Sabtu, 5 Desember 2020 | 18:14 WIB

Didakwa Lakukan Tindak Pidana Korupsi Ratusan Miliar, Mantan Dirut PT DI, Dkk Diajukan ke Meja Hijau

foto

 

Didakwa Lakukan Tindak Pidana Korupsi Ratusan Miliar, Mantan Dirut PT DI, Dkk Diajukan ke Meja Hijau.

www.transaktual.com

Tak kurang dari Rp202 196.497.761,42 (dua ratus dua miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu dan empat puluh dua sen) dan USD8,650,945.27 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima dollar Amerika Serikat dan dua puluh tujuh sen) didakwakan oleh Penuntut Umum KPK kepada Budi Santoso (65) dan Irzal Rinaldi Zailani  (55). Kedua terdakwa mulai sekarang (02/11/2020) menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus.

Pada sidang perdana tersebut Penuntut Umum KPK menyebutkan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tahun periode 2007-2017 tersebut  bersama -sama dengan  Irzal Rinaldi Zailani yang menjabat sebagai Kepala Divisi Penjualan merangkap Asisten Direktur Utama Bidang Hubungan Pemerintah pada tahun 2013 PT DI,  BUDIMAN SALEH mantan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI, ARIE WIBOWO Selaku Direktur Produksi, BUDI WURASKITO Selaku Direktur Aircraft tahun 2008-2010, DIDI LESMANA selaku Direktur PT Abadi Sentosa Perkasa (PT ASP) beserta sejumlah perusahaan lainnya dan FERRY SANTOSA SUBRATA Selaku Direktur Utama PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2008-2016 di kantor Pusat PT DI, jalan Pajajaran No. 154 Kota Bandung.

Perbuatan kedua terdakwa adalah melakukan kontrak perjanjian secara fiktif dengan mitra penjualan untuk memasarkan produk dan jasa PT DI kepada Badan SAR Nasional (Basarnas), Kementerian Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Udara, Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Pupenerbal), dan Sekretariat Negara yang bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) dan  Pasal 89 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN melakukan perbuatan korupsi. Total Rp202 196.497.761,42 adalah untuk memperkaya diri Terdakwa I, Budi Santoso sebesar Rp2.009.722.500,- (dua miliar sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah); Terdakwa II, Irzal Rinaldi Zailani Rp13.099.617.000,- (tiga belas miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) atau memperkaya orang lain yaitu konsumen pemberi kerja (end user) PT DI sebagai end user Rp178.985.916.502 (seratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus dua rupiah); BUDIMAN SALEH Rp686.185.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah); ARIE WIBOWO Rp1.030.699.209,- (satu miliar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah), dan memperkaya KORPORASI yaitu perusahaan mitra penjualan total Rp82.439.070.247,- (delapan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dan USD8.650.945,27 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Keuangan Negara dalam Rangka Perhitungan Kerugian atas Kegiatan Penjualan dan Pemasaran Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2018 pada PT DI (persero) dan Instansi Terkait Lainnya Nomor : 18/LHP/XXI/09/2020 tanggal 25 September 2020.

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai T Benny Eko Supriyadi,SH., MH dengan Hakim Anggota Femina, SH., MH dan Djojo Djohari,SH., MH, Penuntut Umum KPK mendakwa keduanya secara alternatif yaitu dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UURI jo. Pasal 18 Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang PTPK Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.

Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh kedua terdakwa berawal pada tahun 2006 dimana PT  DI sebagai produsen produk dirgantara beserta perawatannya, mempunyai banyak konsumen dari dalam maupun di luar negeri. Untuk mendapatkan pesanan dibutuhkan dana khusus dalam negeri. Dikarenakan adanya kebutuhan dana khusus untuk mendapatkan pesanan, maka pada tahun 2006, PT DI memiliki Administrative Procedure (AP) No. 02-DN-001A tanggal 22 Mei 2006 Perihal Penunjukan Mitra Penjualan sebagai dasar untuk dapat menyediakan dana khusus untuk diberikan kepada konsumen (end user) untuk membeli jasa dari PT DI.

Sesudah terjadi restrukturisasi, pada 18 Desember 2007, Budi Santoso dan Irzal melakukan rapat dengan Direktur Aircraft Integration Budi Wuraskito, Direktur Aerostructure Budiman Saleh, dan Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan Arie Wibowo untuk membahas kebutuhan dana khusus PT DI untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lain, termasuk biaya entertainment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kelanjutan kerja sama mitra keagenan, diantaranya proses kerjasama dilakukan dengan penunjukan langsung, serta dalam penyusunan anggaran pembiayaan kerja sama dititipkan dalam 'sandi-sandi' anggaran pada kegiatan penjualan dan pemasaran. Kerja sama melibatkan enam perusahaan mitra untuk mengerjakan proyek untuk memenuhi kebutuhan terkait operasional perusahaan tersebut. Yakni PTDI, PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha. 

Mantan Petinggi PTDI Diadili Korupsi Ratusan Miliar Dalam Kasus Jual & Pemasaran Produk.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan 2 terdakwa Budi Santoso dan  Rizal Rinaldi Zaelani,disidangkan dalam dugaan korupsi penjualan dan pemasaran produk, mengakibatkan keuangan negara Dirgantara Indonesia (persero) mengalami kerugian sebesar  Rp202.196.497.761,42 (dua ratus dua milyar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu ruplah dan empat puluh dua sen) dan USD8,650,945.27 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima dollar Amerika.

Sidang perkara No.60 Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg diketuai L.Budi Santoso didampingi 1 Hakim karier Femina dan 1 Hakim Adhock Djodjo Djohari dengan agenda sidang pembacaan dakwaan,digelar di ruang I Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kls IA Khusus Bandung. Jl.RE Martadinata Senin (3/11/2020).

Para terdakwa adalah mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia bidang Bisnis Pemerintah, Irzal Rizaldi Zailani.

Dakwaan yang dibacakan KPK secara bergantian, perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama_ merupakan perbuatan  menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimana Terdakwa selaku Direktur Utama PT DI  memiliki wewenang diantaranya memimpin PTDI serta melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.

Sementara Terdakwa II Kepala_ Divisi Pemasaran, selaku Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang Produk Militer, selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah serta Kepala Divisi Penjualan merangkap Asisten Direktur Utama Bidang Hubungan Pemerintah, memiliki wewenang untuk mencari atau mendapatkan pekerjaan dari pengguna selaku end = user, menandatangani berita acara negosiasi dengan perusahaan mitra penjual, telah melakukan perbuatan-perbuatan, bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/MMBU / 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dalam kontrak perjanjian secara fiktif dengan mitra penjualan untuk memasarkan produk dan jasa PT Dirgantara Indonesia (Persero) kepada Badan SAR Nasional (Basarnas), Kementerian Pertahanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Untuk mempertanggung Jawabkan Perbuatan nya  para Terdakwa dijerat dengan hukuman  sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sidangnya kembali digelar sepekan mendatang dengan agenda pembuktian,lantaran dari pihak terdakwa tidak ada keberatan atas dakwaan KPK.

Menurut Sandjaja Hermanto, PH terdakwa Rizal Rizaldi dakwaan KPK sudah jelas.

 

(mph/pri/yc/transakt).)