Rabu, 14 April 2021 | 14:58 WIB

Mantan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman Dituntut Dua Tahun Penjara Oleh JPU KPK

foto

 

Mantan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman Dituntut Dua Tahun Penjara Oleh JPU KPK.

www.transaktual.com

Bandung – Dari Sidang lanjutan kasus dengan Terdakwa Budi Budiman, selanjutnya Penuntut Umum KPK menuntut agar Budi Budiman dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor :  31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Untuk mengajukan pembelaan Mantan Wali Kota Tasikmalaya itu memohon agar dapat hadir langsung  di ruang sidang.

Hal tersebut terungkap dalam sidang korupsi dengan agenda Pembacaan Surat Tuntutan hari ini (11-02-2021). Terdakwa yang dihadirkan secara virtual tersebut dikatakan oleh Penuntut Umum KPK, terdakwa telah terbukti melakukan penyuapan kepada Yaya Purnomo atas saran dari mantan Ketua Umum PPP Romahurmuzy. Dalam hal ini, di persidangan terdakwa mengakui perbuatannya. Keinginan terdakwa untuk menjadi Justice Collector ditolak oleh KPK.

Usai persidangan, Penasehat Hukum terdakwa, Bambang Lesmana, SH mengatakan bahwa tuntutan tersebut cukup berat meski Budi Budiman telah mengaku perbuatannya. Minggu depan kami akan mengajukan Pembelaan, kurang lebih tebalnya 70 halaman.

Perbuatan terdakwa yang sudah menjalani masa penahanan sejak 23 Oktober 2020 itu, adalah terkait dengan kasus  Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2018. Dalam kasus ini, Budi diduga telah memberi suap senilai total Rp 700 juta kepada Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

Budi bertemu dengan Yaya pada awal tahun 2017 untuk membahas alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 Kota Tasikmalaya. Dalam pertemuan itu, Yaya Purnomo menawarkan bantuan untuk pengurusan alokasi DAK dan Budi Budiman bersedia memberikan fee jika Yaya Purnomo bersedia membantunya untuk mendapatkan alokasi DAK.

Pada bulan Mei 2017, Pemkot Tasikmalaya mengajukan DAK Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 32,8 miliar serta DAK Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 53,7 miliar.

Lalu pada Agustus 2017, Budi kembali bertemu Yaya dan meminta peningkatan dana DAK Tasikmalaya tahun anggaran 2018 dari tahun sebelumnya dan kemudian Yaya berjanji akan memprioritaskan dana untuk kota Tasikmalaya.

Setelah adanya komitmen tersebut Budi memberi uang sebesar Rp 200 juta kepada Yaya.

Melalui per antaranya pada Desember 2017, Budi Budiman kembali memberi uang sebesar Rp 300 juta kepada Yaya setelah Kemenkeu melakukan publikasi alokasi DAK untuk Pemerintah Daerah, termasuk Pemkot Tasikmalaya.

Adapun imbas dari pengurusaan dan pengawalan anggaran oleh Yaya, pada tahun anggaran 2018, Kota Tasikmalaya memperoleh dana DAK TA 2018 untuk Dinas Kesehatan sekitar Rp 29,9 miliar, DAK prioritas daerah sekitar Rp 19,9 miliar dan DAK Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp 47,7 miliar.

Kemudian pada sekitar April 2018 tersangka Budi Budiman kembali memberikan uang Rp 200 juta kepada Yaya Purnomo yang diduga masih terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya TA 2018 tersebut.

Sidang ditunda oleh Majelis Hakim yang diketuai Denny Arsan, SH., MH selama satu minggu untuk memberi kesempatan kepada terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya menyusun Nota Pembelaan/ pledoi.

 

 (y chs/transakt).