Sabtu, 5 Desember 2020 | 18:32 WIB

Kasus Korupsi Lahan RTH Kota Bandung, 2 Eks Anggota DPRD Kota Bandung Divonis 5 dan 6 Tahun Penjara

foto

 

Korupsi Lahan RTH Kota Bandung, 2 Eks Anggota DPRD Kota Bandung Divonis 5 dan 6 Tahun Penjara.

www.transaktual.com

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis dua mantan anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet masing-masing enam tahun dan lima tahun penjara. Keduanya merupakan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 yang dinyatakan bersalah atas korupsi anggaran pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) 2012.

"Menyatakan terdakwa Tomtom Dabbul Qomar dan terdakwa Kadar Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Ketua Majelis Hakim, T Benny Eko Supriyadi di persidangan, Senin (26/10/2020).

Vonis tersebut sesuai dengan Putusan Perkara Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg hari Senin tanggal 26 Oktober 2020.

Untuk Tomtom, Majelis hakim menjatuhkan berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

Sedangkan untuk Kadar, dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga menghukum Tomtom untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah). Dan apabila Tomtom tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun," kata Hakim.

Dan untuk Kadar juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 9.297.604.303,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga rupiah). Dan apabila Kadar tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Majelis Hakim juga menetapkan lamanya penahanan terhadap Tomtom dan Kadar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Dan juga memerintahkan keduanya tetap berada dalam tahanan.

"Menetapkan seluruh barang bukti : BB 0425 dan BB 0427 dirampas untuk negara, selebihnya Conform Penuntut Umum. Dan menetapkan agar para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah)," jelasnya.

Diketahui perkara ini berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Auditorat Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 47/LHP/XXI/10/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.

Tomtom dan Kadar, yang kala itu merupakan bagian dari Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kota Bandung didakwa bekerjasama dengan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung, Herry Nurhayat untuk melakukan penggelembungan anggaran.

Ketiganya, didakwa oleh Jaksa KPK telah melakukan penggelembungan anggaran untuk pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Akibat ulahnya, mereka telah merugikan anggaran negara sebesar Rp69.631.803

Dua mantan anggota DPRD Bandung, Kadar Slamet dan Tomtom Dabbul Qomar, menjalani sidang vonis terkait kasus makelar Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Senin (26/10) ini. Majelis hakim menyatakan keduanya bersama-sama terbukti bersalah melakukan korupsi.

Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, Kadar Slamet divonis penjara selama 5 tahun oleh hakim. Selain itu Kadar dijatuhi denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kadar juga dijatuhi hukuman pembayaran uang pengganti Rp 9.297.604.303 dengan ketentuan dan apabila tak dibayar selama 1 tahun, harta bendanya akan disita oleh jaksa untuk dilelang. Apabila tak cukup, dijatuhi hukuman 1 tahun bui.

Sementara Tomtom divonis hukuman lebih berat yakni 6 tahun penjara dengan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan bui. Tomtom juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti.

"Menghukum Tomtom Dabbul Qomar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5.100.000.000," kata Ali mengutip amar putusan hakim PN Tipikor Bandung, Senin (26/10).

Sama seperti Kadar Slamet, Tomtom juga apabila tak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan, harta bendanya akan dilelang untuk menutup kekurangan. Apabila tetap tak cukup, diganti dengan hukuman 1 tahun penjara.

Hal tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan Putusan atas perkara korupsi yang telah merugikan Keuangan Negara lebih dari Rp 69 miliar tersebut pada hari ini (26/10/2020). Pengadilan Tipikor tersebut melalui Majelis Hakim yang diketuai oleh T. Benny Eko Supriadi, SH., MH dalam pertimbangan Putusan nya antara lain menyatakan kedua terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) Sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Hal ini sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan yaitu keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti - bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum.

Perbuatan keduanya telah memperkaya diri sendiri dan orang lain. Kedua terdakwa telah menikmati keuntungan dari pembebasan Tanah Untuk RTH. Dalam hal ini terdakwa Tomtom Dabbul Qomar menikmati keuntungan dibawah 10%  Perbuatan nya masuk dalam Kategori Rendah. Terdakwa bukan Pelaku tapi melalukan perbuatan secara bersama-sama dengan pelaku lainnya.

Akan halnya Kadar Slamet. Perbuatan terdakwa, telah menikmati keuntungan dari Pengadaan Tanah Untuk RTH sebesar 10 %, ini dinilai masuk dalam Kategori Sedang. Permohonan terdakwa untuk menjadi Justice Colabolator (JC) seperti  yang ditetapkan oleh Penuntut Umum KPK, ditolak oleh Pengadilan Tipikor. Hal ini karena perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama - sama dengan pelaku lainnya.

Sebelumnya Penuntut Umum KPK menuntut Tomtom pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp 150 juta subsider 6  kurungan serta dikenakan Uang Pengganti sebesar lebih dari Rp 7,1 miliar yang harus diserahkan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah perkara dinyatakan inkracht/berkekuatan hukum tetap. Bila Uang Pengganti tidak dibayar atau masih kurang maka Penuntut Umum akan melelang harta benda milik terdakwa, bila tidak mencukupi maka terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Kadar Slamet dituntut pidana penjara selama 4 tahun, pidana denda Rp 150 juta subsider kurungan 6 bulan dan Uang Pengganti Rp 5,8 miliar dan bila Uang Pengganti tidak mencukupi, maka terdakwa dikenakan pidana penjara selama 1 tahun.

Penuntut Umum KPK lebih banyak menyoroti fakta yang sudah dimuat dalam Surat Dakwaan Herry Nurhayat, diperkuat oleh keterangan para saksi yang telah didengar di persidangan berikut alat dan sejumlah bukti - bukti yang ada.

Bahwa Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kota Bandung pada tahun 2012 dan tahun 2013 dengan kerugian Negara  Rp69.631.803.934,71 (enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu tujuh puluh satu sen) yang merupakan mark up itu, Penuntut Umum KPK mengacu pada Laporan Hasil Investigatif Auditoriat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 47/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Terdakwa menerima permintaan Tomtom Dabbul Qomar yang dibuat secara tertulis kepada Agus Slamet Firdaus di DPKAD Kota Bandung sebesar Rp 40 miliar untuk menambah nilai alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2012 dan menggeser anggaran pembebasan tanah untuk RSUD lebih dari Rp 55 miliar tanpa didukung hasil survey atas rencana luasan lahan dan nilai lahan yang dibebaskan, menyetujui usulan perubahan dan penambahan APBD dan APBD-P Tahun 2012 tanpa didukung hasil survei atas rencana luasan lahan dan nilai lahan yang dibebaskan, menyediakan tanah yang akan dibeli oleh Pemkot Bandung untuk mendapatkan keuntungan, turut menentukan formula/besaran perhitungan nilai ganti rugi pengadaan tanah dari nilai transaksi yang sebenarnya dilakukan tanpa melalui musyawarah secara langsung dengan pemilik tanah/ahli waris, melainkan dengan para Penerima Kuasa Jual/Makelar, memberikan pembayaran tanah RTH untuk lokasi di Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Cibiru Kota Bandung bukan kepada pemiliknya/ahli waris dan menerima beberapa kali sejumlah uang secara bertahap untuk kepentingan pribadi sebagai keuntungan penjualan tanah, meminta perubahan usulan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk sarana Lingkungan Hidup pada DPKAD Kota Bandung TA 2012 dengan tidak mencantumkan volume dan harga satuan lahan yang akan dibebaskan serta tidak didukung oleh survei lahan, luas tanah dan harga yang wajar serta tanpa usulan dari DPKAD Kota Bandung bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (3) UU RI No. 27 Tahun 2009 Tentang MD3, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang MD3, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pasal 4 Perwal Kota Bandung No. 410 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kota Bandung Tahun 2012.

Bahwa selain menguntungkan diri sendiri uang juga dinikmati oleh sejumlah orang yaitu : 1. Edi Siswadi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Lia Noer Hambali, Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah); 3. Riantono Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta); 4. Joni Hidayat, Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); 5. Dedi Setiadi, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 6. Grup Engkus  Kusnadi, Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); 7. Hadad Iskandar, Rp1.260.650.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); 8. Dadang Suganda  Rp19.164.212.737,50 (satu miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen). Selain itu beberapa orang lagi disebut oleh Penuntut Umum KPK seperti Dada Rosada yang menerima uang dari Herry Nurhayat untuk mengurus perkara Bansos di Kejati Jabar, Pupung Hadijah yang menerima dari Kadar Slamet melalui Tatang Sumpena Rp 500 juta dan Dadang Suganda Rp 1 miliar, Hermawan yang menerima dari Ronah Limbong Rp 15 juta yang berasal dari hasil pembebasan tanah untuk RTH. 

Tomtom DQ, "Saya Sungguh Terkejut Dan Kaget Sebagai Pelaku Utama"

Tomtom Dabbul Qomar, SH., MH : "Saya sungguh Terkejut dan Kaget ketika Jaksa Penuntut Umum (Penuntut Umum KPK) telah menempatkan saya sebagai pelaku dalam perkara ini." Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 dari Partai Demokrat yang dituntut pidana penjara 6 tahun, Pidana Denda Rp 150 juta dan Uang Pengganti Rp 7,1 miliar itu melalui Penasihat Hukumnya memohon agar dibebaskan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Tomtom Dabbul Qomar dalam sidang perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan agenda Pembacaan Nota Pembelaan/Pledoi pribadi dan Tarjo Sumantri, SH selaku Penasihat Hukumnya (23/10/2020). Menurut Tomtom, seluruh keterlibatan dirinya berawal dari keterangan Kadar Slamet, dengan kebohongannya yang di ada - adakan dan dikuatkan oleh saudara - saudara dan orang dekatnya. Dimulai dengan cerita karangan Kadar Slamet ihwal adanya informasi anggaran RTH dari dirinya dilanjutkan dengan adanya permintaan keuntungan, lalu singkat cerita proses pengadaan RTH berjalan dan secara tiba - tiba berujung Kadar Slamet memberikan miliaran uang kepadanya tanpa adanya keterlibatan, peranan, ataupun permintaan dirinya kepada Kadar Slamet, untuk meminta jatah keuntungan yang diperoleh dari proyek RTH.

Masih menurut mantan Advokat itu, senyatanya Kadar Slametlah sebagai inisiator yang berinisiatif dengan telah berspekulasi dengan mencari modal dan memodali sendiri untuk pembebasan RTH. Senyata nya, yang menjadi biang keroknya adalah Kadar Slamet yang bekerjasama dengan Hermawan selaku PPTK Pembebasan Tanah. Kadar Slamet mengetahui nilai anggaran dan lokasi pembebasan dari kerjasamanya dengan Hermawan yang sudah dilakukan sejak tahun 2010 dan 2011. "Menjerit hati saya ketika mendengar seluruh fitnah dan tuduhan itu dialamatkan kepada saya oleh Kadar Slamet beserta seluruh kaki tangannya, tapi saya bingung dan tidak tahu bagaimana saya harus menyangkal semua itu, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, yang semakin mempersempit kesempatan saya untuk membuktikan kebohongan dan fitnah keji tersebut dalam pembelaan dalam persidangan," katanya.

Diakui oleh Tomtom bahwa keterlibatan dirinya dalam perkara korupsi RTH karena memo dan penerimaan uang Rp 350 juta dan bukan Rp 7,1 miliar sebagaimana difitnahkan Kadar Slamet dan kaki tangannya. Aset nya disita dan tabungan yang diblokir, aset - aset yang disita masih proses hutang-piutang dan masih terkait pihak lain. "Di luar itu, sama sekali fakta persidangan yang menyebutkan nama saya dalam proyek RTH ini," sebutnya.

Pada bagian lain dalam Nota Pembelaannya, Tomtom mengatakan, " Dosa saya dalam proyek RTH ini hanyalah karena saya membantu Edi Siswadi dalam memuluskan pengalokasian anggaran hasil evaluasi Gubernur melalui memo saya tahun 2012 tanpa terlintas sedikitpun ternyata sudah ada yang menitipkan kepentingan dalam anggaran tersebut," papar Tomtom.

Dalam Nota Pembelaan untuk Tomtom, Tarjo Sumantri, SH, mengatakan Nota Pembelaan nya mengacu pada eksepsi yang telah diajukan tanggal 22 Juni 2020 lalu. Penuntut Umum KPK disebutnya telah memaksakan kehendaknya menuntut kliennya sesuai tuntutan yang telah disampaikan. Padahal kesaksian para saksi, meskipun di bawah sumpah, hanya berpegang pada keyakinan dan tidak terbuktinya fakta - fakta dalam persidangan.

Fakta yang terungkap dalam persidangan dinilai Tarjo Sumantri berdasarkan bukti yang tidak benar, "Persidangan penuh dgn intrik yang telah direkayasa, siapa melakukan kebohongan yang ulung yang disebut Majelis Hakim," tuduhnya. Penuntut Umum KPK, Budi Nugraha dalam replik lisannya mengatakan tetap pada Surat Tuntutan, demikian juga pihak terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya yaitu Mohon agar terdakwa dibebaskan. 

Atas Putusan tersebut, Terdakwa Kadar kepada awak media mengatakan banding. Sementara baik Penuntut Umum KPK maupun Tomtom Dabbul Qomar menyatakan pikir - pikir. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 4 November 2020 dengan agenda Putusan atas nama terdakwa Herry Nurhayat 

(Y CHS/transakt).