Senin, 25 Maret 2019 | 19:19 WIB

Jaksa KPK Sebut Sekda Jabar Terima Rp 1 M, Dalam Tuntutan 4 Terdakwa, Billy Cs

foto

 

Jaksa KPK Sebut Sekda Jabar Terima Rp 1 M, Dalam Tuntutan 4 Terdakwa, Billy Cs.

Bandung – www.transaktual.com

Nama Iwa Karniwa turut disebut jaksa KPK dalam analisis yuridis surat tuntutan terhadap 4 terdakwa perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta. Iwa merupakan Sekda Pemprov Jawa Barat (Jabar).

"Neneng Rahmi Nurlaili dan Hendry Lincoln menyerahkan uang Rp 1 miliar dari Lippo kepada Iwa Karniwa," ucap jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan tersebut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (21/2/2019).

Neneng Rahmi merupakan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, sedangkan Hendry Lincoln adalah Sekretaris Dispora Pemkab Bekasi. Menurut jaksa, pemberian ke Iwa itu melalui anggota DPRD Kabupaten Bekasi Sulaeman dan anggota DPRD Jabar Waras Wasisto.

"Pemberian ke Iwa Karniwa didukung keterangan Neneng Rahmi Nurlaili, Hendry Lincoln, Waras Wasisto, dan Polmentra (staf dari Hendry Lincoln)," imbuh jaksa.

Mengenai uang Rp 1 miliar untuk Iwa ini sempat menjadi pembahasan pelik dalam persidangan. Iwa yang pernah didatangkan dalam persidangan membantah sama sekali mengenai hal itu.

Sampai pada akhirnya majelis hakim meminta jaksa menghadirkan para saksi untuk dikonfrontasi dengan Iwa. Namun setelah dikonfrontasi Iwa tetap pada pendiriannya bahwa tidak pernah menerima uang apa pun.

Terdakwa yang duduk dalam persidangan itu adalah Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Mereka diyakini jaksa terlibat dalam pemberian suap untuk Pemkab Bekasi demi mulusnya perizinan proyek Meikarta.

Billy Sindoro Cs Kompak Ajukan Pleidoi atas Tuntutan Kasus Meikarta.

Empat terdakwa perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta sepakat mengajukan nota pembelaan atau pleidoi setelah mendengarkan tuntutan dari jaksa KPK. Pleidoi itu akan disampaikannya dalam persidangan pekan depan.

Terdakwa yang duduk dalam persidangan itu adalah Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Mereka diyakini jaksa terlibat dalam pemberian suap untuk Pemkab Bekasi demi mulusnya perizinan proyek Meikarta.

Fitradjaja dan Taryudi di dalam ruang sidang langsung memberikan respons. "Saya mau buat (pleidoi) pribadi dan juga dari penasihat hukum," ucap Fitradjaja di hadapan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (21/2/2019).

"Memang hak saudara untuk pembelaan secara pribadi bikin sendiri atau penasihat juga bikin. Mau digabung silakan, masing-masing silakan," jawab hakim.

Hakim memutuskan sidang selanjutnya digelar pada Rabu, 27 Februari 2019. Selepas sidang, pengacara Billy dan Henry juga mengaku akan mengajukan pleidoi.

"Kita akan membacakan pembelaan. Kita meminta waktu satu minggu, waktu sama dan jam yang sama," ucap pengacara Billy.

Sebelumnya dalam sidang, Billy Cs diyakini jaksa bersalah telah memberikan suap ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi. Jaksa menyebut seluruh pemberian itu berjumlah Rp 16.182.020.000 dan SGD 270 ribu untuk pengurusan perizinan proyek Meikarta.

Dituntut 5 Tahun Penjara, Billy Sindoro Harap Dapat Keadilan.

Billy Sindoro menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan keadilan setelah mendengar tuntutan dari jaksa KPK padanya. Terdakwa perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta itu dituntut hukuman pidana penjara selama 5 tahun.

"Harapan saya agar mendapat keadilan. Itu saja," ujar Billy usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (21/2/2019).

Billy tetap pada pendiriannya bahwa tidak pernah ada urusan uang berkaitan dengan proyek itu. Namun dia enggan berbicara banyak karena ingin menyiapkan nota pembelaan atau pleidoi yang akan dibacakannya pada sidang pekan depan.

"Saya nggak pernah bicara mengenai uang. Nggak ada uang dengan siapa pun," kata Billy.

"Nanti lebih baik saya memberikan penjelasan minggu depan dari pada sepotong-sepotong," imbuhnya.

Selain Billy, dalam perkara ini, ada tiga terdakwa lainnya yang juga telah dituntut yaitu Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Mereka diyakini jaksa terlibat dalam pemberian suap untuk Pemkab Bekasi demi mulusnya perizinan proyek Meikarta.

Billy Cs diyakini jaksa bersalah telah memberikan suap ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi. Jaksa menyebut seluruh pemberian itu berjumlah Rp 16.182.020.000 dan SGD 270 ribu untuk pengurusan perizinan proyek Meikarta.

KPK Bicara Pengembangan Kasus Meikarta Usai Tuntutan Billy Sindoro Cs.

KPK bicara soal pengembangan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta usai dibacakannya tuntutan terhadap Billy Sindoro dkk. Menurut KPK, pengembangan bisa dilakukan sepanjang ada bukti permulaan yang cukup.

"Pengembangan itu dimungkinkan sepanjang bukti-buktinya cukup untuk mengarah ke sana. Kalau ada bukti permulaan misalnya tentu akan kami dalami lebih lanjut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).
Dia mengatakan pengembangan bisa dilakukan terhadap individu ataupun korporasi. Namun, Febri belum menyebut ada tidaknya proyek penyelidikan baru yang dilakukan KPK terkait kasus ini.

"Pengembangan itu selalu dimungkinkan. Baik terhadap orang per orang ataupun korporasi," ujarnya.
Hari ini, jaksa KPK membacakan tuntutan terhadap 4 orang terdakwa kasus dugaan suap proyek Meikarta. Keempat terdakwa itu ialah:

1. Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro yang dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan,

2. Konsultan Lippo Group Taryadi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan,

3. Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan,

4. Pegawai Lippo Group Henry Jasmen dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam analisis yuridis surat tuntutan terhadap 4 terdakwa itu, disebut Sekda Pemprov Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa menerima Rp 1 miliar. Uang itu disebut diserahkan oleh Neneng Rahmi yang merupakan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi dan Hendry Lincoln selaku Sekretaris Dispora Pemkab Bekasi.

"Neneng Rahmi Nurlaili dan Hendry Lincoln menyerahkan uang Rp 1 miliar dari Lippo kepada Iwa Karniwa," ucap jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan tersebut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (21/2).

Selain itu, jaksa menyebut sumber uang untuk kasus suap ini berasal dari PT Lippo Cikarang. Hal itu disebut berdasarkan keterangan Ju Kian Salim yang merupakan Town Management PT Lippo Cikarang sejak 2016 dan direktur di PT MSU (Mahkota Sentosa Utama).

Selain keempat terdakwa itu, KPK juga telah melimpahkan berkas untuk lima orang yang diduga sebagai penerima suap. Mereka ialah Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

(haf/fdn/dir/dhn/transakt)