Sabtu, 23 Februari 2019 | 14:22 WIB

Sidang Kasus Meikarta, Bupati Bekasi Sebut Mendagri Tjahjo Kumolo Minta Perizinan Meikarta Dibantu

foto

 

Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, terlibat dalam kasus suap Meikarta bersama empat anak buahnya dan staf Lippo Group.

www.transaktual.com

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dimintai keterangan sebagai saksi oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap perizinan megaproyek Meikarta dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (14/1/2019).

Selain Neneng, dalam persidangan tersebut juga dihadirkan beberapa saksi yakni Yusuf Taufik sebagai Kabiro Tata Ruang Pemda Bekasi dan Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesanto serta Satriadi dari PT Mahkota Citra Sentosa, perusahaan pengembang Meikarta.

Dalam kesaksiannya, Neneng menyebut nama Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menjawab pertanyaan jaksa KPK yang menanyakan perihal rapat pembahasan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) kepada Neneng terkait proyek Meikarta seluas 84,6 hektar.

Neneng mengatakan Tjahjo meminta agar dirinya membantu perizinan megaproyek Meikarta. Neneng mengatakan, pada waktu itu dia menghadiri rapat dengan Deddy Mizwar yang masih menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat. Dalam rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) tersebut, Dedi Mizwar meminta agar persetujuan perizinan Meikarta ditunda terlebih dulu. Alasannya, luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi dari gubernur Jawa Barat.

Setelah rapat tersebut selesai, Neneng mengaku mendapatkan telepon dari Dirjen Otonomi Daerah Soni Soemarsono. "Saat itu, saya dipanggil ke ruangan Pak Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono di Jakarta. Saat itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelepon ke Pak Soemarsono, berbicara sebentar kemudian telepon Pak Soemarsono diberikan kepada saya, dan Pak Tjahjo Kumolo bilang ke saya, tolong perizinan Meikarta dibantu,” ucap Neneng mengulang perkataan Tjahjo, Senin (14/1/2019).

"Saya jawab, baik Pak, yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku," aku Neneng. Dalam sidang tersebut, Neneng juga mengatakan Soni Soemarsono akan memasilitasi pertemuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, dan PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta.

Dalam perkara ini, Neneng bersama sejumlah jajaran pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi diduga menerima suap dari Billy Sindoro dan terdakwa lainnya.

Dalam surat dakwaan Billy, Neneng Hasanah Yasin disebut menerima suap Rp 10,8 miliar dan 90.000 dollar Singapura. Selain itu, ada sejumlah pemberian lain kepada kepala dinas di Kabupaten Bekasi terkait pembangunan megaproyek Meikarta.

Serahkan Uang Rp 11 Miliar.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, hingga saat ini, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin telah menyerahkan total uang sekitar Rp 11 miliar ke KPK. Neneng terjerat kasus dugaan suap terkait proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Bukti pengembalian ini akan masuk menjadi bagian dari berkas perkara ini. Terakhir, dilakukan pengembalian sejumlah Rp 2,25 miliar dan 90.000 dollar Singapura pada KPK. Kami hargai sikap kooperatif tersebut," kata Febri dalam keterangan tertulis, Senin (14/1/2019).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.

Tiga kepala dinas juga telah ditetapkan sebagai tersangka.Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat M BJ Nahor.

Kelima orang tersebut diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi. Suap diberikan oleh pejabat pengembang properti Lippo Group.

Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Jadi Saksi Sidang Suap Meikarta.

Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus suap proyek Meikarta.

Sidang digelar hari ini, Senin (14/1/2019) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Sidang digelar dengan agenda pemeriksaan saksi dengan terdakwa Billy Sindoro cs.

Neneng tiba di PN Bandung sekitar pukul 09.00 WIB. Mengenakan pakaian batik bercorak biru, Neneng langsung masuk ke sekitar ruang sidang.

"Nanti ya, itu masuk materi persidangan," kata Neneng kepada wartawan.

Dalam perkara ini, Neneng bersama sejumlah jajaran pejabat di Pemkab Bekasi diduga menerima suap. Uang disebut berasal dari Billy Sindoro cs.

Dalam surat dakwaan Billy, Neneng Hassanah disebut menerima suap Rp 10.830.000.000 dan SGD 90 ribu. Selain itu, ada sejumlah pemberian lain kepada jajaran kepala dinas di Kabupaten Bekasi terkait perkara itu.

Soal Meikarta, Kemendagri Klarifikasi Kesaksian Neneng tentang Tjahjo Kumolo.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam hal perizinan investasi proyek. Penegasan tersebut diberikan untuk menanggapi pernyataan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin yang menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo pernah meminta bantuan terkait perizinan proyek Meikarta.

"Kemendagri tidak memiliki kewenangan teknis perizinan terkait investasi dalam konteks kasus Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin dalam keterangan tertulis, Senin (14/1/2019).

"Kewenangan perizinan, untuk pembangunan kawasan Meikarta di kawasan strategis Jawa Barat dan berskala metropolitan di tangan Bupati Bupati Bekasi, namun harus ada rekomendasi Gubernur Jawa Barat," imbuh Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan tata cara pemberian rekomendasi proyek Meikarta tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2104 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. 

"Tata cara memberi rekomendasi sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jabar Pasal 10 huruf F, diatur dalam peraturan gubernur (pergub) yang belum disusun dan diterbitkan oleh Gubernur walau sudah 4 tahun diamanahkan perda, sehingga proses perizinan terhambat dan perlu ada solusi yang terbaik," papar Bahtiar.

Namun Bahtiar membenarkan Tjahjo meminta kepada Neneng agar perizinan proyek Meikarta diselesaikan. Tapi Tjahjo menegaskan agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat.

"Juga diminta untuk mengendalikan diri agar Pemkab dan Pemprov jangan ribut, berpolemik di media publik. Mendagri menyarankan melalui Dirjen Otda untuk memfasilitasi dengan duduk bersama antara Pemkab dan Pemprov bersama pihak-pihak terkait dalam sebuah rapat terbuka di Kemendagri," tutur Bahtiar.

"Rapat diadakan pada 3 Oktober 2017 yang sekaligus sebagai tindak lanjut hasil RDP dengan DPR RI 27 September 2017 yang meminta Kemendagri mengkonsolidasikan atau mengkoordinasikan kebijakan Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi terkait dengan permasalahan perizinan Meikarta," sambungnya.

Dengan demikian, dasar hukum keterlibatan Kemendagri bukan pada teknis perizinannya. Namun lebih pada aspek pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014.

"Memang benar bahwa berdasarkan hasil rapat yang di fasilitasi Dirjen Otonomi Daerah, Mendagri melaksanakan tugas pembinaan dengan meminta agar Bupati Bekasi menyelesaikan masalah tersebut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan duduk bersama dengan Pemprov Jabar agar tidak menjadi polemik di ruang publik. Dan sebagai tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat dengan DPR RI," tuturnya.

Sebelumnya, Neneng menyebut Tjahjo pernah meminta bantuan terkait IPPT atau izin peruntukan penggunaan tanah proyek Meikarta. Permintaan tersebut disampaikan Tjahjo melalui sambungan telepon.

Hal itu diutarakan Neneng saat bersaksi dalam persidangan perkara suap terkait izin proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (14/1). Neneng dalam suatu kesempatan diminta oleh Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono untuk berbicara dengan Tjhajo lewat telepon

"Telepon itu dikasih ke saya, yang ngomong Pak Mendagri, minta tolong dibantu soal Meikarta," ucap Neneng.

Bupati Nonaktif Neneng Ajukan Justice Collaborator, KPK Minta Kooperatif.

Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama. Neneng merupakan salah satu tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta.

"Bupati Bekasi adalah orang yang mengajukan diri sebagai justice collaborator," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

Febri menyatakan Neneng juga telah mengembalikan uang Rp 11 miliar yang diduga berasal dari suap proyek Meikarta. Menurutnya, KPK juga akan melihat konsistensi dari Neneng selama proses penyidikan hingga persidangan nanti.

"Apa yang diketahui sebaiknya dibuka saja," ucap Febri. Pengacara Neneng, Fadli Nasution, menyatakan kliennya bakal bersikap kooperatif. Dia menyatakan pengajuan diri sebagai JC dilakukan Neneng saat pertama kali diperiksa sebagai tersangka.

"Sejak awal beliau kooperatif dan memberikan keterangan yang signifikan dalam proses pemeriksaan baik sebagai saksi maupun tersangka. (Pengajuan JC) pada saat pemeriksaan pertama sebagai tersangka, sekitar awal November 2018," ujar Fadli.

Neneng ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama 8 orang lainnya. Dia diduga menerima duit suap terkait perizinan proyek Meikarta.

Dalam dakwaan 4 tersangka yang lebih dulu disidang, Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi, Neneng disebut menerima suap Rp 10 miliar dan SGD 90 ribu.

Aher Tanggapi Pengakuan Neneng soal Sarapan Bareng di Moskow Bahas Meikarta

Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher menanggapi kesaksian Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dalam persidangan suap terkait perizinan proyek Meikarta. Aher menilai pertemuannya dengan Neneng merupakan hal biasa.

"Oh gitu, waduh, saya biasa ketemu bupati sebagai gubernur, bahas berbagai hal gitu-lah," ucap Aher di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).

"Iya, membahas tugas-tugas gubernur, tugas-tugas bupati. Bukan bahas yang lain-lain, terkait apa saja boleh," imbuh Aher.

Pertemuan di Moskow itu sebelumnya disampaikan Neneng saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Keduanya berada di Moskow saat mengikuti kegiatan yang digelar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). 

Dalam pertemuan itu, Neneng mengaku berbincang dengan Aher soal Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jabar. Saat itu Neneng mengaku bertanya kepada Aher soal rekomendasi tersebut.

"Pas di Moskow saya tanya aplikasi implementasi rekomendasi ini batasnya bagaimana dan beliau (Aher) nggak bisa menjawab. Dia malah bilang banyak banget iklannya (Meikarta)," ucap Neneng.

Neneng Sebut Aher Komentari Iklan Meikarta Saat Ditanya Rekomendasi Pemprov

Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin mengaku sempat tanya soal keharusan rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat (Jabar) untuk perizinan proyek Meikarta pada Ahmad Heryawan alias Aher yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jabar. Lalu,

Neneng yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta itu awalnya mengaku bertemu Aher di Moskow, Rusia, saat mengikuti kegiatan yang digelar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Neneng kemudian mengaku berbincang dengan Aher soal Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jabar.

"Sebelum ada rekomendasi, nggak ngerti ya kalau ada Meikarta macet?" tanya hakim pada Neneng dalam persidangan perkara suap terkait izin proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (14/1/2019).

Dalam sidang itu, empat orang duduk sebagai terdakwa, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Neneng pun terjerat kasus itu tetapi perkaranya belum disidang.

"Nggak begitu. Jadi memang saat itu Lippo minta izin IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) itu kita tidak tahu mengenai rekomendasi ini. Tidak ada niat sengaja menghilangkan rekomendasi," jawab Neneng.

Menurut Neneng, IPPT yang dimohonkan seluas 143 hektare tetapi setelah dicek Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) luasnya adalah 84,6 hektare. Setelah itu, menurut Neneng, baru ramai mengenai keharusan rekomendasi dari Pemprov Jabar.

"Diundang ke provinsi, minta dihentikan. Saya bilang saat PTSP kirim surat saya hentikan," ujar Neneng.

Setelahnya Neneng bertemu Aher. Saat itulah Neneng mengaku bertanya pada Aher soal rekomendasi tersebut.

"Pas di Moskow saya tanya aplikasi implementasi rekomendasi ini batasnya bagaimana dan beliau (Aher) nggak bisa menjawab. Dia malah bilang banyak banget iklannya (Meikarta)," ucap Neneng.

Perihal rekomendasi Aher untuk proyek Meikarta sempat muncul dalam surat dakwaan Billy cs. Berawal dari permintaan Deddy Mizwar kepada Neneng untuk menghentikan perizinan proyek Meikarta karena menurutnya harus ada rekomendasi Pemprov Jawa Barat.

Aher kemudian mengeluarkan keputusan yang mendelegasikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk memberikan rekomendasi tersebut. Singkat cerita, rekomendasi itu dikeluarkan bagi proyek Meikarta.

Penyidik KPK sudah memintai keterangan Aher dalam tahap penyidikan. Aher mengakui keputusannya sudah sesuai aturan.

"Harus dikeluarkan keputusan gubernur berdasarkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2014," kata Aher setelah menjalani pemeriksaan di KPK pada Rabu, 9 Januari lalu.

"Pemprov hanya mengeluarkan yang sudah clean and clear. Hanya keluarkan rekomendasi lahan 84,6 hektare," imbuh Aher.

 (transakt)