Senin, 22 Juli 2019 | 19:32 WIB

Rp 60 Miliar Uang Pembebasan Lahan Masjid Al-Jabbar Belum Dibayarkan Pemprov. Jabar

foto

 

Rp 60 Miliar Uang Pembebasan Lahan Masjid Al-Jabbar Belum Dibayarkan Pemprov. Jabar.

www.transaktual.com

Warga pemilik lahan terdampak pembangunan Masjid Al-Jabbar, Gedebage, Kota Bandung, menagih janji Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang belum membayarkan uang pembebasan lahan total senilai Rp 60 miliar.

Berdasarkan data yang didapatkan PRFM dari warga pemilik lahan, ada delapan objek lahan sawah dengan total luas 9.096 meter persegi yang hingga kini belum dibebaskan. Padahal taksiran harga tanah sudah ditetapkan sejak tiga tahun lalu. 

Salah seorang warga pemilik lahan, Enung Nurhayati menuturkan, pemerintah berkali-kali menjanjikan akan membayar uang pembebasan lahan. Terbaru yaitu akhir Desember 2018 lalu, saat itu panitia pembebasan lahan dari Dinas Bina Marga Jabar berjanji akan membayarkan tiga dari delapan objek lahan.

Namun hanya kurang dari setengah jam, janji itu dibatalkan dengan alasan takut terjadi kecemburuan sosial bagi lima pemilik lahan lainnya. Adapun alasan tiga objek yang dibayarkan terlebih dahulu karena minimnya anggaran.

Enung dan para pemilik lahan lainnya tidak mempermasalahkan harga appraisal yang sudah ditetapkan, walau itu adalah harga tiga tahun lalu. Adapun harganya bervariasi di kisaran Rp 2,6 hingga Rp 2,7 juta per meter persegi.

Hal yang sangat disayangkannya yakni dijanjikan dibayar sejak 2016 silam. Namun faktanya hingga detik ini belum dibayarkan sepeser pun. Sedangkan tanah sawahnya sudah tak bisa digunakan lagi untuk bertani karena kena imbas urugan tanah proyek.

"Janji Pemprov ngga bener, karena katanya dilimpahkan ke Bina Marga, sekarang mana buktinya ? saya nanya karena kita udah appraisal 2016 tapi sampai detik ini kita ngga dibebasin, total yang belum dibayarkan sekitar Rp 60 miliar. Sedangkan tanah udah diacak-acak, dan kalau udah appraisal kita ngga bisa jual tanah ke orang lain karena udah ada perjanjian," ungkapnya.

Warga sebenarnya mendukung dan tidak ingin menghambat proyek, apalagi itu pembangunan masjid. Tetapi ia meminta kepastian kepada pemerintah kapan tanahnya dan warga lainnya dibebaskan.

Emil Tidak Tahu Soal Rp 60 M Pembebasan Lahan Masjid Al-Jabbar Belum Dibayar.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku tidak tahu menahu soal belum dibayarkannya uang pembebasan lahan Masjid Al-Jabbar Gedebage, Kota Bandung sebesar Rp 60 miliar.

"Saya engga hafal, saya cek dulu ya," ujar pria yang akrab disapa Emil itu saat ditemui usai acara peresmian Karya Kreatif Jabar, di Paskal Hypersquare, Bandung, Jumat (28/6/2019).

Seperti diketahui, ada delapan objek lahan pembebasan Masjid Al-Jabbar dengan total luas 9.096 meter persegi yang hingga kini belum dibayarkan.

Salah seorang warga pemilik lahan mengakui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sudah berkali-kali berjanji. Bahkan sejakDesember 2018, dijanjikan akan dibayar namun dibatalkan secara mendadak.

Meski belum bisa memberikan jawaban, Emil berprinsip setiap orang yang punya hak, dalam hal ini pembebasan lahan, maka harus dipenuhi kewajibannya.

"Iya informasinya ini masih baru, saya belum bisa berkomentar. Setiap yang punya hak harus dipenuhi kewajibannya, saya akan cek dulu, 60 miliar rupiah ya," ucap Emil.

Sebelumnya diberitakan, warga pemilik lahan terdampak pembangunan Masjid Al-Jabbar, Gedebage, Kota Bandung menagih janji Pemprov Jabar yang belum membayangkan uang pembebasan lahan total senilai Rp 60 miliar.

Berdasarkan data yang didapatkan PRFM dari warga pemilik lahan, ada delapan objek lahan sawah dengan total luas 9.096 meter persegi yang hingga kini belum dibebaskan. Padahal appraisal harga tanah sudah ditetapkan sejak tiga tahun lalu. 

Salah seorang warga pemilik lahan, Enung Nurhayati menuturkan, pemerintah berkali-kali menjanjikan akan membayar uang pembebasan lahan. Terbaru yaitu akhir Desember 2018 lalu, saat itu panitia pembebasan lahan dari Dinas Bina Marga Jabar berjanji akan membayarkan tiga dari delapan objek lahan.

Namun hanya kurang dari setengah jam, janji itu dibatalkan dengan alasan takut terjadi kecemburuan sosial bagi lima pemilik lahan lainnya. Adapun alasan tiga objek yang dibayarkan terlebih dahulu karena minimnya anggaran.

"Kita waktu itu tiga objek yang mau dibayar katanya dari total delapan objek, karena dananya ngga cukup cuma Rp 10 miliar, kurang katanya, oke ngga apa-apa, pas tanggal 31 Desember 2018 itu. Udah gitu 15 menit kemudian, bilang ibu ngga jadi takutnya yang lain ada kecemburuan sosial," ungkapnya.

"Kita  juga ngga mau memperhambat pembangunan masjid. Tapi kasih kepastian kapan sih mau dibebasin. Meminta kejelasan kenapa kemarin dibatalkan secara mendadak, karena kita dikasih tau mendadak dan batalnya mendadak juga," pungkasnya.

Konfirmasi dilayangkan pada Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat, A Koswara. Namun ia melimpahkan kasus ini ke Barmansyah, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Setelah menghubungi Barmansyah, ia juga tidak bisa memberikan alasan mengapa belum membayarkan uang pembebasan lahan. Barmansyah hanya menjawab akan segera mendiskusikan hal ini.

"Ya pak terimakasih informasinya, sebaiknya kita diskusi, terimakasih," katanya melalui pesan singkat.

(Prfm/transact)