Rabu, 14 April 2021 | 14:48 WIB

LSM Penjara PN Sampaikan Lapdu ke KPK, Dugaan Informasi dan Penggunaan Dana Yang Tidak Transparan

foto

 

LSM Penjara PN Sampaikan Lapdu ke KPK, Dugaan Informasi dan Penggunaan Dana Yang Tidak Transparan.

www.transaktual.com

Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Sipil Negara Pembaharuan Nasional (LSM PENJARA PN) adalah merupakan kelompok  masyarakat yang eksis berpartisipasi mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari segala penyimpangan Hukum dan KKN.

Program utama dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Sipil Negara Pembaharuan Nasional (LSM PENJARA PN) adalah membangun kepercayaan pada lapisan masyarakat, Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, serta mengkritisi serta mengawasi kinerja Aparatur Pemerintahan, baik mengenai aktifitas, kebijakan maupun pelaksanaan anggaran perbelanjaan Daerah dan Nasional (APBD & APBN), yang terindikasi tidak sesuai aturan yang berlaku.

Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja ASN Pembaharuan Nasional (LSM PENJARA PN) berfungsi pula sebagai control dan menyalurkan aspirasi masyarakat melakukan kinerja secara proporsional dengan mengedepankan kepentingan masyarakat secara bermartabat, agar tercipta kehidupan yang taat dan patuh terhadap semua aturan yang telah ditetapkan melalui Undang – Undang, Peraturan – Peraturan, Ketetapan – Ketetapan, Ketentuan – Ketentuan, Kebijakan – Kebijakan.

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat perlu dimaknai sebagai Mitra Pemerintah, sehingga rasa memiliki baik dalam pelaksanaan, tujuan dan hasil pembangunan adalah milik seluruh masyarakat Indonesia, serta ikut memelihara ketertiban umum yang menjadi tanggung jawab bersama, karenanya diharapkan semua pihak tanpa terkecuali wajib tunduk terhadap hukum dan peraturan.

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan, bahwa kedaulatan berada ditangan rakvat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang, artinya setiap Penyelenggara Negara wajib menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan “ Aspirasi Rakyat “.

Mengacu Pada Dasar Hukum :

Undang Undang Dasar Tahun 1945.

UU No. 19 Tahun 2019, Ttg Perubahan UU 31 Thn 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang – Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.

Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

PP No. 43 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.

PP No.20 Tahun 2001, Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

PerPres RI Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

KePres RI No. 71 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 9 (1), Masyarakat Dapat Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Proinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (2), Pengawasan Sebagaimana Yang Dimaksud Pada Ayat (1), Dilakukan Secara Perorangan, Kelompok, Maupun Organisasi Masyarakat.

Atas dasar landasan hukum dan norma norma tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Sipil Negara PN, Lsm Penjara PN Kabupaten Bogor Raya, Jawa Barat, menyampaikan laporan ke KPK dengan nomor 12/lsm penjara/bgrraya/III/2021.

Sementara itu Plt Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan bahwa ada laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Sipil Negara PN, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan nomor 12/lsm penjara/bgrraya/III/2021, tentang adanya dugaan Penggunaan Dana yang tidak Transparan, yang dipergunakan untuk Usaha, serta Informasi yang belum bener dari Instansi Pemerintah lainnya.

“Terkait laporan pengaduan tersebut (Lsm Penjara PN....red), setelah kami cek benar telah diterima KPK RI,” katanya, melalui pesan elektronik, Senin (8/3/2021).

Alie menjelaskan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap laporan tersebut, apakah masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK.

Lebih lanjut, kata Alie mengatakan, “Apabila kemudian setelahnya ditemukan setidaknya ada dua bukti permulaan yang cukup maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu akan menindaklanjuti dan memprosesnya sesuai ketentuan UU yang berlaku,” tegasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyadari peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat penting.

“Untuk itu masyarakat yang mengetahui adanya dugaan Tipikor dapat melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pengaduan masyarakat atau call center KPK di nomor 198.” Ujarnya

Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Sipil Negara Pembaharuan Nasional (LSM PENJARA PN) adalah Lembaga Independen (NGO) yang bekerja secara Proporsional dalam menindaklanjuti sebuah temuan / laporan tanpa ada pihak lain yang menunggangi, mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati keragaman budaya.

LSM Penjara PN turut berkepentingan untuk membantu memberi data data lanjutan yang mungkin  diperlukan oleh pihak penyidik KPK.

“Semoga partisipasi kami dalam mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih mendapat perhatian serta dukungan dari seluruh elemen anak bangsa” Ujar Ketua DPC Lsm Penjara Bogor Raya menutup pembicaraan.

 

(ttansaktual)