Sabtu, 5 Desember 2020 | 18:08 WIB

Mantan Napi Hery Nurhayat Terbukti Korupsi Kasus RTH Kota Bandung, Dihukum 4 Tahun Penjara

foto

 

Mantan Napi Hery Nurhayat Terbukti Korupsi Kasus RTH Kota Bandung Dihukum 4 Tahun Penjara.

Bandung – www.transaktual.com

Vonis diberikan majelis hakim PN Bandung yang diketuai oleh T Benny Eko Supriyadi dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (4/11/2020).

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Herry Nurhayat pidana penjara empat tahun dan denda Rp 400 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan enam bulan," ucap Benny saat membacakan amar putusannya.

Dalam putusannya, hakim menyatakan Herry terbukti bersalah melakukan korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Selain itu, hakim juga memberikan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang juga merupakan keuntungan yang didapat Herry saat melakukan korupsi tersebut. Adapun uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp 1,4 miliar.

"Menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp 1,4 miliar apabila tidak membayar hingga memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda akan disita dan di lelang untuk menutupi, apabila tidak cukup dijatuhi pidana penjara satu tahun," tuturnya.

Sedangkan dalam pertimbangannya, hakim pun mengabulkan status Justice Collaborator (JC) yang diajukan Herry. Hakim menilai, eks Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung itu memenuhi persyaratan mendapat JC sesuai aturan Mahkamah Agung.

"Memperhatikan fakta persidangan, terdakwa Herry merupakan salah satu pelaku tindak pidana dengan yang lain yakni Tomtom Daabul Qamar dan Kadar Slamet. Berdasarkan keterangan, telah mengungkap secara jelas dan keterangannya bersesuaian dengan BAP. Mampu membongkar dan memberikan kesaksian terdakwa lain yaitu perkara Kadar Slamet dan Tomtom," katanya.

"Sehingga dalam pertimbangan itu terdakwa dapat diposisikan sebagai JC sehingga permohonan Herry dapat dikabulkan sebagai keadaan meringankan," kata dia menambahkan.

Herry sendiri sebelumnya dibebaskan demi hukum beberapa hari lalu lantaran masa tahanannya habis. Namun, kini usai diputus, Herry kembali lagi bebas, dengan tenggat waktu satu minggu untuk pikir pikir atau banding.

Pengadilan tersebut melalui Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriyadi, SH., MH dengan anggota Femina, SH., MH dan Fernando, SH., MH dalam Putusan akhirnya menghukum mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Pidana Denda Rp 400 juta subsider 6 (enam) bulan dan membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah). Sesuai ketentuan dalam UU Tipikor, bila terdakwa tidak membayar dalam jangka/masa waktu 1 (satu) bulan setelah perkara dinyatakan berkekuatan hukum secara tetap, maka harta bendanya dirampas untuk dilelang, bila tidak mencukupi, maka terdakwa harus menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menurut Majelis Hakim yang sepakat dengan Penuntut Umum KPK bahwa terdakwa dikenakan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dalam hal ini terdakwa telah melakukan perbuatan yang salah secara signifikan yaitu membayar uang tak kurang dari Rp 74 miliar kepada Kuasa Jual yang mewakili pemilik tanah dan atau pemeluk tanah yang dibebaskan untuk sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2012 - 2013 tanpa memverifikasi kelengkapan dokumennya.

Terdakwa selaku Kepala DPKAD, Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung, selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam penggunaan anggaran  pengadaan tanah untuk  RTH lebih banyak dilakukan oleh bawahannya yaitu Agus Slamet Firdaus dan Hermawan, tidak seharusnya mempercayakan pencairan pembayaran kepada bawahannya, tidak melakukan pengujian - pengujian terhadap dokumen pengadaan tanah untuk RTH, dan membuat Anggaran pengadaan tanah untuk RTH tanpa adanya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Kota Bandung Tahun 2013.

Selain itu terdakwa memenuhi permintaan dari atasan, permintaan dari Anggota Dewan (DPRD) Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar melalui Kadar Slamet dan bekerjasama, memberi modal pengadaan tanah untuk RTH dengan Kadar Slamet melalui Tatang Sumpena dan Maryadi  Saputra yang memperoleh keuntungan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewenangannya sebagai Kepala DPKAD. Perbuatan tersebut merupakan suatu  kesengajaan.

Hery Nurhayat yang dalam Surat Dakwaan disebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8.860 miliar dari total lebih dari Rp 69 miliar dalam kegiatan pengadaan tanah untuk RTH tersebut,  menurut T. Benny Eko Supriyadi, SH., MH, Dkk menikmati keuntungan sebesar Rp 1,4 miliar harus dipertanggungjawabkan dan mengakibatkan terpenuhi perbuatan pidana terdakwa secara sempurna,  secara sah dan menyakinkan menurut hukum. Penolakan terdakwa yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 8.860.miliar dikabulkan oleh Majelis Hakim, demikian juga dengan Tuntutan PU KPK yang dalam amarnya  menyatakan terdakwa sudah merugikan keuangan negara Rp 3,9 miliar.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan Hery Nurhayat yang mengajukan diri sebagai Justice Colabolator, meski pemberian untuk perkara Bansos tidak dapat dipertimbangkan. Menerima perintah atasan  bukan perbuatan baik dan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama dana dengan Tomtom/Kadar Slamet.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan - keterangan yang disampaikan oleh terdakwa mampu membongkar adanya pelaku - pelaku lain. Terdakwa dinilai sebagai pelaku yang bekerjasama.  Hal ini sebagai keadaan yang meringankan hukuman terdakwa meski tetap dijatuhi hukuman pidana.

Timbulnya kerugian negara lebih dari Rp 69 miliar tidak lepas dari kesalahan terdakwa memiliki peranan yang signifikan dan mendapat keuntungan di bawah 10 % dengan Tingkat Kategori Rendah sesuai  Perma No. 1 Tahun 2020.

Atas Putusan tersebut, terdakwa dan Penuntut Umum KPK menyatakan pikir - pikir selama 1 (satu) minggu. Kepada awak media, Hery Nurhayat mengatakan bahwa  dalam perkara ini dirinya telah difitnah oleh Kadar Slamet. Tentang Uang Pengganti, Hery akan meminta bantuan dari Dada Rosada. Demikian juga dengan Penuntut Umum KPK yang menyatakan pikir - pikir, "Kalau terdakwa tidak melakukan banding pada hari Selasa minggu depan, terdakwa langsung dieksekusi," ujar Haerudin.

 

(yc/transakt).