Sabtu, 23 Februari 2019 | 14:12 WIB

Sidang Meikarta, Iwa “Keukeuh” Tetap Tidak Terima Uang 1 Milyar, Sekda Jabar Segera Dikonfrontir Den

foto

 

Sidang Meikarta, Iwa “Keukeuh” Tetap Tidak Terima Uang 1 Milyar, Sekda Jabar Segera Dikonfrontir Dengan 2 Saksi.

BANDUNG – www.transaktual.com

Tetap mengaku tidak terima uang sebesar Rp1 milyar, keterangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa akan dikonfrontir dengan mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili.

Terseretnya nama Iwa Karniwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung tersebut adalah akibat dari keterangan Neneng Hasanah Yasin yang menyebutkan dirinya menerima uang sebesar Rp1 milyar dari Neneng Rahmi Nurlaili yang tampil sebagai saksi pada sidang yang lalu (21/1/2019) untuk keperluan pencalonan Iwa Karniwa dalam Pilgub Jabar 2018 lalu, di hadapan Majelis Hakim Tipikor Bandung yang diketuai Judianto Hadilaksana, SH.,MH dan Tardi, SH.,MH.

Dalam persidangan hari ini (28/1/2019) Iwa Karniwa yang memakai baju batik hijau, menerangkan bahwa dirinya menjadi Sekda Jabar sejak 2015. Sempat menjadi Ketua BPKRD Jabar  (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Jawa Barat dan sejak 4 Maret 2016, Ketua BPKRD dijabat oleh Wagub sebagai  Ketua. Sejak tidak menjabat Ketua, Iwa tidak mengetahui urusan l Meikarta terutama tentang pengurusan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)nya.

Sekda Jabar itu mengaku kenal dengan Neneng Rahmi Nurlaili yang diperkenalkan oleh Waras Wasisto, Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan pertama kali di Rest Area Km 72, saat dirinya beristirahat pulang dari suatu rapat di Jakarta. Bersama keduanya ada Soleman, Anggota DPRD Bekasi dari partai PDI Perjuangan dan seorang lagi yang diduga bernama Henry Lincoln, pihak Meikarta. Pada pertemuan di Starbuck tersebut, Waras mengajak membicarakan Meikarta. Iwa lalu menjawab, "Silakan ketemu di kantor saja." Selanjutnya beberapa hari kemudian kempat orang tersebut datang ke Kantor Sekda di Gedung Sate Kota Bandung, Neneng Rahmi Nurlaili akan mengajukan rancangan RDTR, silakan saja tapi saya tidak ada urusan lagi dengan hal tersebut. Pada saat pertemuan, tidak ada membicarakan fee.

Sesudah selesai pembicaraan, karena Iwa akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Gubernur Jabar, saat akan keluar ruang kerja Sekda, Waras menawarkan bantuan pembuatan banner. Untuk urusan dengan Meikarta , Iwa menegaskan tidak ada pemberian. Terkait bantuan banner, Waras kemudian melaporkan telah memasangnya di 5 wilayah. Ini dibantah oleh Iwa, bentuknya saja tidak pernah saya berikan, tegasnya.

Selain Iwa, saksi yang ditampilkan Penuntut Umum KPK antara lain : HM. Guntoro, mantan Kadis  Bina Marga (PUPR) Provinsi Jawa Barat, Kasi Pemanfaatan BPKRD yang juga sebagai Sekretariat di BPKRD Provinsi Jawa Barat, Yani Firman, Kepala DPMPTSP (Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Provinsi Jawa Barat, Kepala DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Bekasi, Daryanto, Kabid Tata Lingkungan Hidup DLH Bekasi, Kusmaya, Dinas Kebakaran Kabupaten Bekasi, Kepala  Sahat M. Banjarnahor dan Salah satu Kabid pada Dinas Kebakaran  Kabupaten Bekasi, Asep Buchori.

Aliran dana gratifikasi terbagi 3 yaitu Untuk Dinas Kebakaran Rp286.012.000,- Dinas Lingkungan Hidup Rp500 juta dan diterima oleh Yani Firman sebesar 900 ribu dolar Singapore. Khusus uang ini, Majelis Hakim mencecar Tani Firman yang menyimpan uang di plafon rumahnya. Semua uang yang diterima telah dikembalikan ke KPK.

Para saksi didengar keterangannya untuk terdakwa Mantan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi dan Fitradjadja Purnama dalam perkara pemberi gratifikasi.  Sidang akan dilanjutkan Rabu, 30/1/2019 yang rencananya menghadirkan bos Lippo Group, James Riadi dan beberapa saksi lainnya.

(Y CHS/transakt).