Senin, 25 Maret 2019 | 18:47 WIB

Lsm Jateng Trans : Kejati Jateng Harus Paham, Aset Tak Berwujud Bukan Korupsi

foto

 

Lsm Jateng Trans : Kejati Jateng Harus Paham, Aset Tak Berwujud Bukan Korupsi.

Semarang - www.transaktual.com

Penanganan dugaan korupsi terhadap pengadaan IT di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah seharusnya bukan merupakan tindak pidana korupsi. Ini salah besar karena Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Jaksa tidak paham dengan aturan yang mengatur IT. Selain itu  menurut hasil audit BPK RI secara jelas dengan tegas mengakui hal tersebut tidak sama sekali masuk dalam kategori korupsi karena hal tersebut masuk dalam Aset Tidak Berwujud dan alat tersebut sampai saat ini masih digunakan dan tidak ada yang rusak malah sampai saat ini berfungsi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Lsm JTT (Jateng Transparan), Supriyono kepada Transaktual (26/2/2019). Menurutnya, terkait Aset tidak berwujud yang banyak digunakan di lingkungan Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia menjadi perdebatan di lingkungan Aparat Penegak Hukum di berbagai daerah dan hal ini menjadi perdebatan di lingkungan ahli di bidang korupsi karena BPK RI telah menyatakan bahwa Aset Tidak Berwujud tidak masuk dalam wilayah korupsi.

Ditambahkan olehnya, "hal ini tidak ubahnya seperti dalam satu lingkungan Instansi Pemerintah kemudian menyekolahkan staf sampai dengan S 2 itu masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud."

Saat ini kasus tersebut menjadi kontroversi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dalam kegiatan Majalah Dinding ( Mading ) yang dianggap bermasalah dalam item Software Manajemen Konten Digital, Atlas Digital, Animasi Pengenalan Profesi dan Polling untuk Siswa yang masuk dalam kategori education.

"Kami Lsm JTT  menyesalkan sikap Kejati Jateng yang tidak mau berkonsultasi dengan BPK RI sebelum mengekspose perkara tersebut kami mempunyai fakta dan bukti bahwa BPK RI telah menyimpulkan masalah tersebut tidak ada kerugian Negara," ujarnya.

Supriyono menguraikan bahwa, secara teknis terkait nilai aplikasi maupun sofwere tentunya ada beberapa kriteria dalam hal audit

1. Genuinitas/keaslian  tentunya sumber asal asli dari penerbit /prinsipal harus terkonfirmasi ;

2. a Legalitas tentunya banyak bentuk Lisensi per user, per komputer, dan perserver Mading licensi per unit/per komputer, b. Pengguna Business, Teacher, Education dan c. Perolehan dapat beli, Hibah ataupun Penggandaan ;

3. Harga harus sesuai dengan Perpres pengadaan Barang dan Jasa. Secara teknis jika itu terpenuhi maka tidak ada hal yg masuk di dalam tindak pidana korupsi untuk itu para Jaksa harus banyak belajar di dunia baru yaitu dunia IT, katanya menambahkan.

Kejati Jateng telah menetapkan 3 (tiga) orang yang diduga melakukan korupsi mading elektronik, di Kabupaten Kendal, dinyatakan sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikan oleh Aspidsus Kejati Jateng, Kusnin, SH kepada media (2/1/11/2018) lalu. Menurutnya, kasus dugaan korupsi Proyek Pengadaan Majalah Dinding (Mading) Elektronik untuk beberapa SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal senilai Rp6 miliar pada 2016 itu.

"Ketiga tersangka itu, adalah Muryono kepala dinasnya itu, ya MRY itu Muryono, lainnya hanya bisa sebutkan inisial, yakni, AGS dari PPKom, dan USMN dari kontraktor pekerjaan, jadi sudah ada tiga tersangka yang kami tetapkan," kata nya di kantor Kejati Jateng di Semarang. Para tersangka adalah sebagai pengguna anggaran. Selain bertanggungjawab terhadap proyek yang bermasalah, tersangka diduga menerima sejumlah uang hasil korupsi proyek.

Dari berbagai informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, bahwa, kondisi majalah dinding atau mading berbasis elektronik di SMP di Kabupaten Kendal masih dapat digunakan. Mading elektronik merupakan sebuah komputer dengan layar sentuh, ukuran layar yang sangat lebar yakni sebesar 40 inch. Para siswa dapat menggunakan mading tersebut untuk mendapatkan informasi yang diunggah oleh sekolah maupun untuk mengakses internet. Madingnya ada dua unit yang satu ukuran besarnya (43 inch) dan satunya ukurannya sedang serta sebuah tablet.

Majalah Dinding  mempunyai spesifikasi komputer yakni prosessor menggunakan Intel Atom dengan kecepatan prosesor yakni1,84 Ghz, dan memiliki Random Access Memori (RAM) sebesar 4 GigaByte (GB). Sedangkan untuk kemampuan grafis menggunakan chipset Intel HD dengan jumlah memori grafis sebesar 2 GB.

Anggaran untuk mading elektronik totalnya Rp6 miliar, namun nilai lelang dari pengadaan mading tersebut yakni Rp 5,8 miliar. Maka anggaran yang dikeluarkan untuk mading di setiap sekolah mencapai kira-kira Rp193 juta untuk 30 unit yang dibagikan ke 30 SMP di Kabupaten Kendal.

(Kaos/Red).