Kamis, 17 Oktober 2019 | 05:33 WIB

Ada Tersangka Baru Kasus Korupsi BJB Syariah, Setelah Yocie Gusman, Yasril, dan Andi Winarto Divonis

foto

 

Ada Tersangka Baru Kasus Korupsi BJB Syariah, Setelah Yocie Gusman, Yasril, dan Andi Winarto Divonis.

www.transaktual.com

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menetapkan tersangka baru pada perkara tindak pidana korupsi Bank Jabar Banten (BJB) Syariah.

Polri Tetapkan Dua Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi BJB Syariah

Polri menetapkan tersangka baru perkara korupsi BJB Syariah. “Ada dua orang," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Ahad, 14 Juli 2019. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri melakukan gelar perkara setelah memeriksa 84 saksi.

Dua nama tersangka akan diumumkan pekan depan. Dedi mengatakan ada kemungkinan tersangka lain selain penetapan dua tersangka baru itu.

Kasus ini sudah pernah disidangkan. Terdakwanya adalah Plt. Direktur Utama Bank Jabar Banten Syariah Yocie Gusman, Pimpinan Divisi Pembiayaan Bank BJB Syariah dan Yasril Narapraya selaku Grup Head Ritel Bank BJB Syariah. Statusnya telah berkekuatan hukum tetap.

Bank BJB Syariah mencairkan kredit fiktif untuk dua perusahaan PT Hastuka Sarana Karya (HSK) dan CV Dwi Manunggal Abadi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 548 miliar.

Dana sebesar Rp 548 miliar itu dicairkan Bank BJB Syariah kepada dua perusahaan itu untuk pembiayaan pembangunan Garut Super Blok di Garut, Jawa Barat, periode 2014-2015. Debitur dalam kasus ini adalah PT Hastuka Sarana Karya (HSK). Alamatnya tercatat pengembang HSK berada di kawasan Regol, Kota Bandung.

Rugikan Bank BJB Syariah, Direktur PT Hastuka Sarana Karya Dihukum 17,6 Tahun.

Pengadilan Tipikor Bandung menghukum pidana penjara Andi Winarto selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp1000.000.000, (satu miliar) subsider kurungan selama 6 (enam bulan) Direktur Hastuka Sarana Karya secara bersama -sama dengan Yocie Gusman dan Ali Nuridin itu juga dihukum untuk membayar Uang Pengganti Rp548.259.832.594,- (lima ratus empat puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah). Bila Uang Pengganti tidak dibayar terdakwa harus menjalani hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Pengadilan tersebut melalui Majelis Hakim yang diketuai Asep Sumirat, SH. MH dalam Putusannya hari ini (12/7/2019) sekitar jam 23.15 menyatakan bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan Yoice Gusman dan Ali Nuridin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Jabar Syariah sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah merugikan negara Rp548.259.832.594,- (lima ratus empat puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) untuk pembiayaan kredit. Kerugian tersebut berdasarkan penghitungan Kerugian Negara sesuai dengan hasil audit Nomor : 12/LHP/XXI/02/2018 tanggal 8 Februari 2018 yang dilakukan oleh BPK RI.

Munculnya perbuatan korupsi oleh Andi Winarto berkaitan dengan pembiayaan BJB Syariah kepada PT. HSK (PT. Hastuka Sarana Karya) tahun 2014 - 2015 untuk pembelian kios oleh 161 End User pada Garut Super Blok dan dalam pembiayaan BJB Syariah kepada CV. DMA (Dwi Tunggal Abadi) tahun 2016 yang dilakukan secara melawan hukum.

Pembiayaan untuk 161 End User pada Garut Super Blok total plafondnya Rp566.448.200.000,- dilakukan antara bulan Juni - bulan Juli 2015 dengan beberapa langkah yaitu :

1. Terdakwa Yocie Gusman selaku Direktur Pembiayaan BJB Syariah Pusat melakukan empat kali Perjanjian Kerjasama yang intinya menyetujui usulan kerja sama pembiayaan yang diajukan Andi Winarto selaku Direktur PT. HSK meskipun produk baru perbankan ini belum mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Kerja sama tidak didahului dengan kajian manajemen resiko, sedang kajian grup kepatuhan hanya dilakukan pada Perjanjian pertama, plafond penarikan tahap pertama 90 % meski belum ada serah terima kios sesuai aturan akad Murabahah, skema 15 tahun yang seharusnya hanya 8 tahun. Dalam hal ini agunan utama berupa sertifikat tanah HGB No. 283 masih menjadi jaminan di Bank Muamalat ;

2. Terdakwa Yocie Gusman menyetujui penghapusan buy back guarantee dalam Perjanjian Kerja Sama IV yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian ;

3. Yocie Gusman tanpa melalui Komite Kebijakan pembiayaan  memerintahkan Kepala Divisi Pembiayaan untuk mengusulkan kenaikan batas batas limit kewenangan memutus pemimpin Kantor Cabang dari Rp2 miliar menjadi Rp5 miliar tanpa didahului kajian grup kepatuhan ;

4. Yocie Gusman menyetujui usulan Divisi Pembiayaan untuk melakukan pembiayaan End User meskipun legalitas dokumen termasuk kemampuan masing - masing End User belum terpenuhi ; 5. Yocie Gusman menyetujui pencairan pembiayaan kepada 161 End User, meskipun ada 55 End User tidak punya legalitas usaha, 23 End User tidak pernah dilakukan on the spot, 124 End User tidak dilakukan trade checking, tidak pernah dilakukan penilaian oleh BJB Syariah terhadap agunan End User berupa unit kios yang dibeli di GSB, tidak pernah dilakukan penilaian terhadap kemampuan End User untuk mengembalikan pembiayaan, bahkan sebagian data End User yang telah dipalsukan sedemikian rupa oleh PT. HSK, belum ada serah terima barang/kios antara PT. HSK selaku penjual kepada End User selaku pembeli karena memang bangunan GSB belum selesai dan

6. Yocie Gusman memerintahkan dan menyetujui untuk penarikan dana retensi oleh PT. HSK dengan janji akan dikembalikan namun ternyata tidak ditepati.

Sebelumnya JPU (Jaksa Penuntut Umum, Dr. Erianto N, SH.,MH dari Kejaksaan Agung RI menuntut agar terdakwa Andi Winarto agar dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 tahun, denda  Rp1 miliar dan Uang Pengganti Rp548.259.832.594. Saat berita ini ditayangkan, sidang atas nama terdakwa, Ali Nuridin masih dibacakan oleh Majelis Hakim. Sebelumnya mantan Direktur Utama PT. Bank Jabar Syariah itu dituntut pidana penjara selama 7 tahun.

(Y CHS/transakt)