Minggu, 29 November 2020 | 20:11 WIB

Kisruh Kadin Jabar Terus Berkembang dan Memanas

foto

 

Kisruh Kadin Jabar Terus Berkembang dan Memanas.

www.transaktual.com

Kisruh ditubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar semakin meruncing. Pernyataan Fadrudin Damanhuri tentang dilaporkannya Ketua Kadin Jabar Tatan Pria Sujana yang dilengserkan lewat musprovlub kadin jabar ditanggapi serius oleh Tatan Pria Sujana melalui kuasa hukumnya R. Aji Oktorio.

Tak kalah pedasnya, pernyataan Tatan Pria Sujana itu dibalas oleh Wakil Ketua Umum Kadin Jabar, Agus Vikram. “Yang jadi pertanyaan Tatan Pria Sujana dan rekan rekannya sebagai pengurus apa? ujar Agus Viram kepada wartawan Senin (2/11/2020).

Menurut Agus Vikram, pernyataan Tatan Pria Sudjana yang di sampaikan oleh Kuasa Hukumnya R Aji Oktario ini mencerminkan ketidak pahaman terhadap sebuah organisasi, Rio mengatakan Tatan dan beberapa pengurus datang ke kantor Kadin adalah sebagai tanggung jawab .

“Jelas jelas Tatan sudah diberhentikan sebagai Ketua Kadin dengan di terbitkannya surat Kadin Indonesia dengan Nomor : Skep/039/DP/IX/2020, dengan terbitnya surat ini Sudah jelas Tatan dan Rekan rekan nya sudah bukan lagi pengurus dan sudah tidak ada lagi hak untuk menempati kantor Kadin Jabar,” katanya.

Terlebih saudara Tatan Sudah di PECAT sebagai Anggota Kadin dan di Cabut Hak nya dengan di terbitkan nya surat dengan nomor : Skep / 041/DP/IX/2020 Tentang : Pemberhentian Saudara Tatan P Sudjana sebagai Anggota Kamar Dagang dan Industri, dalam surat ini di tulis poin keputusan diantaranya adalah Kepada saudara Tatan P Sudjana di hapuskan keseluruhan hak – hak nya sebagai anggota Kadin dan di nyatakan tidak berlaku haknya untuk memegang jabatan apapun di kepengurusan Kadin,

“Dengan dua surat ini saja seharusnya saudara tatan tau diri,”

Terkait dengan pelaporan penguasaan Gedung memang betul, sebagaimana diketahui bahwa saudara Tatan Pria Sudjana bisa menempati gedung karena berdasarkan SK Kadin Indonesia Nomor :S.kep/023/DP/III/2019.

Tetapi SK tersebut sekarang sudah di cabut dengan terbitmya SK Nomor : Skep/039/DP/IX/2020 Yang isinya saudara Tatan Pria Sudjana diberhentikan sebagai ketua Umum Kadin Jabar di tambah dengan terbitnya SK Nomor : Skep/041/DP/IX/2020 saudara Tatan P Sudjana diberhentikan sebagai anggoata Kadin, dengan demikian Saudara Tatan dan Rekannya sudah tidak berhak lagi mengatasnamakan Kadin Jabar termasuk memakai atribut Kadin.

“Dan perlu Tatan Pria Sujana ketahui bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tanah untuk kantor Kadin Jabar dan IMB yang di keluarkan sudah jelas itu untuk dan atas nama Kadin Jabar. Jadi pelapor adalah bagian dari pemilik gedung yang sah, karena pelapor adalah bagian dari Pengurus Kadin dan Memiliki KTA Kadin,” katanya.

Terkait dengan proses hukum yang sedang di ajukan oleh saudara Tatan Pria Sujana di PN Bandung kita hargai bahwa itu merupakan hak setiap warga negara. Namun perlu diketahui bahwa gugatan saudara Tatan Pria Sujana tidak bisa lagi atas nama Ketua Umum Kadin Jabar karena saudara Tatan Sudah diberhentikan dari jabatan maupun dari keanggotaan Kadin. Dan Sudah tidak berhak lagi menguasai/menempati Kantor Kadin Jabar.

“Public sudah mengetahui bahwa sekarang sudah ada ketua umum Kadin Jabar yang baru yaitu H. Cucu Sutara yang di pilih dan ditetapkan oleh para pemilik suara Kadin Kabupaten Kab/Kota dan anggota Luar Biasa Kadin Musprovlub Kadin Jabar.

Dan yang terpenting kepengurusan Kadin Jabar yang baru sudah di lantik oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roelani.

“Saya berharap Ketua Umum dan para pengurus Kadin Jabar yang baru di dilantik beberapa hari yang lalu oleh Ketua Umum Kadin Indonesia bapak Rosan P Roeslani harus sudah bekerja dikantor Kadin Jabar Jalan Sukabumi no 40 apapun alasannya,” ucapnya.

Karena para pelaku pengusaha Jawa Barat sudah merindukan dan mengakui dengan sah kepengurusan Kadin Jabar dibawah kepemimpinan H. Cucu Sutara agar cepat melaksanakan program kerjanya bersinergi dengan program kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Karena polemik yang terjadi sekarang ini bukan masalah hukum tetapi masalah ini murni masalah organisasi Kadin yang menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sudah ditempuh secara prosedur Organisasi Kadin.

 

(Yara/transakt)