Rabu, 2 Desember 2020 | 16:33 WIB

Dugaan Penyimpangan Dana Desa Menunggu Hasil APIP

foto

 

Dugaan Penyimpangan Dana Desa Menunggu Hasil APIP

Bengkalis Satu: Bengkalis, www.transaktual.com

Beberapa laporan dugaan penyimpangan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang saat ini dalam proses di Kejaksaan Negeri Bengkalis tinggal menunggu hasil Audit Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan APIP, ungkat Isnadi Pada media ini 15/10. di Bengkalis.

Lebih lanjut ' kita sudah laporkan kepihak kajari Bengkalis terkait dugaan penyimpanga  dalam hal penggunaan Alokasi Dana Desa,baik Desa di Kecamatan Bantan dan Desa di Kecamatan Bengkalis, sementara laporan tersebut kita dapat kabar sudah sampai ke pihak Inspektrorat dan tembusan ke Dinas Pemberdayaan masyarakat DPMPD Kabupaten, Kita pun ada salah satu Kepala Desa menghubungi kalau mereka di beritahu oleh Dinas PMD akan ada pemeriksaan dari Inspektorat, dan setelah itu kita, langsung ke Dinas PMD untuk mengklarifikasi apakah impormasi itu benar bersama media ini.

Ketika dijumpai,  Bu Basmah di ruangan nya, dan saat di jelaskan terkait laporan di maksud memang benar, " Ada 4 Desa di dua Kecamatan Bengkalis ini di laporkan pihak Lsm ke pihak kejaksaan Bengkalis, ada laporan dari lsm Pekara, lsm Topan RI dan Koalisi lsm, tentunya kita sebagai pembina Desa sekabupaten Bengkalis memberikan impormasi tersebut ke masing masing Desa berkenaan untuk menyampaikan kan berkas kegiatan supaya di persiapkan pada saat di periksa oleh Pihak APIP atai Inspektorat.

Lanjut Basmah, bahwa Secara detail kita tidak tau apa laporan lsm itu,karna tembusan surat dari kejaksaan ke pihak Dpmpd hanya lampiran depan saja,tidak disertakan isi laporan,namun kalau ke Inspektorat itu mungkin lengkap,karna disitu nantinya akan ada audit dan pemeriksaan terkait laporan lsm itu,dan hasil nya akan di kembalikan lagi ke pihak kejaksaan.

Kami juga berharap,kalau ada temuan dari teman teman lsm maupun media terkait kegiatan di Desa agar melakukan klarifikasi,dan menyampaikan ke Dinas supaya dapat kami perbaiki dan pembinaan, ucap basmah.

Disinggung terkait laporan tersebut,Isnadi kembali menjelaskan,Bahwa terkait lp kita kekajari itu,pertama dugaan penyimpangan dan mar up anggaran pada pelaksanaan nya,seperti contoh di Desa penebal, itu kalau kita hitung dari ketentuan biaya dan fakta di lapangan hampir 45 % anggaran nya tidak jelas, alias di mark up, dengan kata lain, Upah, material dengan nilai anggran masing masing masih lebih.

Kemudian adanya dugaan mark up lain terkait pembangunan dua unit pamsimas, dengan tipe yang sama kenapa anggaran nya jauh berbeda,padahal itu hanya bangunan pamsimas /tower tanpa ada mesin,kedua masalah pembangunan dua unit gedung,kalau kita lihat gedung tersebut yang lebih besar anggaran nya sedikit, namun gedung yang kecil anggaran nya besar, bahkan sampai memakai dua kali anggaran, jadi kita berharap pada pihak APIP transparan dalam memberikan Audit kepada pihak kejaksaan, agar pihak kejaksaan dapat memproses dengan tepat, cepat dan memajukan kasus tersebut sampai ke persidangan " pinta nadi secara tegas.

** Arianto/transakt.