Senin, 22 Juli 2019 | 19:17 WIB

Desa-desa di Kabupaten Bandung Digegerkan Oknum Aparat yang Tagih Uang Hingga Rp 6,2 Miliar

foto

 

CCTV Kantor Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung merekam sosok oknum penagih pembayaran buku RT/RW dan Posyandu. Oknum yang mengaku sebagai utusan Apdesi Kabuapten Bandung dan aparat Polda Jabar tersebut disebut mengintimidasi dan mengancaman dengan lemakukan pemerasan.*/HANDRI HANDRIANSYAH/PR.

www.transaktual.com

Perangkat di puluhan desa se-Kabupaten Bandung dibuat resah oleh ulah oknum yang menagih pembayaran buku bernada intimidasi dan pemerasan. Terlebih, oknum tersebut mengaku sebagai utusan dari Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung dan aparat Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Sekretaris Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin Dian Farid mengatakan, dia kedatangan dua orang tak dikenal pada Jumat 28 Juni 2019. "Kedua orang itu mengaku dari Polda Jabar, tetapi ketika diminta menunjukan kartu tanda anggota malah marah," ujarnya Minggu 30 Juni 2019.

Menurut Dian, salah seorang di antara oknum tersebut mengaku bernama Abdurozak. Namun setelah Dian mengonfirmasi, Polda Jabar menyatakan tidak ada anggotanya dengan identitas itu.

Dian mengatakan, kedatangan kedua orang tersebut bertujuan menagih pembayaran buku RT/RW dan posyandu yang didistribusikan ke seluruh desa se-Kabupaten Bandung. "Padahal kami tidak pernah menerima buku yang dimaksud oleh mereka," ujarnya.

Sebagai bukti pendukung, kata Dian, kedua orang itu membawa surat edaran berkop Apdesi Kabupaten Bandung yang ditandatangani Nanang Witarsa sekalu Ketua, Hilman S Yusuf selaku Sekretaris, serta berstempel basah Apdesi Kabupaten Bandung.

Salah satu poin dalam surat edaran tersebut merujuk kepada Surat Polda Jabar Nomor B/1498/Subit III/2019/Ditreskrimsus tentang Permintaan Keterangan/Klarifikasi Terkait Pembayaran Buku RT/RW dan Buku Perpustakaan Posyandu.

Sementara itu pada bagian lampiran, surat tersebut memuat jumlah tagihan yang harus dibayar oleh desa-desa se-Kecamatan Kutawaringin dengan total sekira Rp 263,5 juta.

"Desa Jelegong ditagih sebesar Rp 29,25 juta untuk pembayaran 81 paket buku RT/RW senilai masing-masing Rp 250.000 dan 18 paket buku Posyandu senilai masing-masing Rp 500.000," ujar Dian.

Di desa lain.

Hal serupa dialami Kepala Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari Efi Nur Taufik. "Saya pernah ditagih oleh orang yang mengaku dari Polda Jabar," ujarnya.

Meski demikian, Efi mengatakan bahwa dia mengenal sosok oknum tersebut. Setelah didesak, akhirnya orang itu mengaku bukan anggota tetapi bersikukuh bahwa dia utusan dari Polda Jabar.

Efi menegaskan, dia merasa tidak perlu membayar tagihan sebesar Rp 51 juta yang dibebankan ke desanya. Soalnya, sama seperti Desa Jelegong, Desa Cibeureum juga tak pernah mengambil buku untuk RT/RW dan Posyandu.

Efi pernah mendengar tentang program buku tersebut sekira 2017 lalu. Program pengadaan yang diinisiasi Apdesi Kabupaten Bandung itu tidak pernah melibatkan para kepala desa se-Kabupaten Bandung.

"Selain itu, setelah berkoordinasi dengan Pemkab Bandung melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) yang kini menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), program itu tak bisa dilaksanakan karena desa tidak bisa menganggarkan. Memang pernah ada info juga bahwa program itu akhirnya didanai Pemkab sehingga desa-desa tak usah membayar lagi," tutur Efi.

Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan,masih banyak desa lain seperti Desa Cikembang dan Neglawangi, Kecamatan Kertasari yang juga didatangi oleh para penagih berkedok petugas dari Polda Jabar. Di Kecamatan Kertasari, secara keseluruhan total tagihan ke 8 desa mencapai Rp 230,5 juta.

Jika rata-rata tagihan setiap kecamatan mencapai Rp 200 juta, total tagihan yang akan sampai ke 270 desa se-Kabupaten Bandung akan mencapai Rp 6,2 miliar. Padahal tidak semua desa mendapatkan paket buku yang ditagihkan.

(pr/transakt)