Senin, 30 November 2020 | 11:13 WIB

Bupati Bandung Barat Diperiksa KPK, Tunggu Informasi dari KPK, Tentang Kasusnya

foto

 

Bupati Bandung Barat dan Ketua KPK Firli Bahuri.

www.transaktual.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Selasa (10/11/2020). Belum diketahui pemeriksaan Aa Umbara tersebut berkaitan dengan kasus apa.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan terkait pemeriksaan terhadap Aa Umbara tersebut. "Sebagaimana informasi yang kami terima, benar ada permintaan keterangan yang bersangkutan terkait kegiatan penyelidikan oleh KPK," ujar Ali saat dikonfirmasi wartawan, Senin (10/11/2020).

Kendati demikian, pihaknya belum bisa menjelaskan terkait kasus apa pemeriksaan terhadap Aa Umbara itu. Sebab, hal tersebut masih dalam penyelidikan.

"Karena masih proses penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai kegiatan dimaksud," tuturnya. "Perkembangannya nanti kami akan informasikan selanjutnya," kata dia menambahkan.

Ketika dikonfirmasi, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan hal tersebut. Pihaknya melakukan pemanggilan untuk kebutuhan penyelidikan. “Sebagaimana informasi yang kami terima, benar ada permintaan keterangan yang bersangkutan terkait kegiatan penyelidikan oleh KPK,” ungkapnya, Selasa (10/11/2020).

“Karena masih proses penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai kegiatan dimaksud,” ungkapnya. Ali mengatakan KPK akan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai perkembangan pemeriksaan ke depan.

Penyelidikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan serangkaian upaya penegak hukum dalam mencari dua alat bukti yang cukup, untuk dilanjutkan jadi penyidikan kemudian menetapkan tersangka.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum, Asep Sudiro mengatakan, Pemda Bandung Barat mengaku belum menerima surat panggilan apapun dari KPK.

"Tidak ada kang, bagian hukum tidak pernah menerima surat panggilan apapun dari KPK. Lagi rapat pansus Raperda dengan Dewan pak," kata Asep singkat.

Nanti minggu depan ada lagi, bupati dan wali kota.

Selanjutnya Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa akan ada 2 kepala daerah yang ditahan pada pekan depan. Dua orang itu disebut Firli adalah bupati dan wali kota.

Awalnya Firli memberikan pembekalan bagi para calon kepala daerah dari Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur. Kegiatan itu turut diikuti penyelenggara pemilu.

"Terbanyak yang tertangkap korupsi karena suap itu tahun 2018, 30 kali orang tertangkap tangan karena korupsi. Dan 30 kali itu 22 kepala daerah, setahun. Pilkada 2018 tertinggi," ujar Firli saat Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020 yang disiarkan kanal YouTube KPK, Selasa (10/11/2020).

Selain itu, Firli menyebut sebaran kasus korupsi di 34 provinsi di Indonesia. Menurut Firli, terjadi kasus korupsi yang ditangani KPK di 26 provinsi dari 34 provinsi sepanjang 2014-2020.

"Kalau begitu hanya 8 (provinsi) yang tidak atau belum ketangkap," ucap Firli.  Lalu Firli menyebutkan pekan depan akan ada 2 kepala daerah yang ditahan KPK. Namun Firli tidak menyebutkan siapa.

"(Tahun) 2020 ini kami sudah tahan 1, 2, 3, sudah 3 kepala daerah yang kita tahan. Terbaru kemarin Tasik (Wali Kota Tasikmalaya)," ujar Firli.

"Nanti minggu depannya ada Pak, Bapak lihat saja nanti, minggu depannya ada lagi, bupati dan wali kota," imbuhnya.

Transaktual.com