Kamis, 22 Oktober 2020 | 13:33 WIB

Pembelaan Bupati Nonaktif Bengkalis, Amril Mukminin Dibaca Dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

foto

 

Pembelaan Bupati nonaktif Bengkalis, Amril Mukminin di bacakan dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri

www.transaktual.com

Pekanbaru, Kamis (15/10) pembelaan pribadi dengan judul "Menebus Khilaf Dengan Ikhlas", Dalam permohonan dan penutup pledoi, tim kuasa hukum Amril Mukminin memohon kepada majelis hakim yang dipimpin Lilin Herlina SH membebaskan terdakwa atau lepas dari segala instruksi, sedangkan Amril hanya memohon agar diperiksa diringan oleh hakim.

"Memohon yang mulia majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, baik primair ataupun subsidair," kata Asep.

Asep juga memohon hakim memulihkan terdakwa, kedudukan, kemampuan, harkat serta martabat terdakwa setelah memberikan vonis bebas dan selanjutnya mengeluarkan Amril dari tahanan setelah vonis bebas dibacakan.

"Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami memohon putusan seadil-adilnya atau hukuman ringan," kata Asep.

Asep juga memohon agar majelis hakim membuka blokir nomor rekening Amril yang diblokir oleh KPK saat kasus ini masih penyidikan, sebab rekening itu tidakdi ikutkan menjadi bukti dan dihadirkan ke persidangan, yang di blokir adalah rekening di Bank Riau dan CIMB Niaga yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini serta dijadikan tempat membayar gaji Amril sebagai bupati.

"Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang tak bersalah, keadilan harus ditegakkan walupun langit runtuh," jelas Asep membacakan pendapat ahli hukum.

Asep menyampaikan kalau permohonan ini sangat beralasan dan sesuai fakta persidangan selama ini dan tim kuasa hukum Amril yakin kliennya itu tidak bersalah sebagaimana yang didakwa oleh JPU KPK, seperti contoh terkait keterangan dari bos PT Citra Gading Asritama (CGA) dalam persidangan mengaku tidak pernah memberikan uang kepada Amril, namun hal itu dibantah dan Amril mengaku pernah menerima uang melalui ajudannya.

"Hanya saja uang itu diterima bukan sebagai kapasitas terdakwa sebagai penyelenggara negara," sebut Asep. Mengenai tentang uang Rp5,2 miliar dari PT CGA tidak pernah digunakan Amril Mukminin, uang itu sudah dikembalikan ke negara melalui KPK.

Kuasa hukum Amril juga menyampaikan pembelaan terkait dakwaan gratifikasi menerima gratifikasi Rp12 miliar dari Jonny Tjoa selaku Direktur Utama PT Mustika Agung Sawit Sejahtera dan Rp10 miliar Adyanto selaku Direktur PT Sawit Anugrah Sejahtera, menurut kuasa hukum Amril, pemberian itu bukan gratifikasi karena berdasarkan perjanjian tercatat di bawah notaris dan uang itu disebut hasil bisnis sawit sehingga ekonomi masyarakat terbantu karena hasil panen diterima kedua perusahaan itu.

Penerimaan itu juga dilaporkan Amril kepada negara melalui laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Berikutnya, perjanjian itu diberikan atas dasar keinginan bersama antara Amril dan pengusaha.

"Kalau itu gratifikasi, tidak mungkin terdakwa melaporkannya setiap tahun," kata kuasa hukum Amril. Tim kuasa hukum Amril juga menyertakan pendapat ahli pidana yang pernah dihadirkan ke persidangan, ahli itu menyampaikan bahwa perjanjian bisnis yang tidak ada kaitannya dengan jabatan bukanlah gratifikasi.

Didalam Pledoi Amril juga menyatakan tidak pernah meminta komitmen fee kepada PT CGA, Amril mengaku pernah ditawari uang tapi menyuruh perusahaan bekerja sesuai aturan.

Dalam perjalanannya, Amril menerima uang Rp5,2 miliar dari PT CGA. Amril menyatakan itu sebagai kekhilafan dan dengan sadar mengembalikan uang itu kepada negara, terkait gratifikasi dari pengusaha sawit, Amril menerangkan jika pekerjaan sebelum menjabat Bupati ataupun anggota DPRD adalah pengepul sawit dari masyarakat di Bengkalis, buah sawit itu disalurkan ke perusahaan di sana agar masyarakat terbantu.

"Karena pekerjaan inilah Jonny Tjoa dan Adyanto datang kepada saya untuk memasok sawit ke perusahaannya," jelas Amril. Permintaan dua pengusaha sawit itu disanggupi Amril lalu membuat perjanjian pada tahun 2012, dibawah akta notaris dan ada kesepakatan Rp5 dari setiap kilogram sawit yang dipasok Amril ke perusahaan, kesepakatan pemberian uang dilakukan setiap bulan, jika terlambat pembayaran Amril mengaku tidak pernah menagih karena sudah ada orang kepercayaan mencatat setiap bulan.

"Sesekali saya mengecek ke pencatat, lalu saya buatkan LHKPN sejak tahun 2015 dan selalu dilakukan setiap tahun," ujar Amril.

Amril juga mengutarakan tentang penyitaan uang Rp1,9 miliar oleh KPK di rumah dinasnya, uang itu tidak ada usahanya dengan jabatan melainkan sawit yang dikumpulkan setiap tahun, uang itu selalu digunakan untuk membantu anak yatim dan orang yang tidak mampu di Kabupaten Bengkalis.

Melalui pembacaan pledoi ini, Amril hanya memohon pertimbangan yang seadil-adilnya agar di berikan ringan oleh hakim.

(transaktual/Jack's)