Minggu, 7 Maret 2021 | 10:36 WIB

Ketum Lsm Penjara PN ; " Jangan Berhenti Pada 4 Pelaku Korupsi Saja, Diduga Masih Ada Yang Lain "

foto

 

Ketum Lsm Penjara PN ; " Jangan Berhenti Pada 4 Pelaku Korupsi Saja, Diduga Masih Ada Yang Lain ".

www.transaktual.com

Mengamati perjalanan kasus RTH Kota Bandung, yang terus berkembang dan muaranya belum jelas, untuk itu wartawan transaktual.com berusaha menemui Ketua Umum Lsm Penjara PN, yang terus mengamati setiap sidang digelar, seminggu dua kali di PN Kls 1 A khusus Bandung.

Bang Ipul, Ketum Lsm Penjara PN ketika ditemui disela sela istirahat sidang RTH Kota Bandung mengatakan bahwa untuk kembalinya uang negara yang sempat diambil oleh para Koruptor RTH Kota Bandung, sangat sulit, apalagi setiap sidang, masing masing saksi menutup rapat aliran dana yang tercecer kemana saja, dan belum termonitor kepada siapa saja dana tersebut dijadikan bancakan, bagaimana mungkin bila diprediksi bulan April depan bisa tuntas sidang tersebut.

"Sulit memprediksi, transparansi para saksi, apalagi dana tersebut sudah tercecer sejak tahun 2012 yang lalu, tetapi kita bisa berharap Jaksa KPK dapat menelusuri siapa saja yang menerima dana RTH Kota Bandung tersebut" ujar Bang Ipul.

Walau Majelis Hakim sudah memberi Vonis pada dua mantan anggota Dewan Kota Bandung dan mantan DPKAD Kota Bandung, tetapi keterbukaan tentang aliran dana masih simpang siur, hingga kini Pengusaha Dadang Suganda alias Demang yang turut terlibat dalam pengadaan lahan RTH Kota Bandung masih berproses sidang di PN kls 1A khusus Bandung.

"Banyaknya saksi yang dipanggil, dan kebanyakan saksi masih dengan orang yang sama, untuk itu kami sudah menngirim surat kepada KPN Kls 1A Khusus Bandung,  menyarankan bila memungkinkan, agar uang negara bisa kembali, atau setidak tidaknya terkumpul walau tidak seluruhnya, maka sudah selayaknya mereka yang diduga memerima "cipratan" dana tersebut, disarankan untuk dikembalikan" sambung Ketum Penjara PN.

"Surat juga sudah kami layangkan ke KPK melalui Jaksa KPK, agar aknum oknum, yang tercatat menerima dana tersebut, untuk diminta pertanggung jawabannya, agar dikembalikan" ujar Bang Ipul; pada wartawan.

Perlu diketahui, bahwa ketika itu,  Jaksa KPK membacakan tuntutan, disertai dengan lampiran seperti dibawah ini ;

Penerima aliran dana korupsi RTH yang tercantum dalam BERKAS TUNTUTAN Jaksa KPK:

1. Karmana Rp 129 juta

2. Maryadi Rp 100 juta

3. Dedi Sopandi Rp 500 juta

4. Aat Safaat Hodijat Rp 250 juta

5. Tatang Sumpena Rp 400 juta

6. Edi Siswadi Rp 10 miliar

7. Herry Nurhayat Rp 3,9 miliar

8. Kadar Slamet Rp 5,8 miliar

9. Tomtom Dabul Qomar Rp 7,1 miliar

10. Dadang Suganda Rp 19,1 miliar

11. Riantono Rp 175 juta

12. Lia Noer Hambali Rp 175 juta

13. Hadad Iskandar Rp 1,26 miliar

14. Grup Engkus Kusnadi Rp 250 juta

15. Dedi Setiadi Rp 100 juta

16. Jhonny Hidayat Rp 35 juta

17.Hermawan Rp 15 juta

18. Dada Rosada /Pengacara Rp 2 miliar.

Ketum Lsm Penjara PN ini juga memberi lampiran, surat yang dikirimkan ke KPN Bandung, dengan tembusan keberbagai pihak ;

No : 001/Penjara PN/Ind-DPP/I/2021, Tentang: Saran saran., Sifat : Biasa.

Kepada Yth :

Bapak KPN Kls 1A Khusus PN Bandung

Jalan LLRE Martadinata

Bandung, Jawa Barat

Dengan Hormat,

Salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung, semoga selalu eksis dalam menjalankan aktifitasnya  dalam pelayanan publik dan penegakan supremasi hukum yang di percaya sebagai pengayom masyarakat..amin Yra.

 Mengingat :

  1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
  2. Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Undang – Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
  4. Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
  5. Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  6. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta bekerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam mengimplementasikan program-program yang tepat untuk pelaksanaannya.
  7. UU No. 31 Th. 2009 jo UU no 20 Th. 2001  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 41.
  8. PP No. 71 Th. 2000  Tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan tindak pidana Korupsi Pasal 2,3,4,5,6,7,8,9
  9. UU No. 30 Tahun 2002  Tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas KKN melalui upaya koordinasi supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi merupakan pilar utama antikorupsi. Sebagai salah sratu lembaga Swadaya Masyarakat,  yang berkomitmen penuh antikorupsi, dan sejak diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, DPP LSM PENJARA PN merupakan kelompok  masyarakat yang eksis berpartisipasi mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari segala penyimpangan Hukum dan KKN.

Kami yang selalu memonitor sidang kasus Ruang Terbuka Hijau [RTH] Kota Bandung, agar Majelis Hakim PN Bandung diharapkan dapat ;

Berbuat adil dengan memperhatikan saran saran Jaksa KPK agar para Oknum yang tertera menerima dana dari para Terdakwa, dihadirkan kembali melalui Jaksa KPK, Sebagai saksi tentang dana yang diterima mereka, dan bila terbukti turut serta, disarankan untuk ditingkatkan status mereka sebagai tersangka.

  1. Agar seluruh Anggota Banggar pada kasus RTH tersebut disarankan untuk diperiksa oleh Jaksa KPK dan dihadirkan di PN Bandung. Sebab informasi yang diperoleh bahwa meningkatkan nilai anggaran RTH, tidak dapat dilaksanakan orang perorang, melainkan merupakan keputusan kolektif.
  2. Dengan demikian anggaran yang sudah di korupsi oleh para oknum tersebut diharapkan harus diambil kembali dengan penambahan pasal TPPU.
  3. Kemudian disarankan pihak swasta yang memerima dana bancakan RTH, agar diperiksa melalui Jaksa KPK, dan bila terbukti, dapat dijadikan tersangka.
  4. Bila saran saran kami kurang mendapat tanggapan, kami akan menghimpun anggota Lsm Penjara PN untuk unjuk rasa damai setiap ada persidangan kasus RTH Kota Bandung.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Governmental Organizations (NGO) atau bisa juga disebut sebagai organisasi nirlaba, sukarela, independen, masyarakat sipil, atau organisasi masyarakat.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Diharapkan mendapat tanggapan yang positif. Semoga partisipasi kami dalam mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih mendapat perhatian serta dukungan dari seluruh elemen anak bangsa. Terima kasih.

Bandung 14 Januari 2021

Dewan Pimpinan Pusat

DPP LSM Penjara PN

Syaifuddin J Saleh (Bang Ipul).                                                               

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Lembaga, tembusan kami kirimkan kepada :

  1. Yth. Bapak Ketua MA,  RI di Jakarta.
  2. Yth. Bapak Ketua KPK RI di Jakarta.
  3. Yth. Bapak Ketua Kejaksaan Agung di Jakarta.
  4. Yth, Bapak Ketua Ombudsman di Jakarta.
  5. Arsip.

transaktual.