Senin, 26 Oktober 2020 | 23:37 WIB

Kasus Pembebasan Lahan RTH Kota Bandung, di Luar Penlok Adalah Penyalagunaan dan Pemborosan Anggaran

foto

 

Kasus Pembebasan Lahan RTH Kota Bandung, di Luar Penlok Adalah Penyalagunaan dan Pemborosan Anggaran.

Bandung – www.transaktual.com

Pembebasan Lahan Untuk Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di luar Penetapan Lokasi (Penlok) merupakan Penyalahgunaan dan Pemborosan Anggaran.  Adanya Kuasa Jual antara pemilik tanah dengan Pemkot bisa menimbulkan persoalan hukum antara pemilik dengan Kuasa Jual.

Hal tersebut dikemukakan oleh Dr. Iing Sodikin Arifin. Ahli dari Kementrian Agraria Tata Ruang (ATR)/BPN (Badan Pertanahan Negara) (21/9/2020). Dr. Iing Sodikin Arifin dihadirkan oleh Penuntut Umum KPK dalam sidang lanjutan perkara korupsi dengan terdakwa Tomtom Dabbul Qomar/Kadar Slamet dan Herry Nurhayat.

Menurut ahli yang sering tampil dalam perkara-perkara Pidsus dan korupsi di KPK  itu, Penlok ditetapkan oleh Wali Kota atau Bupati dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang. Meski demikian, Penlok harus selalu diperbaharui. Iing mengumpakan, misalnya tanah yang harus dibebaskan berjumlah 20 ha, bila baru mencapai 75% maka untuk sisanya, Penlok harus diperbaharui.

"Adanya Penlok dalam 2 (dua) Penlok dalam 1 (satu) lokasi, itu tidak boleh. Bila terjadi demikian, Penlok terdahulu harus dicabut. Di luar Penlok itu tidak bisa, kalau obyek yang harus dibebaskan sudah ditetapkan. Kalau berada di luar Penlok, itu sudah di luar anggaran, itu namanya membeli langsung bukan pada objek penlok," paparnya.

Selain itu, untuk pembebasan tanah di batas 1 (satu) ha harus ada Panitia 9 (sembilan) yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) karena masuk dalam rezim pengadaan. Atau ada Panitia yang dibentuk secara intern agar tidak terjadi persoalan hukum. Setelah selesai pembebasan tanah baru diserahkan ke bidang Aset.

Sebelum terbentuk Penlok, pihak instansi yang memerlukan tanah untuk dibebaskan, harus ada proposal yang baik. Di dalam nya tercantum rencana jumlah dan perkiraan yang akan dikeluarkan oleh instansi tersebut. Isi proposal memuat feasibility study/studi kelayakan dengan hasil survey yang tepat, harga yang sesuai dengan Nilai Objek Pajak (NJOP) yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Pajak. Disamping itu harus ada nilai nyata dan nilai komparasi dengan harga di lingkungannya. Sesudah harga fix lalu dinegosiasikan dengan pemilik tanah, bangunan, tanaman yang tumbuh di atasnya dan sebagainya. Menjauhkan harga dari NJOP itu suatu pelanggaran.

Untuk menilai harga, surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan Camat tidak berlaku. Rencana jual beli juga harus langsung dengan pemilik tanah. Pemilik harus dilindungi. Asasnya adalah untuk keadilan, tidak boleh ada kuasa, itu dikunci kecuali ke isteri pemilik. Meski boleh menggunakan Kuasa Jual, itu harus jelas alasannya dan Kuasa Jual tidak boleh lebih dari 1 (satu).

Dalam hubungan dengan Kegiatan RTH, Walikota Bandung, Dada Rosada juga menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bandung No. 593/Kep.902-DISTARCIP/2011 tanggal 17 November 2011 Penetapan Tentang Penlok untuk Lahan Pertanian yang terletak di Kelurahan Pasanggarahan Kecamatan Ujungberung dan Kelurahan  Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung seluas 80.000 m2 dan Keputusan Wali Kota Bandung No. 593/Kep.960-DISTARCIP/2011 Tentang Persetujuan Penlok Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan RTH yang terletak di Pasir Impun dan Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung seluas 80.000 m2.

Bahwa dalam pelaksanaan nya, Penlok untuk Kecamatan Cibiru bukan seluas 300.000 m2 (100.000 m2 + 200.000 m2) melainkan hanya 200.000 m2. Hal ini karena terjadi tumpang tindih dalam 2 Penlok yaitu SK Walikota Bandung No. 593/Kep.206/DISTARCIP/tanggal 29 Maret 2011 (100.000 m2) dan SK Walikota Bandung No. 593/Kep.913-DISTARCIP/2011 tanggal 21 November 2011 (200.000 m2) tersebut tumpang tindih sehingga Surat Keputusan Penlok tanggal 21 November 2011 mencakup luasan wilayah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Penlok tanggal 29 Maret 2011. Sidang yang dipimpin T. Benny Eko Supriadi, SH., MH tersebut akan dilanjutkan pada hari Rabu, 23 September 2020 mendatang dengan agenda mendengar keterangan ahli Pengadaan yang akan dilakukan secara virtual dan saksi a de dari terdakwa Herry Nurhayat yaitu supirnya bernama Agus.

 

 

(Y CHS/transkakt).