Sabtu, 7 Desember 2019 | 11:39 WIB

Tidak Pernah Jera, Disdik Jabar Kembali Tersandung Masalah, Kali Ini Tikomdik Penyebabnya

foto

 

Tidak Pernah Jera, Disdik Jabar Kembali Tersandung Masalah, Kali Ini Tikomdik Penyebabnya.

www.transaktual.com

Setelah pada 2018 lalu, Balai Tikomdik diragukan melaksanakan beberapa kegiatan proyek mulai dari proyek akomodasi konsumsi ( Akom ) sampai sampai proyek pengadaan dan fisik yang menururut sumber yang layak di percaya banyak di kerjakan oleh “orang dalam” apalagi ketika Kepala Balai Tikomdik Disdik Jabar  Endang (kala itu….red) terkesan menghindar bila di temui, yang meetinglah, rapat bahkan keluar kantor.

Tidak saja masalah tersebut diatas, juga ada kegiatan yang hanya diperuntukkan untuk kelompoknya sendiri, seperti Bimtek yang diselenggarakan oleh Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Disdik Jabar, yang berlangsung di sebuah hotel dikawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada 22 – 25 Oktober 2018. “Padahal Bimtek yang diselenggarakan oleh pihak Tikomdik-Disdik Jabar itu, menggunakan anggaran pemerintah,”.

Selanjutnya, Ekspose kegiatan yang mengundang banyak media cetak dan online, sesuai dengan surat undangan yang beredar, ternyata tidak jelas eksposenya apa, dan “Wartawan lain seperti saya, nggak boleh masuk keruangan, sementara mereka diduga ada bagi bagi dana transportasi” ujar Wartawan Cetak yang juga Media Online, dan Wartawan Unit PN Bandung.

Ketika Transaktual, meminta pendapat bang Eful (Ketua Umum Lsm Penjara PN….red) di kantornya jln.Brigjen Katamso Bandung mengatakan bahwa, Disdik Jabar memang tidak ada jeranya, selalu ada saja masalah setiap tahunnya. “ Kalo tidak masalah Tender, ya masalah Pengadaan, kalo tidak, ya masalah Hotel tempat para peserta kegiatan, sampai sekarangpun, masih ada dugaan masalah tender “Bodong”, yang dilakukan oleh Senior Staf Disdik Jabar” ujar Eful serius.

Sepertinya Disdik Jabar ini, seonggok Gula yang selalu dirubung semut, sambung Eful. “Kami sudah terlalu capek, bila mendengar masalah di Disdik Jabar, lihat saja contohnya, berulang kali dari mulai bawahan, Staf dan Pimpinan Disdik Jabar, silih berganti, menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Bandung, itu tandanya bahwa Disdik Jabar sepertinya masih terus dirundung masalah, bahkan Lsm Penjara PN sudah mempersiapkan satu bundle, tentang berbagai dugaan korupsi di Disdik Jabar untuk dilaporkan ke KPK” ujar Ketua Umum Lsm Penjara PN tersebut.

Beberapa waktu lalu juga Lsm Penjara PN, sudah bertemu dengan Pejabat di Kejati Jabar, melaporkan permasalahan yang ada  di Disdik Jabar, untuk segera diperiksa” sambung Ketum Lsm Penjara PN.

Diduga Langgar Pergub, Pelantikan Kepala Tikomdik Terkesan Dipaksakan.

Selanjutnya informasi yang masih hangat, dengan Terpilih Hendra Kusuma Sumantri menjadi Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TiKomDik) Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat sebenarnya bukan sesuatu yang istimewa untuk diperbicangkan.

Mutasi kali ini terkesan dipaksakan, pasalnya TiKomDik tersebut dipimpin oleh pejabat yang notabenenya berpangkat Penata TK.I III/d atau dengan kata lain masih ada pejabat yang berpangkat lebih tinggi dibawahnya

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 58 Tahun 2018 diatur eselon IVb dapat diangkat dalam jabatan eselon III/b bersyarakatkan berbagai ketentuan, seperti dalam pasal 32 ayat a mensyaratkan pengalaman kerja dengan jabatan eselon IV/b paling kurang empat tahun tekecuali jabatan perangkat daerah non-cluster.

Namun, kenyataannya Hendra baru menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) bidang perencanaan Disdik Jawa Barat dengan masa jabatan sekitar 2 tahun.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dewi Sartika saat dikonfirmasi mengatakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat memiliki instrumen dan penilaian kinerja sebagai dasar terpilihnya Hendra. “BKD punya penilaian kinerja, untuk promosi ada instrumen di BKD,” ujarnya melalui aplikasi pesan singkat whatsapp (19/7).

Dewi juga mengaku adanya isu ketidak puasan, atas pelantikan tersebut. Dikatakannya, Firman Adam, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, sudah menyampaikan adanya prihal ketidak puasan tersebut. “Karena  masalah ketidak puasan itu, sudah ada yang menyampaikan langsung ke Sekdis,”katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Syahrir mengatakan masih mendalami dasar pengangkatan dan menunggu penjelasan resmi dari Kepala BKD Jawa barat.

(bandung berita/berbagai sumber/transaktual)