Sabtu, 23 Februari 2019 | 13:20 WIB

Tanpa Verifikasi, Hibah Kabupaten Tasikmalaya di Tangan Penerima Dipotong 90 Persen

foto

 

Sejumlah terdakwa menjalani sidang dugaan korupsi dana hibah APBD Kabupaten Tasikmalaya 2017 di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Bandung.

www.transaktual.com

Beberapa saksi penerima dana hibah mengakui mendapatkan pemotongan dana hibah yang sama yaitu 90 persen‎. Semua dana hibah ini menurut para saksi dipotong oleh Setiawan salah satu dari 9 terdakwa yang telah membuat Negara rugi hingga Rp 3.9 miliar.

‎Mumu (65) pemilik Madrasah Al Falah di Kabupaten Tasikmalaya mengaku urusan dana hibah ini semuanya diurus oleh Setiawan. Hal tersebut dikatakan Mumu saat menjalani sidang lanjutan korupsi dana hibah Kabupaten Tasikmalaya. Tepatnya di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan L.L R.E Martadinata Kota Bandung, pada Senin 7 Januari 2019.

Menurut Mumu, dia dihubungi oleh terdakwa Setiawan melalui sambungan telepon. "Pak Setiawan memberi tahu saya bahwa uang telah cair. Saya saat itu menerima Rp 50 juta, namun setelah cair saya diminta oleh Pak Setiawan senilai Rp 40 juta," ucapnya.

Pada sidang lanjutan tersebut pun dihadirkan total 8 orang saksi. Semua saksi ini mengaku bahwa dana hibah hak mereka dipotong oleh Setiawan.

‎Bambang Lesmana selaku penasehat hukum terdakwa Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir pun menanyai para saksi. Bambang mempertanyakan apakah para saksi tersebut tidak melawan saat tahu dana hibahnya dipotong.

"Pada saat dipotong saya mau menanyakannya pun takut. Bilangnya dari Pemkab Tasikmalaya sudah begitu adanya aturannya," kata Mumu saat ditanya Bambang.

Hal yang sama dilontarkan oleh saksi lainnya Kokom yang memiliki Madrasah Diniyah Taklimiyah (MDT) Al Ikhlas. Menurut Kokom dia menerima transfer dana senilai Rp 250 juta, namun sayang dana hibah yang diterimanya hanya sebesar Rp 25 juta saja.

"Mulanya saya tidak hapal mau dapat berapa, tetapi saat melakukan pengecekan rekening ternyata ada uang Rp 250 juta. Tetapi saya kaget ternyata uang yang saya terima ini dipotong 90 persen. Jadi saya cuma kebagian Rp 25 juta saja, Tetapi Setiawan bilang sudah aturannya seperti itu, dipotong," katanya.

Sementara itu 6 saksi lainnya yang menerangkan soal pemotongan dana pun mengakui hal yang sama. Ke-6 orang tersebut mendapat dana Rp 150 juta hingga Rp 250 juta namun hanya menerima 10 persennya saja.

‎Semua saksi juga menerangkan bahwa proses pemberian hibah tidak melalui verifikasi. Padahal hal ini sebagaimana diatur pada Permendagri tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah dan Bansos Bersumber dari APBD. Kemudian, mereka juga tidak menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Tidak ada. Cuma dari orang pemerintahan desa dan kecamatan ada yang datang. Seingat saya tidak menandatangani NPHD," kata ‎Ade Riatna, pemilik Madrasah Al Falah. Padahal Permendagri tentang Tata Cara Pemberian  Hibah dan Bansos juga mengatur soal kewajiban penandatanganan NPHD. 

Seperti diketahui, kasus ini ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jabar. Sebelumnya Pemkab Tasikmalaya pada 2017 mengucurkan dana hibahpada ribuan yayasan berbadan hukum. Namun, pencairan pada 15 penerima bermasalah karena dilakukan pemotongan melibatkan 9 terdakwa.

Penerima Dana Hibah Tasikmalaya Sempat Tak Mau Dipotong 90 persen.

Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah di Kabupaten Tasikmalaya kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Delapan saksi hadir menyatakan bahwa pemotongan dana hibah hingga 90 persen merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Delapan saksi hadir merupakan penerima hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017. Pemotongan dilakukan langsung salah satu terdakwa, bernama Setiawan.

Salah seorang saksi, Mumu (65) mengatakan, Setiawan mengurus semua persyaratan administrasi pencairan hibah. Pemilik Madrasah Al Falah di Kabupaten Tasikmalaya itu seharusnya mendapatkan bantuan Rp 50 juta sebelum dipotong.

"Setelah cair diminta oleh Setiawan Rp 40 juta. Bilangnya dari Pemkab (Tasikmalaya) begitu aturannya (kebijakannya dipotong)," kata Mumu saat sidang di Jalan LL.RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (7/1).

Pemilik Madrasah Diniyah Taklimiyah (MDT) Al Ikhlas, Kokom pun mengamini pemotongan itu. Dari total bantuan sebesar Rp 250 juta, hanya diterima Rp 25 juta.

Ia sempat tidak terima dengan besaran pemotongan yang dilakukan. Namun, perlawanannya berhenti ketika Setiawan menyatakan hal itu adalah kebijakan yang berlaku. Rencana penggunaan bantuan untuk merenovasi sekolah pun unrung dilakukan.

"Saya protes, enggak mau dipotong, tapi setiawan bilang sudah aturannya dipotong," kata Kokom.

Semua saksi juga menerangkan bahwa proses pemberian hibah tidak melalui verifikasi sebagaimana diatur di Permendagri tentang Tata Cara Pemberian dana Hibah dan Bansos bersuber ari APBD. Kemudian, mereka juga tidak menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Seingat saya tidak menandatangani NPHD," kata Ade Riatna yang juga hadir sebagai saksi.

Seperti diketahui, Polda Jabar membongkar praktik korupsi program dana hibah tahun anggaran 2017 di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kasus itu, Sekretaris Daerah dan sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka yang terlibat dalam kasus ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Khodir, Kabag Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya Maman Jamaludin, Sekretaris DPKAD Ade Ruswandi, dan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Endin.

Kemudian PNS di bagian Kesra Kabupaten Tasikmalaya Alam Rahadian Muharam, PNS di Kesra Kabupaten Tasikmalaya Eka Ariansyah, serta tiga warga sipil diantaranya Lia Sri Mulyani, Mulyana dan Setiawan.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Agung Budi Maryoto mengatakan bahwa modus yang dilakukan adalah menganggarkan hibah untuk 21 yayasan atau lembaga keagamaan. Namun, besaran bantuan dilakukan pemotongan.

Tersangka Abdul Khodir dan Maman Jamaludin, meminta Alam Rahadian Muharam selaku staf bagian Kesra Setda, dan Eka Ariyansyah mencarikan yayasan yang bakal menerima hibah.

Instruksi itu ditindaklanjuti oleh Alam dan Eka dengan meminta bantuan kepala Lia Sri Mulyani untuk mencarikan yayasan penerima hibah termasuk Mulyana dan Setiawan sekaligus membuatkan proposal serta memotong dana hibah yang cair.

Meski tidak merinci, bantuan yang diberikan nominalnya dengan nilai yang beragam. Dari dana hibah yang dianggarkan tidak diberikan semuanya, hanya 10 persen dari nilai pengajuan dengan rataan Rp 100 sampai 600 juta lebih.

Sekda Tasikmalaya memperoleh bagian paling besar dari pemotongan dana tersebut. Total uang korupsi yang diterima sebesar 1,4 miliar. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti di antaranya dua unit sepeda motor, satu mobil, sebidang tanah di Kabupaten Tasikmalaya, uang tunai Rp 1,951 miliiar dan beberapa dokumen.

Polisi pun terapkan pasal 2, pasal 3, pasal 12, UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, Jo pasal 55 dan 56 KHUPidana dan pasal 64 ayat 1 KHUPidana. Sementara Total kerugian Rp 3,9 miliar. 

Nama Uu Ruzhanul Ulum Disebut dalam Sidang Kasus Korupsi Dana Hibah Kabupaten Tasikmalaya

Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir (tengah baju putih pakai kopiah) dalam sidang kasus korupsi dana hibah Kabupaten Tasikmalaya di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (10/12/2018). 

Nama Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jabar, disebut jaksa dalam sidang kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkab Tasikmalaya dengan terdakwa Sekda Pemkab Tasikmalaya, Abdul Kodir di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (10/12/2018).

"Sekitar Agustus 2017, Sekda Abdul Kodir mendapat instruksi dari Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum untuk membagikan sapi kurban, kemudian terdakwa Abdul Kodir memerintahkan terdakwa Alam Rahadian mencairkan proposal yang sudah teralokasi," ujar jaksa Isnan Ferdian SH saat membacakan surat dakwaan.

Untuk memenuhi syarat pencairan, ‎Agustus 2017, terdakwa Setiawan dan Mulyana meminta enam penerima dana hibah yang sudah menyertakan kelengkapan administrasi untuk datang ke Setda Pemkab Tasikmalaya. Penerima hibah itu adalah, MDT Nurul Huda, MDT Hidayatul Mubtaqin, MDTS As Syifa, PP Al Munawaroh, MDT Nurul Falah dan MDT Al Ikhlas.

"Untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah, fakta integritas dan kwitansi. Pada 31 Agustus, dana hibah dicairkan pada enam lembaga tersebut sebesar Rp 1,5 miliar," ujarnya.

Setelah itu enam penerima dana hibah itu menarik dana hibah di rekening BJB, tapi dilakukan pemotongan. Ke enam penerima itu semuanya mendapat dana hibah Rp 250 juta.

"Namun dipotong 90 persen sehingga penerima hanya mendapat 10 persennya saja atau Rp 25 juta," ujar jaksa.

Uang hasil potongan itu kemudian dibagikan untuk tujuh dari sembilan terdakwa, dengan rincian, Setiawan mendapat Rp 150 juta, Mulyana Rp 262 juta, Lia Sri Mulyani mendapat Rp 52,5 jut‎a, Eka dan Alam mendapat Rp 67,5 juta.

"Sekda Abdul Kodir menerima Rp 375 juta. Kemudian sisanya Rp 375 juta dibagikan ke Maman Jamaludin," ujar jaksa.

Sekda Pemkab Tasikmalaya Abdul Kodir menjalani sidang dakwaan dalam kasus dugaan korupsi hibah Pemkab Tasikmalaya 2017. Ia didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana.

[gil/transakt]