Kamis, 1 Oktober 2020 | 18:45 WIB

Notaris/PPAT Buat Akta Kuasa Jual Pengadaan Tanah Tanpa Kehadiran Para Pihak

foto

 

Notaris/PPAT Buat Akta Kuasa Jual Pengadaan Tanah Tanpa Kehadiran Para Pihak.

www.transaktual.com

Bandung -- Mauluddin Achmad Turyana, SH mengakui bahwa pembuatan Akta Kuasa Jual untuk proses pembebasan tanah Untuk Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH). Notaris/PPAT yang berkantor di Jalan Sawah Kurung Kota Bandung itu membuat Akta Jual Beli atas pesanan dari Thomas Hendrik itu juga mengaku tidak pernah mengecek lokasi tanah yang disebut dalam Akta Kuasa Jua tapi ada tanda tangan di setiap minutasi Akta.

Dalam sidang lanjutan pemeriksaan perkara korupsi dengan kerugian negara lebih dari 69 miliar rupiah, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai T. Benny Eko Supriadi, SH.,MH Notaris/PPAT yang memperoleh ratusan juta dari pembuatan Akta Kuasa Jual itu mengatakan bahwa  dirinya membuat Akta Kuasa Jual untuk RTH sejak Agustus 2012, setelah Thomas tidak lagi memberikan Kuasa Jual kepada Notaris/PPAT Diastuti, SH. Jumlah Kuasa Jual yang dibuatnya sebanyak 170 bidang tanah yang berlokasi di Mandalajati dan Cisurupan Kota Bandung. Alasannya berani membuat Akta Kuasa Jual karena pemilik tidak punya kemampuan untuk menjual tanah miliknya. Menurutnya, Akta Kuasa Jual dibuat tentu setelah para pihak memenuhi persyaratan.

Menjawab pertanyaan Penuntut Umum KPK, Haerudin, Notaris yang sudah berkiprah sejak tahun 2006 tersebut menjelaskan bahwa semua order pembuatan Akta Kuasa Jual berasal dari Thomas Hendrik yang diketahuinya sebagai freelance. Semua persyaratan telah disiapkan oleh Thomas. Saat ditanya ada Akta Kuasa Jual dari beberapa pemilik tanah yang menguasakan kepada 1 (satu) Penerima Kuasa, Mauluddin terlihat bungkam tidak menjawabnya.

Dari pembuatan setiap Akta Jual Beli tersebut, Mauluddin memperoleh uang jasa Rp500.000,00. Dirinya membantah telah mematok harga per Akta sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Mengenai keuntungan besar yang diperoleh oleh Penerima Kuasa, hal tersebut tidak diketahui oleh Mauluddin. Semua itu tergantung kesepakatan Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa. Dikatakannya Akta Kuasa Jual itu dibuat prinsipnya Kuasa Mutlak (?) dan tidak ada masalah karena akta-akta yang dibuat sudah beralih.

Masih menurutnya, dalam pemeriksaan di KPK Penyidik memaksa untuk mengembalikan uang yang diperolehnya dari pembuatan Akta Kuasa Jual, Mauluddin mengatakan boleh saja tapi dibuatkan berita acaranya. Di hadapan sidang Notaris tersebut dicecar oleh Penuntut Umum KPK Haerudin yang menyebutkan bahwa saksi telah melanggar etika  karena tidak bisa mendeteksi akta-akta yang dibuat. Ini akibat dari tidak dihadirkannya para pihak, Mauluddin mengatakan, "saya hanya berkomunikasi dengan pak Thomas." Saat ditanya apakah kenal dengan Engkus Kusnadi, Tatang Sumpena, fan para Penerima Kuasa Jual lainnnya terkait RTH, Mauluddin tidak mengenal. Bahkan diakuinya bahwa pembuatan Akta Kuasa Jual sebagai formalitas agar tanah dibeli Pemda (Pemkot) Bandung.

Notaris/PPAT berikut yang dihadirkan oleh Penuntut Umum KPK adalah Yudi Priadi, SH. Mengaku pernah diperiksa oleh penyidik KPK. Yudi menerangkan bahwa Dadang Suganda adalah kliennya. Pada tahun 2012 ada pembuatan  22 Akta Jual Beli (AJB). AJB tersebut lalu dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sekaligus dibuatkan Kuasa Jual dan sudah ada kuitansi tanda lunas. Alasannya bahwa pekerjaan Dadang Suganda alias Demang adalah bisnis tanah/juragan tanah yang jumlah bidang dan luas tanah miliknya/objek sudah melebihi batas ketentuan. Pembuatan PPJB dan Kuasa Jual sebagian dengan mendatangi alamat pemilik dan Penerima Kuasa Jual tapi kebanyakan mereka datang ke kantor dan para pihak berhadapan. Pemberian kuasa harus otentik. PPJB dibuat sebelum tanah yang dibeli Dadang Suganda belum di balik nama (masih nama pemilik meski tanahnya sudah dilakukan jual beli dengan Dadang Suganda). Dalam pembicaraan, Dadang Suganda tidak ada mengatakan tanahnya akan dijual untuk RTH. Adanya keterangan saksi Dedi yang mengatakan tidak kenal dengan Notaris/PPAT Yudi Priadi tidak diketahui oleh Yudi.

Sidang dengan terdakwa Tomtom Dabbul Qomar, Kadar Slamet dan Herry Nurhayat (dalam berkas terpisah) masih akan dilanjutkan pada Senin, 23 Agustus 2020 mendatang. Keterangan yang diperoleh indofakta bahwa Penuntut Umum akan menghadirkan para pemilik tanah/Pemberi Kuasa Jual. Kehadiran mantan Anggota DPRD Kota Bandung akan dilakukan pada saat pemeriksaan kesaksian Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet terhadap terdakwa Herry Nurhayat. (Y CHS).