Rabu, 14 April 2021 | 16:06 WIB

Satgas Saber Pungli Provinsi Jabar Gelar Perkara, Pungli di Dinas DUKCAPIL Kab. Bandung

foto

 

Satgas Saber pungli provinsi Jabar gelar perkara, Pungli di Dinas DUKCAPIL Kab. Bandung.

www.transaltual.com

Bertempat di Posko satgas Saber pungli Provinsi Jabar , PD hari Kamis tgl 10 Pebruari 2021, Satgas saber pungli telah melaksanakan gelar perkara yang diungkap oleh Pokja Penindakan Satgas saber pungli Jabar, terhadap Dugaan pungli yang dilakukan oleh para calo yang bekerja sama dgn para honorer yg bertugas selaku operator cetak KTP.

Para calo yang mangkal di sekitar Kantor Dinas, Duk Capil Kab Bandung di Soreang. Dalam Aksinya mendatangi atau menemui para masy yg datang berkunjung ke Kantor Duk Capil kab yang akan meminta layanan adminitrasi kependudukan khusus nya yg mau membuat KTP ,

Para calo tsb menjanjikan bisa cepat membantu dlm pembuatan KTP, dgn membandrol tarif 75.000. sampai 100.000, Ribu. Per keping KTP.

Para Calo leluasa melancarkan aksinya karena bekerja sama dgn para operator yg ditugaskan mencetak KTP dgn imbalan Rp 50.000 per keping KTP. Para operator ini Umumnya Pegawai Honorer.

Kejadian praktek percaloan ini sudah berlangsung lama, bahkan dalam kurun waktu sebelum ada penindakan satgas saber pungli, ini pernah terkumpul disalah satu operator (peg honorer) sebesar Rp 8 000.000, yg telah dibagikan sesama honorer masing masing 2.000.000.

Gelar perkara dipimpin Ketua Satgas saber pungli yg diwakili Ketua Pokja Yustisi satgas Saber pungli Jabar Jaksa utama pratama Rustam SH.MH.  Yang diikuti oleh para Anggota pokja yustisi, Tim tindak, dan unsur Pengawas, dan Perwakilan Pok Ahli satgas saber pungli Jabar.

Dalam gelar terungkap dugaan pungli ini sudah berlangsung lama. A Pokja Yustisy Rustam SH.MH. menjelaskan bahwa penerbitan administrasi kependudukan berdasarkan UU no 24 tahun 2013, Ttg perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan , bahwa pelayanan di bidang adminitrasi kependudukan tidak dikenakan Biaya (Gratis).

Sudah menjadi kewajiban Negara melalui Lembaga Dukcapil berkewajiban memberikan pelayanan. Menurut Dr Rusman dari Pok ahli, bahwa Munculnya calo ini, karena masyarakat yg memohon pelayanan KTP ini merasakan bila mengurus secara personal jauh lebih lama dibandingkan melalui Calo. 

Sehingga perlu di bangun sistem pelayanan yg cepat dan efisien, yg dapat meniadakan Calo calo ini.

Disisi lain operator yg ditugaskan umumnya Honorer, yg penghasilan tidak memadahi. Faktor lainnya bahwa fungsi pengawasan secara berjenjang dilingkungan Dukcapil kab Bandung tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga para calo leluasa ber operasi.

 

Fanny/transakt.