Sabtu, 5 Desember 2020 | 19:06 WIB

Cadisdik VII Luncurkan "Gerecep Simanis Cadisdik 7", Aplikasi Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

foto

 

Cadisdik VII Luncurkan "Gerecep Simanis Cadisdik 7", Aplikasi Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi.

BANDUNG, www.transaktual.com

Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dan mendukung pencapaian good governance, Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) Wilayah VII menggelar "Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar di Satuan Pendidikan", sekaligus meluncurkan Website "Gerecep Simanis Cadisdik 7". 

Kepala Cadisdik Wilayah VII, Endang Susilastuti menyatakan bahwa pelayanan publik yang baik tentu memerlukan transparansi yang kuat. "Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kami memperkenalkan sebuah aplikasi pengaduan berbasis teknologi informasi yang kami beri nama Gerecep Simanis Cadisdik 7," tutur Endang, saat membuka acara di Aula SMKN 3 Bandung, Jln. Solontongan No. 10, Kota Bandung, Kamis (15/10/2020).

Gerecep Simanis Cadisdik 7 ini, ungkap Endang, adalah singkatan dari Gerak Reaksi Cepat - Sistem Informasi Aduan dan Aspirasi Pendidikan  pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7.

"Gerecep Simanis ini juga mengandung arti bahwa Cadisdik 7 harus bergerak atau bereaksi cepat dalam menangani pengaduan, keluhan ataupun aspirasi pendidikan yang dikelola secara online. Sehingga, diharapkan semua permasalahan bisa cepat tertangani dan dicarikan solusinya," jelasnya.

Endang berharap, kegiatan ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap satuan pendidikan, sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Sementara itu, Kepala Bidang Operasi Satgas Saber Pungli Jawa Barat (Jabar), Harso Pudjohartono memaparkan penyebab terjadinya pungli. Menurutnya, secara umum pungli disebabkan adanya ketidakpastian pelayanan akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan. Sehingga, masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup. Termasuk di bidang pendidikan. 

Sedangkan pungli oleh pegawai negeri, ungkap Harso, yaitu tindak pidana korupsi. "Salah satu upaya yang bisa kita lakukan dalam memberantas pungli adalah dengan meningkatkan pelayanan publik," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, masyarakat harus diedukasi dalam bentuk kampanye publik agar tidak memberikan tips kepada petugas pelayanan dan mau mengantre untuk mendapatkan pelayanan. “Mari kita senantiasa membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa,” tegasnya.

Acara ini pun dihadiri Ketua MKPS SMA/SMK/dan SLB, Ketua MKKS SMA/SMK/SLB, kepala SMA/SMK/SLB negeri dan swasta, pengawas sekolah serta Ketua Komite Sekolah.

 

RY/transakt.