Jumat, 25 Sepember 2020 | 19:01 WIB

Para Pemilik Lahan Tanda Tangani Kuitansi Kosong , Makelarpun Untung Berlipat Ganda

foto

 

Bandung -- www.transaktual.com

Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH), para pemiliknya menandatangani kuitansi kosong. Pemilik cukup menandatangani sejumlah surat, menerima uang, menyerahkan sertifikat/surat tanah dan makelar pun untung berlipat ganda.

Hal tersebut disampaikan para saksi di persidangan Pengadilan Tipikor Bandung (2/9/2020). Pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Tomtom Dabbul Qomar/Kadar Slamet dan Herry Nurhayat, Penuntut Umum KPK menghadirkan 7 (tujuh) saksi dengan keterangan hampir senada.Saksi Tati Erina (62) mengenal terdakwa Kadar Slamet, awalnya pada tahun 2012 tidak mengetahui bahwa tanah miliknya seluas 3000 m2 dalam satu hamparan yang terletak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung akan dibuat untuk RTH. Tati mengetahui dari kakak iparnya, Umbara yang mendapat informasi dari Dodo bahwa Kadar Slamet akan membeli tanahnya. Setelah sepakat dengan harga Rp615.000.000,00 sesuai keinginannya, Tati dan suami mendatangi rumah Kadar Slamet di Cilengkrang Kota Bandung. Saat bertemu di rumahnya, dengan Kadar Slamet sudah tidak melakukan tawar-menawar. Tati mengatakan pokoknya saya minta harga bersih Rp615.000.000,00 dan setuju dibayar 2 (dua) termijn. Kadar lalu menyerahkan uang muka Rp286.000.000,00. Data tanah belum diserahkan Tati, "silakan bawa saja dulu," ujar Tati menirukan kata-kata Kadar. Dirinya diminta menandatangani kuitansi yang penerimanya dikosongkan. Sisanya Rp329.000.000.00 dilunasi setelah 3 bulan.Dalam proses jual-beli tersebut, Tati Erina tidak dilakukan prosesnya dihadapan Notaris padahal menurut bukti tertulis nama Notaris Mauludin Achmad Turyana, SH dengan Kuasa Jual Karmana, dijual tidak berdasarkan NJOP, tidak mengikuti sosialisasi di DPKAD Pemkot Bandung.

Ketika akhirnya Tati mengetahui bahwa tanah miliknya dibayar oleh DPKAD Pemkot sebesar Rp1.236.600.000,00, Tati mengatakan, "Kok gede yah". Tapi Tati tidak protes karena harga Rp615.000.000,00 adalah keinginannya dan tidak menanyakan kepada Kadar Slamet. Diakui Tati proses jual belinya dilakukan dalam waktu singkat.

Saksi berikutnya adalah Ade Kuswara (73), tahu dengan Kadar Slamet sewaktu mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Bandung. Tanah miliknya atas nama Imas Amanah dengan Surat Kikitir (letter C) seluas 370 tumbak (5.190 m2) terletak di Pasir Luhur Cisurupan Cibiru Kota Bandung dijual melalui Elis, istri Kadar Slamet dengan harga Rp300.000,00/tumbak (sekitar Rp21.000,00/m2), dengan uang muka Rp5.000.000,00 dan dibayar lunas 2 (dua) bulan kemudian. Ade tidak mengetahui urusan dengan Notaris Kamaludin Achmad Turyana, SH dan Kuasa Jual atas nama Karmana padahal tetangganya.

Entin Sofiatin mengaku awalnya pada tahun 2012 membeli tanah terletak di Cisurupan Cibiru Kota Bandung seluas 2000 m2 dari Euis Rohaeti dengan harga Rp900.000.000 00 dengan bukti kuitansi dan belum proses jual- beli di notaris.

Karena berniat menjual, banyak datang para calo tapi tanah tersebut lalu dijualnya melalui Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PPP, Yosep Syaiful Akbar sesuai informasi dari suaminya. Pada tahun 2013, Yosep lalu mencari informasi ke Pemkot Bandung dan mengadakan negosiasi 1 (satu) kali dengan ketentuan harga dibawah NJOP dan sepakat dengan Yosep seharga Rp213.000,00/m2 (total Rp200.000.000,00). Dibayar oleh Yosep dengan uang muka Rp40.000.000,00 dan dilunasi Rp160.000.000,00, Yosep menerima fee Rp20.000.000,00.

Sesudah lunas baru diserahkan sertifikat atas nama Euis Rohaeti. Selanjutnya yang mengurus surat-suratnya adalah Yosep dengan Euis Rohaeti. Dirinya tidak pernah ke Notaris Mauludin Achmad Turyana, SH. Ternyata harga Tanah nya dibayar DPKAD Pemkot Bandung Rp701.000.000,00 yang ditandatangi Euis dan diakui Entin beruntung 3 (tiga) kali lipat.

Toto Sentot Suroso mengaku tanahnya seluas 3000 m3 terletak di Cikadut Kota Bandung dijual kepada Samuel atas petunjuk dari Kakaknya bernama Sidik. Tanah yang lokasinya jauh dari ketentuan Penlok itu dijual Rp 80 jutaan. Muncul nama Notaris Mauludin Achmad Turyana. SH dengan Kuasa Jual Sofyan yang diurus Tatang Sumpena. Tanah tersebut lalu dijual yang ternyata untuk RTH seharga Rp440.284.000,00, dengan keuntungan berlipat ganda.

Lain lagi dengan keterangan Nyimas Ai Saodah. Tanah miliknya seluas 111 m2 terletak di Mendei Pasir Impun Mandalajati Kota Bandung, dijual pada Agts 2012. Awalnya didatangi oleh 2 (dua) orng yang lalu diketahui 1 (satu) orang bernama Jamhur. Harga disepakati Rp158.000.000 00. Dibayar dengan uang muka Rp25.000.000,00 oleh Jamhur di rumah Nyoman Saodah.

Sisanya Rp133.000.000 00 dibayar setelah sebulan. Nyimas menandatangani kuitansi. Meski tidak menandatangani, ternyata terdapat nama Notaris Mauludin dengan Kuasa Jual Sofyan yang semuanya diurus oleh Engkus Kusnadi yang menerima pembayaran dari DPKAD Pemkot Bandung Rp 470.450.000,00.

Saat ditanyai Penuntut Umum KPK, Susi Suryani pada tahun 2012 menjual tanah seluas 610 m2 (43,5 tumbak) milik orangtuanya di Cikadut Mandalajati. Proses penjualannya karena bertemu dengan Sofyan yang menyepakati Rp2.200.000,00 per tumbak dengan total harga Rp95.856.200,00 dengan menandatangani kuitansi.

Ternyata tanah yang katanya untuk penghijauan dijual ke DPKAD Pemkot Bandung atas nama Kuasa Jual Yan Sofyan dengan Notaris Mauludin Achmad Turyana padahal Susi tidak pernah datang ke Notaris tersebut dan SHM belum di balik nama.

Melalui Tatang Sumpena, Babay Sutisna menjual 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas 210 m2 dan 1.254 m2 terletak di Jatihandap Mandalajati Kota Bandung. Harga disepakati Rp3.000.000,00 per tumbak antara tahun 2012-2013. Tanah tersebut dibayar Rp447.000.000,00. Untuk tanah seluas 1.254 m2 langsung dibayar lunas.sedangkan seluas 220 m2 terlebih dulu ditebus dari tempat pegadaian. Rp15.000.000,00.

Setelah antara 3 - 3 tahun baru dilunasi oleh Tatang Sumpena karena sering.meleset janji untuk membayar. Padahal.Tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh Pemkot Bandung yang dibayar pada 2 November 3013. Untuk proses jualnya, Babay Sutisna.menandatangani kuitansi kosong, tidak menandatangani Kuasa Jual kepada Eem Asmiyati untuk bidang seluas 1.254 m2 Rp735.157.000,00 dan 1 bidang seluas 210 m2 kepada Kuasa Jual Yayah Sadyah Rp612.631.250,00

Sidang korupsi dengan kerugian negara lebih dari Rp 69 miliar dengan Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriadi, SH.,MH itu akan dilanjutkan pada tanggal 7-9-2020 mendatang dengan saksi para Anggota DPRD periode 2009-2014 yang akan dilanjutkan dengan keterangan 2 (dua) orang ahli. Permintaan terdakwa Tomtom Dabbul Qomar untuk saksi Jahidin dan Mariana dipertimbangkan Penuntut Umum KPK untuk dihadirkannya.

(Y CHS/transakt).