Senin, 25 Maret 2019 | 19:27 WIB

Pegiat Anti-Korupsi ; Wagub Jabar UU, Harus Kooperatif Hadiri Sidang Dana Hibah Tasikmalaya

foto

 

Pegiat Anti-Korupsi ; Wagub Jabar UU, Harus Kooperatif Hadiri Sidang Dana Hibah Tasikmalaya.

www.transaktual.com

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum seharusnya bersikap kooperatif dengan hadir dalam persidangan dugaan korupsi dana hibah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, ketimbang menghadiri kegiatan lain. 

Soalnya, kehadiran Uu sangat penting guna membuka tabir dugaan penyunatan dana hibah 2017 yang membuat terang benderang perkara.

Mangkirnya Uu juga makin mempertebal anggapan eks Bupati Tasikmalaya terlibat dalam penyelewengan hibah. "Jangan sampai orang berspekulasi Pak Uu terlibat dan itu juga buat kepentingan Pak Uu agar masyarakat tidak suudzon (berburuk sangka)," kata pegiat antikorupsi sekaligus salah seorang pendiri Tasikmalaya Corruption Watch (TCW) Roni Romansyah, di Singaparna, Selasa, 12/3/2019. 

Roni mendesak Uu memenuhi undangan sebagai saksi dalam persidangan. "Bukalah seterang-terangnya," ujar Roni. Menurutnya, persidangan akan menjadi momen bagi wakil Ridwan Kamil di Pemprov Jabar tersebut untuk mengklarifikasi persoalan hibah dan tudingan dirinya terlibat.

"Kalau di pengadilan sudah jelas mekanisme, aturannya, lebih baik datang sampaikan apa adanya," katanya. Seperti diketahui, Uu kembali mangkir dari panggilan sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, 11 Maret 2019. Ia berdalih tak bisa datang karena menghadiri undangan langsung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam acara ‎peresmian National Plastic Action Partnership di Jakarta. 

Mangkirnya Uu tersebut bukanlah kali pertama. Pada 25 Februari 2019, Uu juga tak hadir dalam persidangan yang sama. Saat itu, ia justru menghadiri permintaan klarifikasi Bawaslu Kota Tasikmalaya terkait dugaan pelanggaran kampanye di Pesantren Sulalatul Huda.

Roni menambahkan, mangkirnya Uu bukan hanya menimbulkan prasangka pada dirinya. Kinerja penegak hukum yang tak bisa menghadirkannya di depan majelis hakim dan persidangan pun ikut kena sorotan publik. 

"Kenapa (penegak hukum) enggak bisa menghadirkan, apa karena jabatannya," ujarnya.  Bahkan spekulasi penegak hukum dan Uu bermain agar tak hadir dalam sidang bisa pula muncul di masyarakat. ‎Alasan sang Wagub yang lebih menghadiri kegiatan kementerian yang agendanya bersamaan dengan panggilan sidang pun tak diterima Roni. 

Apalagi, panggilan sidang tersebut tak mendadak. "Sebetulnya undangan (sebagai) saksi sudah jauh hari (disampaikan), kan sudah terjadwal, sudahlah Pak Uu prioritaskan saja (menghadiri sidang), jangan beralibi ada undangan dari Jakarta," tuturnya.

Penggalian keterangan Uu selaku Bupati saat pengucuran hibah 2017 terbilang penting. Pasalnya, ia dinilai mengetahui pengucuran bantuan fulus itu. ‎"Saya pikir sudah sangat jelas,  peraturan bupati tentang hibah yang menandatangani bupati. Sangat mungkin tahu (urusan hibah)," kata Roni. 

Roni mengatakan, laporan hibah pun pasti diterima Uu. "Yang namanya pemimpin ingin tahu, apalagi dana hibah bansosnya besar," ucapnya. Sementara itu, warga Singaparna dan pegiat Relawan dan Masyarakat Peduli Tasikmalaya, Rahmatilah, juga meminta Uu kooperatif dengan memenuhi panggilan persidangan. Jika terus mangkir, Rahmat meminta kejaksaan menjemput Uu sebagaimana aturan yang berlaku. 

"Aturannya kan ada," ucap Rahmat. Ia menilai, Uu sebagai pejabat negara semestinya memberikan contoh dengan taat hukum dengan hadir dalam persidangan. Menurutnya, Uu tak perlu takut bila merasa tak bersalah dalam kasus tersebut

Absen Lagi, Surat Ketidakhadiran Uu Sudah Disampaikan ke PN Bandung.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penjelasan terkait Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum tidak memenuhi panggilan menjadi saksi sidang lanjutan perkara korupsi dana hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (11/3/2019).

Biro Humas dan Keprotokolan Setda Jawa Barat dalam siaran persnya menyatakan bahwa Wagub Jabar yang juga sebagai Plh Gubernur Jawa Barat, hari ini kegiatan ke Jakarta menghadiri undangan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman untuk acara peresmian National Plastic Action Partnership.

Surat Pemberitahuan resmi ketidakhadiran Wagub sudah dikirimkan ke PN Bandung.

Wagub Jabar sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan sesuai prosedur dan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Andi Andikawira juga telah menerima informasi terkait Uu yang tidak bisa memberikan kesaksian terkait dugaan keterlibatannya dengan perkara yang merugikan negara sebesar Rp3,9 miliar tersebut.

"Karena mengikuti kegiatan rapat terbatas sekaligus peresmian terkait National Plastik Action Partnership Indonesia di Jakarta," kata Andi di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung.

Menanggapi hal tersebut Ketua Majelis Hakim, M Razad akhirnya memutuskan untuk memanggil kembali Uu Ruzhan Ulum setelah sebelumnya diminta oleh para terdakwa. Sidang selanjutnya akan digelar pekan depan.

"Demikian sidang hari ini, dan akan dilanjutkan Senin pekan depan, 18 Maret dengan menghadirkan saudara Uu Ruzhanul Ulum," kata Razad dalam persidangan.

Sehingga, JPU Andi Andikawira mengatakan pihaknya akan memanggil Uu sekali lagi sesuai dengan keputusan sidang dan menghormati proses hukum. "Ya kita akan lakukan pemanggilan (Uu) sekali lagi sebagai mana penetapan hakim, kan tadi dengar sendiri keinginanan terdakwa untuk menghadirkan sekali lagi, kita laksanakan sebagaimana penetapan hakim," kata Andi

 (net/transakt)