Senin, 22 Juli 2019 | 19:32 WIB

Ridwan Kamil Lantik 180 Pejabat Eselon III Berdasarkan Penilaian Rekan Kerja

foto

 

Ridwan Kamil Lantik 180 Pejabat Eselon III Berdasarkan Penilaian Rekan Kerja .

www.transaktual.com

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melantik 180 orang pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Senin (1/7/2019). Berbeda dari sebelumnya, Emil--sapaan akrab Ridwan Kamil--menerapkan sistem penilaian rekan kerja atau 'peer review' dalam menentukan kandidat yang dilantik. "Kami ingin lakukan rotasi dan mutasi se-objektif mungkin. Selain melihat kapabilitas, profesionalisme dan track record latar belakang pendidikan, kami lihat lewat inovasi peer review," ungkap Emil dalam sambutannya.

Adapun sistem tersebut, dia menjelaskan, adalah penilaian yang didasarkan pada review harian ASN yang bersangkutan dari kacamata bawahan, rekan dengan jabatan setara, serta atasan. Sehingga, kinerja sehari-hari pejabat tersebut diharapkan dapat dinilai dengan lebih objektif.

"Ini jauh lebih objektif karena keseharian mereka kan dipantau. Aktivitasnya, hubungan sosialnya dan juga kapabilitasnya. Sehingga insyaallah dengan proses ini akan nyambung sesuai dengan yang diharapkan," ungkap Emil.

Dia mengatakan, peer review tersebut akan mengkategorisasi ASN pada tiga kelompok yang terdiri dari kelompok zona hijau, zona kuning, dan zona merah. "Yang positif zona hijau, berarti interaksi dengan lingkungannya positif. Ada yang kuning, ya mungkin ada catatan-catatan kurang positif. Ada juga zona merah, catatan persepsi negatif nya lebih banyak," jelasnya. Selepas melantik pejabat eselon III, Emil mengatakan dirinya akan kembali melantik pejabat eselon IV dalam satu bulan ke depan. "Selanjutnya (akan melantik) eselon IV sekitar sebulan dari sini," pungkasnya.

Ridwan Kamil Lantik 25 Pejabat Eselon II Pemprov Jabar.

Sebelumya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melantik 25 orang pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jumat (4/1/2019) sore di Aula Barat Gedung Sate. Hal ini dilakukan menyusul adanya sejumlah rotasi posisi karena banyaknya pejabat yang memasuki masa pensiun.

Dari 54 total Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Barat, 50 di antaranya akan mengalami pergantian pimpinan. Sebanyak 25 orang dilantik, sedangkan 15 sisanya dilelang secara terbuka. Proses pendafataran lelang sendiri masih dibuka dan dapat diakses secara daring sampai 12 Januari 2019. 

"Hari ini pukul 17.00 kita melantik sekitar 25 (pejabat Eselon II) yang dirotasi sesuai peraturan, karena banyaknya yang pensiun. Ini menyisakan 15 orang yang dilelang sampai pendaftarannya tutup. Sehingga dalam waktu yang tidak teralu lama formasi tetap Eselon tingkat II nya bisa penuh," ungkap Emil, sapaan akrabnya, ketika ditemui di Gedung DPRD.

Diantara para Pejabat yang memperoleh Jabatan Baru adalah : 

  1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika : Setiaji 
  2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol : Hermansyah
  3. Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial : Ida Wahida Hidayati
  4. Kepala Biro Umum : Iip Hidajat
  5. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia : Eni Rohyani
  6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa : Ika Mardia
  7. Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa : Dedi Supandi
  8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga : Engkus Sutisna
  9. Kepala Dinas Sumber Daya Air : Linda Al Amin
  10. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang : A Koswara 
  11. Kepala Dinas Perhubungan : Hery Antasari
  12. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil : Kusmana Hartadji 
  13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi : M Ade Afriandi
  14. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral : Bambang Tirtoyuliono    

Dia mengaku membutuhkan tim dengan spesifikasi yang sesuai dengan standar miliknya. "Di luar daftar 14 posisi yang dilelang itulah yang akan dilantik nanti malam. Sebagai gubernur baru, saya butuh spesifikasi yang sesuai. Saya mah enggak macem-macem, semua dikonsultasikan ke Kemendagri dan Kepala ASN," jelasnya.

Dia juga menampik tudingan bahwa keinginannya melakukan lelang jabatan memiliki motif terselubung. Dia bakal memastikan bahwa proses lelang akan dilakukan secara indepenen. "(Kemungkinan) ada titipan itu justru kalau (pemilihannya) tidak dilelang. Lelang itu seleksi independen, panelisnya independen, nanti baru ketika masuk tiga besar harus ada chemistry(maka akan dipilih)," ungkapnya. 

Ke-14 orang tersebut merupakan para pemenang lelang jabatan terbuka yang diselenggarakan sejak akhir tahun lalu. Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil menganggap para kadis baru yang telah lolos tahap seleksi oleh pansel tersebut sebagai hal orang-orang yang hebat.

"Komposisinya sangat baik, dari 14 itu perempuannya ada empat, orang-orang hebat, kemudian 10 nya lelaki," jelasnya ketika ditemui selepas acara pelantikan di Aula Barat Gedung Sate. Mayoritas yang terpilih berasal dari Jawa Barat, dan masih berasal dari lingkungan internal. Hanya lima di antaranya yang berasal dari luar jajaran Pemprov Jabar. 

"Ternyata  mayoritas masih dari internal, sembilan orang, 5 nya dari luar. Dari luar itu tidak seperti yang dihebohkan atau gimana, satu dari Kalimantan, ada dari DKI, dari Kota Bandung hanya dua," jelasnya.

Masing-masing ķepala dinas terpilih, Emil mengajarkan, sebelumnya telah menjalani proses seleksi oleh tiga lembaga yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelejen Negara (BIN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dia menjanjikan tidak ada intervensi yang dilakukan dalam proses tersebut.

"Tidak ada intervensi. Saya tidak tahu siapa tiga besar, karena proses diserahkan ke pansel. Setelah tiga besar baru ada proses diskresi, karena harus ada chemistry," jelasnya. Dia juga menargetkan adanya inovasi di masing-masing dinas dalam 100 hari kerja setiap kepala terpilih.

 "Mereka saya targetkan dalam 100 hari harus ada gebrakan di level dinas, kemudian membantu membereskan urusan yang tertunda khususnya lelang barang dan jasa banyak tertunda gara-gara menunggu ini," ungkapnya.

Meski demikian, masih ada satu dinas yakni Dinas Kesehatan yang hingga kini belum memiliki kepala. Pasalnya, saat proses lelang berlangsung, pendaftar posisi tersebut sepi peminat. "Kadinkes itu yang daftar jumlahnya sedikit dan tidak memenuhi syarat jadi harus diulang lagi," ungkapnya.

(berbagai sumber/transact)