Minggu, 7 Maret 2021 | 09:26 WIB

Polisi Dalami atas Penyelidikan Kasus Sunat BLT di Tujuh Kecamatan, Kab. Bandung

foto

 

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago .

www.transaktual.com

Yang sedang populer di Kabupaten Bandung, adanya kasus pungli bansos UMKM menjadi perhatian aparat kepolisian Polda Jabar untuk mengusut tuntas para pelakunya.

Bahkan Polda Jabar sudah mengidentifikasi ada tujuh kecamatan di Kabupaten Bandung yang diduga telah melakukan pungutan liar, pungli bansos UMKM

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan tujuh kecamatan di Kabupaten Bandung yang diduga melakukan pungli bansos UMKM dengan menyunat masing masing 20 persen hingga 50 persen dari bantuan yang diterima.

Penyelidikan kasus dugaan pungli bansos UMKM tersebut di tujuh kecamatan Kabupaten Bandung dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat, dugaan pungutan liar mencapai Rp804 juta lebih dari bantuan pemerintah berupa BLT bansos untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Setiap bulannya penerima BLT UMKM Rp 2,4 juta diminta 20-50 persen untuk disetorkan kepada petugas. "Penerima bantuan Rp2,4 juta setiap bulan itu diminta antara 20-50 persen, dengan alasan untuk disetorkan ke petugas-petugas yang menyatakan bahwa adanya setoran terhadap mereka sekitar Rp600 ribu sampai Rp1,2 juta," kata Erdi.

Kombes Pol Erdi A Chaniago menambahkan, ada sebanyak Rp562.000.000 yang disetorkan ke sebuah koperasi, dan ada sebanyak Rp242.000.000 yang digunakan untuk operasional dan lain-lain oleh oknum yang berinisial YG.

"YG perannya sebagai korlap di Jawa Barat, itu hasil yang didapat oleh Satgas Saber Pungli Jawa Barat," kata Erdi. Erdi menyebutkan ketujuh kecamatan di Kabupaten Bandung itu yaitu, Kecamatan Cicalengka, Nagreg, Rancabali, Banjaran, Cikancung, Soreang, dan Cimaung.

Pasca pengungkapan tersebut, beredar pemberitaan di media online terkait dugaan pungli bansos UMKM yang diduga dilakukan oleh oknum mengatasnamakan Koordinator lapangan (korlap), atau subkorlap dari Koperasi Swarna Seknas Sejahtera (SSS).

Atas pemberitaan adanya pungli bansos UMKM langsung dibantah oleh Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi SH, Kamis 18 Februari 2021.

Dia menegaskan Seknas Jokowi tidak pernah membentuk lembaga koperasi dengan nama apapun baik koperasi Swarna Seknas Sejahtera maupun koperasi Swara Seknas Sejahtera yang kini sedang berurusan polisi gara-gara dugaan pungli bansos UMKM

Menurutnya, kedua koperasi tersebut tidak ada hubungan dengan Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi Komunitas Warga Indonesia yang sering disebut Seknas Jokowi.

 

transakt