Senin, 30 November 2020 | 12:19 WIB

KPK Tuntut 2 Mantan Anggota DPRD dan Kepala DPKAD Kota Bandung Pidana Penjara 6 thn, 4 thn, 4 thn

foto

 

Jaksa KPK Tuntut 2 Mantan Anggota DPRD Kota Bandung Pidana Penjara 6 Thn dan 4 thn.

Bandung – www.transaktual.com

Jaksa KPK membacakan tuntutan kepada Dua mantan Anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar, SH., MH dan Drs Kadar Slamet  hukuman pidana penjara terhadap Tomtom Dabbul Qomar selama 6 tahun, Pidana Denda Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan dan dikenakan Uang Pengganti sebesar Rp7.100.000.000,00 (tujuh miliar seratus juta rupiah) yang harus dibayar 1 (satu) bulan setelah perkara dinyatakan inkracht harus menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun. 

Sementara itu Drs Kadar Slamet dihukum pidana penjara selama 4 tahun, pidana denda Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan serta dikenakan Uang Pengganti sebesar Rp5.659.843.493,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah). Bila tidak dibayarkan setelah 1 bulan perkara dinyatakan inkracht, maka harus menjalani hukuman selama 1 tahun 6 bulan. Kedua mantan Anggota DPRD Kota Bandung itu disebut Penuntut Umum KPK telah memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Sidang dengan agenda Pembacaan Surat Tuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung pada hari ini (19/10/2020) yang baru dimulai pada jam 16.18, Penuntut Umum KPK Haerudin, Budi Nugraha, Dkk mengatakan, perbuatan para terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sesuai dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) Sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PTPK Jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana). Dalam Surat Tuntutan Nomor : 29/TUT.01.04/24/06/2020 setebal 1700 halaman yang dibacakan secara bergantian lebih banyak menyoroti fakta yang sudah dimuat dalam Surat Dakwaan keduanya, diperkuat oleh keterangan para saksi yang telah didengar di persidangan berikut alat bukti dan sejumlah bukti yang ada.

Bahwa Pengadaan Tanah RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kota Bandung Tahun 2012 dan Tahun 2013 dengan kerugian Negara sebesar Rp69.631.803.934,71 (enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu tujuh puluh satu sen) itu, Penuntut Umum KPK sesuai Laporan Hasil Investigatif Auditoriat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 47/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Perbuatan kedua terdakwa dilakukan antara Agustus  2011 sampai Februari 2012 dan April 2012 sampai dengan Maret 2013 di Kantor Pemkot Bandung, Kantor DPRD Kota Bandung, Jalan Cilengkrang  1 Cisurupan-Cibiru Kota Bandung, Rumah Makan Legit Bandung dan Jalan Gedebage Kota Bandung. Mereka telah melakukan pengaturan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pembayaran ganti rugi atas Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012. Keduanya memerintahkan secara tertulis kepada DPKAD Kota Bandung untuk menambah nilai alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2012 TANPA didukung hasil survey atas rencana luasan lahan dan nilai lahan yang dibebaskan, menyetujui usulan perubahan dan penambahan APBD dan APBD-P Tahun 2012 tanpa didukung hasil survei atas rencana luasan lahan dan nilai lahan yang dibebaskan, menyediakan tanah yang akan dibeli oleh Pemkot Bandung untuk mendapatkan keuntungan, turut menentukan formula/besaran perhitungan nilai ganti rugi pengadaan tanah dari nilai transaksi yang sebenarnya dilakukan tanpa melalui musyawarah secara langsung dengan pemilik tanah/ahli waris, melainkan dengan para Penerima Kuasa Jual/ Makelar, memberikan pembayaran tanah RTH untuk lokasi di Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Cibiru bukan kepada pemiliknya/ahli waris dan menerima beberapa kali sejumlah uang secara bertahap untuk kepentingan pribadi sebagai keuntungan penjualan tanah kepada Pemkot Bandung.

Kedua terdakwa yang masing-masing selaku Anggota DPRD Kota Bandung dan juga merangkap Anggota Banggar DPRD Kota Bandung bersama-sama dengan Herry Nurhayat (mantan Kepala DPKAD Kota Bandung) yang meminta perubahan usulan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk sarana Lingkungan Hidup pada DPKAD Kota Bandung TA 2013 dan harga yang wajar serta tanpa usulan dari DPKAD Kota Bandung bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (3) UU RI No. 27 Tahun 2009 Tentang MD3, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pasal 4 Perwal Kota Bandung No. 410 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kota Bandung Tahun 2013.

Bahwa selain menguntungkan diri sendiri uang juga mengalir ke sejumlah orang yaitu :

1. Edi Siswadi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

2. Lia Noer Hambali, Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

3. Riantono Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta);

4. Joni Hidayat, Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

5. Dedi Setiadi, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Grup Engkus  Kusnadi, Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Hadad Iskandar, Rp1.260.650.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Dadang Suganda  Rp19.164.212.737,50 (Sembilan belas miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen).

Selain itu beberapa orang lagi disebut oleh Penuntut Umum KPK seperti Dada Rosada yang menerima uang dari Herry Nurhayat untuk mengurus perkara Bansos di Kejati Jabar,  Pupung Hadijah yang menerima dari Kadar Slamet melalui Tatang Sumpena Rp 500 juta dan Dadang Suganda Rp 1 miliar, Hermawan yang menerima dari Ronah Limbong Rp 15 juta yang berasal dari hasil pembebasan tanah untuk RTH.

Penuntut Umum KPK dalam uraiannya  mempertimbangkan beberapa hal tentang pengembalian kerugian. Kadar Slamet telah menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta dan 5 sertifikat tanah berikut bangunan nya pada saat penyelidikan perkara di KPK. Total pengembalian nya lebih dari Rp 5,8 miliar. Demikian juga Edi Siswadi telah menyerahkan harta miliknya berupa 1 (satu) buah sertifikat dengan 2 (dua) unit bangunan. Semua penyerahan tersebut akan diperhitungkan oleh KPK.

Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriadi, SH., MH menunda sidang perkara korupsi Nomor Register : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg atas nama terdakwa Tomtom Dabbul Qomar, SH bersama - sama mantan narapidana Kadar Slamet sebagai mantan Anggota DPRD Kota Bandung (Partai Demokrat) selama 4 (empat) hari guna memberi kesempatan kepada para terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk menyusun Nota Pembelaan/Pledoi.

Tuntutan untuk Terdakwa Herry Nurhayat 4 Tahun Penjara.

Penuntut Umum KPK menuntut Herry Nurhayat (62) pidana penjara selama 4 tahun, dipotong selama masa tahanan sementara dan tetap berada dalam tahanan, Pidana Denda Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan serta dikenakan Uang Pengganti sebesar lebih dari Rp 3,9 yang harus diserahkan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah perkara dinyatakan inkracht/berkekuatan hukum tetap. Bila Uang Pengganti tidak dibayar atau masih kurang maka Penuntut Umum akan melelang harta benda milik terdakwa, bila tidak mencukupi maka terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Mantan Kepala DPKAD Kota Bandung itu bersama dengan Tomtom Dabbul Qomar, Kadar Slamet dan Dadang Suganda itu disebut Penuntut Umum KPK telah memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Sidang dengan agenda Pembacaan Surat Tuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung pada hari ini (19/10/2020) yang baru dimulai pada jam 21.00 dan baru selesai jam 23.00, Penuntut Umum KPK Haerudin, Budi Nugraha, Dkk mengatakan, perbuatan terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sesuai dengan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) Sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dalam Surat Tuntutan Nomor : 30/TUT.01.04/24/06/2020 setebal 1700 halaman yang dibacakan secara bergantian oleh 5 (lima) orang, lebih banyak menyoroti fakta yang sudah dimuat dalam Surat Dakwaan Herry Nurhayat, diperkuat oleh keterangan para saksi yang telah didengar di persidangan berikut alat dan sejumlah bukti - bukti yang ada.

Bahwa Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kota Bandung pada tahun 2012 dan tahun 2013 dengan kerugian Negara  Rp69.631.803.934,71 (enam puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu tujuh puluh satu sen) yang merupakan mark up itu, Penuntut Umum KPK mengacu pada Laporan Hasil Investigatif Auditoriat Utama Investigasi BPK RI Nomor : 47/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Perbuatan terdakwa dilakukan mulai April 2012 sampai dengan Maret 2013 di Kantor Pemkot Bandung atau setidaknya di wilayah Kota Bandung. Terdakwa secara bersama telah melakukan pengaturan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pembayaran ganti rugi atas Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012. Terdakwa menerima permintaan Tomtom Dabbul Qomar yang dibuat secara tertulis kepada Agus Slamet Firdaus di DPKAD Kota Bandung sebesar Rp 40 miliar untuk menambah nilai alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2012 dan menggeser anggaran pembebasan tanah untuk RSUD lebih dari Rp 55 miliar tanpa didukung hasil survey atas rencana luasan lahan dan nilai lahan yang dibebaskan, menyetujui usulan perubahan dan penambahan APBD dan APBD-P Tahun 2012 tanpa didukung hasil survei atas rencana luasan lahan dan nilai lahan yang dibebaskan, menyediakan tanah yang akan dibeli oleh Pemkot Bandung untuk mendapatkan keuntungan, turut menentukan formula/besaran perhitungan nilai ganti rugi pengadaan tanah dari nilai transaksi yang sebenarnya dilakukan tanpa melalui musyawarah secara langsung dengan pemilik tanah/ahli waris, melainkan dengan para Penerima Kuasa Jual/Makelar, memberikan pembayaran tanah RTH untuk lokasi di Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Cibiru Kota Bandung bukan kepada pemiliknya/ahli waris dan menerima beberapa kali sejumlah uang secara bertahap untuk kepentingan pribadi sebagai keuntungan penjualan tanah, meminta perubahan usulan anggaran Kegiatan Pengadaan Tanah untuk sarana Lingkungan Hidup pada DPKAD Kota Bandung TA 2012 dengan tidak mencantumkan volume dan harga satuan lahan yang akan dibebaskan serta tidak didukung oleh survei lahan, luas tanah dan harga yang wajar serta tanpa usulan dari DPKAD Kota Bandung bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (3) UU RI No. 27 Tahun 2009 Tentang MD3, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang MD3, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pasal 4 Perwal Kota Bandung No. 410 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kota Bandung Tahun 2012.

Bahwa selain menguntungkan diri sendiri uang juga dinikmati oleh sejumlah orang yaitu : 1. Edi Siswadi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Lia Noer Hambali, Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah); 3. Riantono Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta); 4. Joni Hidayat, Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); 5. Dedi Setiadi, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 6. Grup Engkus  Kusnadi, Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); 7. Hadad Iskandar, Rp1.260.650.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); 8. Dadang Suganda  Rp19.164.212.737,50 (satu miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen). Selain itu beberapa orang lagi disebut oleh Penuntut Umum KPK seperti Dada Rosada yang menerima uang dari Herry Nurhayat untuk mengurus perkara Bansos di Kejati Jabar, Pupung Hadijah yang menerima dari Kadar Slamet melalui Tatang Sumpena Rp 500 juta dan Dadang Suganda Rp 1 miliar, Hermawan yang menerima dari Ronah Limbong Rp 15 juta yang berasal dari hasil pembebasan tanah untuk RTH.

Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriadi, SH., MH menunda sidang perkara korupsi, Nomor Register : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg atas nama terdakwa Herry Nurhayat selama 4 (empat) hari guna memberi kesempatan kepada para terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk menyusun Nota Pledoi. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan agenda Pembacaan Nota Pembelaan/Pledoi dari terdakwa atau Penasehat Hukumnya, Ai Rangga, SH.

Majelis Hakim sudah berencana akan memutus perkara korupsi Pengadaan Tanah Untuk Sarana Lingkungan RTH pada tanggal 26 Oktober 2020. 

 

(Y CHS/transakt).