Sabtu, 23 Februari 2019 | 13:20 WIB

Sekda Jabar Iwa Karniwa Bantah Minta Uang Rp1 Milyar di Proyek Meikarta

foto

 

Sekda Jabar Iwa Karniwa Bantah Minta Uang Rp1 Milyar di Proyek Meikarta.

www.transaktual.com

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa merespons namanya yang disebut Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin terkait permintaan uang Rp1 miliar dalam proyek Meikarta. Iwa meminta agar kasus ini disimak secara utuh saat persidangan.

“Terkait informasi saya menerima atau meminta uang Rp1 miliar terkait pengurusan RDTR Kabupaten Bekasi yang berhubungan dengan Meikarta, saya meminta rekan-rekan untuk terus mengikuti secara utuh persidangan dan fakta persidangan,” ujar Iwa dalam keterangan persnya, Senin 14 Januari 2019.

Iwa menilai ada kekeliruan yang tak hanya berdampak pada individu, melainkan nama baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Agar informasi yang menyebut nama saya tidak menjadi salah tafsir sekaligus menjadi merugikan saya pribadi khususnya dan institusi Pemprov Jawa Barat,” jelasnya.

Iwa menegaskan tak pernah berhubungan dengan penanggungjawab proyek Meikarta mulai dari Pemda Bekasi. “Selama urusan Meikarta ini saya tidak pernah bertemu Bupati Neneng ataupun pihak Lippo sama sekali,” katanya.

Kemudian, ia menekankan dalam urusan Meikarta, dirinya tak punya kewenangan untuk ikut membahas. Terkait kasus ini, ia pun merasa sudah memberikan keterangan kepada penyidik KPK, beberapa waktu lalu.

 “Bahkan mengikuti sekalipun rapatnya tidak pernah. Semua yang saya ketahui dan saya pahami sudah disampaikan pada penyidik KPK saat diminta memberi kesaksian beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin mengungkap ada permintaan uang Rp1 miliar oleh Iwa Karniwa dalam proses pembangunan proyek Meikarta. Hal tersebut diungkapkan Neneng saat bersaksi untuk terdakwa suap proyek Meikarta, Billy Sindoro di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung.

Menurutnya, permintaan itu dilakukan Iwa Karniwa kepada Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili. “Ada permintaan Iwa Karniwa Sekda Jabar Rp1 Miliar melalui Neneng Rahmi,” ujar Neneng di ruang II Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung jalan LLRE Martadinata Bandung.

Kasus Meikarta, KPK Usut Dugaan Permintaan Uang Sekda Jabar.

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan menindaklanjuti keterangan Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah Yasin terkait kasus suap perizianan Meikarta. Lembaga antirasuah akan menelusuri apakah benar adanya permintaan dana dari Sekda Jawa Barat Iwa Kurnia terkait Meikarta. Neneng mengungkapkannya dalam sidang, Senin kemarin.

"Fakta fakta persidangan pasti kami cermati lebih lanjut aakah ada dugaan aliran dana atau ada dugaan-dugaan permintaan, karena itu bisa dua hal yang berbeda. Nanti kami lihat kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang lain," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikonfirmasi awak media, Selasa, 15 Januari 2019.

Selain itu, KPK juga mencermati keterangan Neneng mengenai permintaan Mendagri Tjahjo Kumolo berkaitan izin Meikarta. Saat ini, KPK sedang menelusuri pertemuan yang diinisasi Kemendagri lewat Dirjen Otda Kemendagri dalam sengketa perizinan Meikarta antara pemerintah kabupaten Bekasi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat.

Pada perkara sama, KPK juga mendalami upaya lain yang dilakukan pihak tertentu dengan melobi DPRD Bekasi.  KPK sendiri sudah mengidentifikasi adanya pembiayaan plesiran kepada sejumlah Anggota DPRD Bekasi untuk pemulusan izin Meikarta. Plesiran tersebut diduga berhubungan pemulusan perizinan Tata Ruang di Kabupaten Bekasi.

Saat ini, beberapa anggota DPRD Bekasi mengaku dan mengembalikan penerimaan dari pihak pemberi suap.

Sebelumnya, Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah bersaksi dalam persidangan terdakwa Billy Sindoro. Dari keterangan Neneng banyak nama disebutkan diduga ikut terlibat pemulusan izin Meikarta.

Bahkan Neneng menyebut Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa pernah meminta uang sebesar Rp1 miliar terkait proyek Meikarta. Namun hal itu telah dibantah Iwa saat dikonfirmasi wartawan.

Kasus Meikarta, Ridwan Kamil Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan pihaknya menerapkan azas praduga tak bersalah atas kesaksian Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin yang menyebut Sekda Jabar Iwa Karniwa meminta Rp1 miliar untuk pengurusan izin Meikarta.

Ridwan mengatakan dirinya sudah membaca dan mendengar tentang kesaksian Neneng tersebut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/1/19) kemarin.

“Kita tentunya harus menghormati proses persidangan kalau terungkap ada informasi seperti itu berarti ya kita lihat follow up dari aspek hukumnya. Kita kedepankan azas praduga tak bersalah kan baru satu pihak menyampaikan informasi. Tentu harus dikonfirmasi,” paparnya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (15/1/19).

Menurutnya dugaan tersebut juga baru berasal dari mulut Neneng yang bahkan tidak melihat langsung Iwa meminta Rp1 miliar tersebut. Menurutnya keliru jika berbekal informasi tersebut kemudian menjadi kesimpulan bahwa Iwa menerima.

“Kalau saya denger juga kan masih katanya bukan kesaksian langsung. Saya kira kita harus menghormati hak hukum dari siapapun yang disebut namanya untuk tidak dilakukan hal yang merugikan nama baiknya,” paparnya.

Pihaknya meminta agar urusan ini semua pihak mengedepankan nilai dan proses hukum. Dirinya juga meminta media untuk mengabarkan apa adanya sesuai fakta hukum.

Ridwan Kamil mengaku sudah mendapat konfirmasi langsung dari Iwa terkait tudingan tersebut. Menurut pengakuan Iwa pada pihaknya selama ini tidak pernah mengikuti urusan Meikarta.

(Ferr,tarungnews/transakt)