Minggu, 24 Januari 2021 | 10:43 WIB

Lanjutan Sidang Kasus RTH Kota Bandung, Wagiyo Sebut Musyawarah Fiktif, Anggota Dewan Tunggu Giliran

foto

 

Lanjutan Sudang Kasus RTH Kota Bandung, Wagiyo Sebut Musyawarah Fiktif.

Bandung – www.transaktual.com

Pada sidang lanjutan kasus RTH kali ini, ada enam saksi yang dihadirkan, diantaranya saksi Wagiyo yang menyebut adanya "Berita Acara Musyawarah fiktif" karena tidak ada musyawarah dalam proses pembebasan tanah untuk Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) milik H. Dadang Suganda alias Demang sudah terbantahkan oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu mantan Camat Cibiru, Tatang Muchtar, mantan Lurah Cisurupan, Yaya Sutaryadi dan Dodo Suanda mantan Lurah Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Hal tersebut dikatakan oleh H. Anwar Djamaludin, SH., MH usai sidang perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadaan Tanah Untuk Sarana RTH dan Tindak Pidana Korupsi Pencucian Uang (TPPU)  dengan terdakwa Dadang Suganda. Mewakili para rekan Penasehat Hukum terdakwa Dadang Suganda itu, selain menyoal musyawarah fiktif yang terbantahkan, adalah tentang proses pembebasan tanah Grantex yang sudah menjadi milik Dadang Suganda tersebut dilakukan melalui  musyawarah dengan pihak DPKAD Pemkot Bandung. Hal berikutnya tentang pembebasan tanah di Kelurahan Cisurupan dan Palasari, meskipun di luar Penlok, "tanah yang dijual ke DPKAD dari semua bidang itu seluruhnya (luas  96.861 m2) adalah milik Haji Dadang (Suganda) dan sudah sah milik Pemkot, sesuai keterangan Wagiyo" ujar Anwar.

Masih menurut H. Anwar Djamaludin yang mengutip keterangan rekan nya (Adep), mengenai pembebasan tanah untuk perkantoran (tanah untuk kantor Kecamatan Antapani) itu benar, penentuan harganya dilakukan bukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tapi berdasarkan Kesepakatan, bukan kerugian negara, itu keuntungan yang diperoleh si pemilik lahan. "Jual belinya bukan NJOP, kalau dari NJOP itukan kerugian negara menurut Penuntut Umum KPK. Ternyata Irman (sebagai PPTK  Pembebasan Tanah Untuk PPTK DPKAD) mengakui bahwa tabel disodorkan oleh Penyidik kepada Irman. Lalu kenapa tidak atas nama Dadang Suganda, ya itu karena berbenturan dengan UU Nomor : 56 Tahun PRP 1960 Tentang Batas Maksimum Kepemilikan Tanah karena Dadang Suganda telah memiliki tanah seluas 5 ha," papar Anwar.

Pada sidang yang baru dimulai jam 13.30 dan baru selesai jam 22.08 (07-01-2021) dengan agenda mendengar keterangan saksi dan pemeriksaan barang bukti tersebut, Penuntut Umum menghadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu : 1. Wagiyo (53), staf Seksi Dokumentasi, Sertifikasi dan membantu PPTK, Hermawan di DPKAD Kota Bandung; 2. Ivan Hendriawan (40) selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran DPKAD, 3. H. Irman, SH selaku PPTK Perkantoran DPKAD; 4. Tatang Muchtar (52) mantan Camat Cibiru; 5. Yaya Sutaryadi (56) mantan Lurah Cisurupan dan 6. Dodo Suanda.

Wagiyo dalam keterangan nya antara lain menerangkan kenal dengan Dadang Suganda di kantor DPKAD Kota Bandung.  Bahwa proses mengerjakan pembebasan tanah untuk Sarana RTH sesuai dengan arahan dari Hermawan selaku PPTK. Untuk melakukan jual beli tanah ke DPKAD Pemkot Bandung harus dengan syarat mengajukan bukti kepemilikan, bukti PBB dan Ada Kuasa Jual. Dikatakannya jumlah anggaran pembebasan tanah untuk RTH yang berubah-ubah dari Rp 15 miliar sampai Rp 123 miliar tapi dirinya tidak dilibatkan,  ada Penetapan Lokasi (Penlok) yang dibuat oleh Distarcip Kota Bandung tapi dalam faktanya ada pembebasan tanah yang berada di luar Penlok. Wagiyo mengakui tidak  diikutkan dalam survey pembuatan Penlok dan mengakui ada usulan yang tak diusulkan tetap jadi penlok. Usulan yg tak diusulkan tetap jadi Penlok.

Saksi Ivan Hendri Mengatakan bahwa kaitannya dengan Dadang Suganda adalah dalam hal pencairan lahan pertanian seharga Rp 16 miliar pada tahun 2012 sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 kali.pembayaran dilakukan oleh Dadang Suganda melalui penarikan dan 2 kali melalui Rtgs pada waktu bersamaan. Dirinya mengetahui adanya pencairan melalui rekening koran dimana terdapat nama Abdurahman yang ternyata Dadang Suganda. Semua prosedur ditempuh lalu ada tagihan dari Dadang Suganda. Hingga kini tidak ada yang keberatan dari Abdurahman.

H. Irman, SH (45) adalah Staf di DPKAD pada tahun 2010-13 yang lalu menjadi Kasi Penanganan Sengketa, pengadaan tanah, sertifikasi, perumahan kesehatan, perkantoran, sarana umum sosial dan penyelesaian sengketa. Pengajuan Pengadaan kantor Kecamatan Antapani semasa Dadang Supriatna menjadi Kepala DPKAD. Pada tahun, datang Dadang Suganda membawa berkas pengadaan tanah yaitu 2 (dua) sertifikat  tanah atas nama Iis Aisyah seluas 401 m2 dan R. Hatta seluas 2. 101 m2 yang diterimanya dari Herry Nurhayat selaku Kepala DPKAD yang menggantikan Dadang Supriatna. Proses baru dilakukan pada Juli 2012 atas desakan Herry Nurhayat. Harga tanah ditentukan sesuai pagu Rp 10 miliar. "Tadinya tidak mau di proses, tapi terus didesak dan ditekan oleh Herry Nurhayat untuk segera dilaksanakan," kata Irman.

Awalnya dicek dulu dara tanah dengan melakukan validasi ke BPN. Diakui olehnya tidak melakukan pengecekan ke lapangan dan tidak melakukan proses sesuai aturan tapi meyakini lokasi. Dirinya lalu meminta Dadang Suganda untuk.melengkapi data yaitu Ktp, lalu ada Kuasa Jual atas nama Agus Sudirman yang dibawa oleh Dadang Suganda dan dijadikan 1 berkas. Semua kegiatan ini disuruh Herry Nurhayat. Lalu dibuat Berita Acara yang ditandatangani. Adapun jumlah yang diajukan Rp 9 miliar dengan acuan harga tanah di sebelahnya yaitu SPBU Cikadut. Lalu dibuat SP2D pada tanggal 13 Agustus 2012 dan cek diserahkan oleh Pupung Hadijah.

Menurut Irman, dirinya mengetahui ada selisih menurut NJOP pada saat diperiksa oleh Penyidik KPK. Padahal menurutnya proses jual beli dilakukan berdasarkan musyawarah, bukan NJOP. Selama menjalani proses tersebut, dirinya merasa tertekan yang lalu mengundurkan diri dari Pemkot Bandung dan pindah ke Kabupaten Kampar Riau. Dalam proses jual beli tanah dengan Dadang Suganda, Irman tidak menerima apapun selain honor dari Pemkot Bandung.

Dalam keterangannya  Tatang Muchtar adalah, Camat Cibiru pada 2009-2015. Kenal dengan Dadang Suganda karena warga Ujungberung. Dadang Suganda sebagai pengusaha material. Juga kenal dengan Karmana. Tatang mengaku tidak tahu pasti berapa luasan yang dibebaskan karena proses nya melalui Notaris. RTH adalah program Kota Bdg. Dirinya diundang di Distarcip menurut nya areal lahan di Bandung dominan untuk dilestarikan. Kecamatan Cibiru untuk  RTH yaitu Kelurahan Cisurupan dan Palasari kurang terpelihara.

Proses pelepasan tanah diawali adanya sosialisasi dengan harga NJOP berkisar Rp103 - Rp114 pada tahun 2011. Parah tahun 2012 diadakan  musyawarah, di kedua kelurahan tersebut yang dihadiri Agus Slamet yang memimpin rapat. Proses harga tidak sekali jadi. Diakuinya ada rapat dengan  Kuasa Jual Dadang Suganda, Karmana dan pemilik tidak ada. Tentang harga ada kesimpulan  dikisaran NJOP  plus 50 % - 75%. Pembayaran disaksikan camat, ke Dadang Suganda. Sebagian pemilik, sebagian kuasa. Kepala DPKAD hadir hanya di awal, selanjutnya oleh Agus Slamet Firdsus dan Hermawan.

Yaya Sutaryadi selaku Lurah Cisurupan mengatakan bahwa  sosialisasi untuk pembebasan tanah dilakukan pada tahun 2012. Tahu Dadang Suganda sebelum dirinya menjadi Lurah yaitu  saat menjadi Sekretaris Sindanglaya Kota Bandung. Dadang Suganda dikenal sebagai  pengusaha bahan bangunan, dan kenal di DPKAD. Yaya tidak tahu adanya Penlok yang double untuk  RTH. Diakui olehnya ada sosialisasi, negosiasi dimana terdakwa hadir dan Kuasa Jual lebih banyak yang hadir hadir.

Dodo Suwanda lurah Palasari Kecamatan Cibiru tahun 2007-2019, diundang Agus Slamet Firdaus, sosialisasi 2 kali di DPKAD pada 2012,  dan 1 kali di Cisurupan, bareng musyawarah, harga NJOP, 100 - 400 sesuai PBB.  Dadang Suganda pemilik tanah. Ada kesepakatan harga yaitu sesuai NJOP plus 50% - 75% dan menerima honor Honor. Kenal Dadang Suganda saat datang ke kantor Kelurahan. Dodo mengakui pernah tanda tangan  pelepasan hak yang disodorkan oleh Wagiyo, dapat honor. Penlok Palasari, ada rapat di Distarcip. Tidak tahu berapa uang yang diterima Dadang Suganda, tidak tahu adanya tumpang tindih Penlok dan tidak tahu luasan yang dibebaskan.

Menurut pengamat yang sering datang mengamati sidang kasus RTH Kota Bandung menyatakan, bahwa tidak menutup kemungkinan para anggota dewan yang duduk sebagai Bangar kala itu yang belum dijadikan saksi, bakal dipanggil bertahap, kasus ini semakin mendekati final, tetapi seperti benang kusut, walaupun ada terdakwanya yang sudah dijatuhi vonis, tetapi yang lainnya masih terus dipanggil sebagai saksi, dan tidak menutup kemungkinan dijadikan tersangka baru.

"Tidak menutup kemungkinan Yudikatif yang saat itu melaksanakan tugasnya,(Bangar....red) bakal dijadikan saksi untuk pendalaman kasus yang sekarang disidangkan (dadang suganda....red), kita tunggu saja, kemampuan dari Tim Jaksa KPK menggali keterlibatan masing masing oknum" ujar Pengamat tersebut pada wartawan.

Dadang Suganda membantah sebagian keterangan dari Wagiyo, Ivan Herdiawan dan Dodo Suanda. Jelang usai sidang, Dadang Suganda memohon untuk melakukan pengobatan alternatif. Baik Majelis Hakim yang diketuai R. Benny  Eko Supriyadi, SH., MH maupun Penuntut Umum tidak keberatan. "Silahkan ajukan permohonan," ujar T. Benny Eko Supriyadi. Sidang selanjutnya diadakan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021.

 

 (Y CHS/transakt)