Selasa, 26 Maret 2019 | 23:59 WIB

Tipikor PN Klas 1 Khusus Bandung Sidangkan 9 Terdakwa Korupsi Dana Hibah Kab. Tasikmalaya

foto

 

Tipikor PN Klas 1 Khusus Bandung Sidangkan 9 Terdakwa Korupsi Dana Hibah Kab. Tasikmalaya.

BANDUNG – www.transaktual.com

Pengadilan Tipikor Bandung mulai mengadili 9 terdakwa perkara korupsi dana hibah 2016 Kabupaten Tasikmalaya. Para terdakwa yaitu yang menikmati/memperkaya diri sendiri dari kerugian negara dengan total Rp3.900.000.000,- antara lain :

1. Mantan Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Drs. Abdul Kodir Rp1.400.000.000,-

2. Drs. Maman Jamaludin Rp375.000.000,-

3. Drs. H. Endin Rp70.000.000,-

4. Ade Ruswandi Rp105.000.000,-

5. Lia Sri Mulyani Rp91.000.000,-

6. Mulyana Rp533.250.000,-

7. Setiawan Rp305.000.000,-

8. Alam Rahadian Rp137.000.000,- dan

9. Eka Ariansyah Rp137.250.000.000,-

Kerugian negara tersebut berdasarkan perhitungan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya No. 700/1129/Inspektorat, tanggal 28 September 2018, Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah.

Pada sidang perdana (10/12/2018), Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Wahyu Sudrajat, SH.,MH, pada pertengahan tahun 2016, Drs. H. Abdul Kodir selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang juga selaku Ketua Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) memerintahkan Eka Ariansyah dan Alam Rahadian untuk mencari proposal pengajuan dana hibah guna menyerap dana hibah yang tersedia dalam PERATURAN BUPATI No. 900/Kep.41-BPKAD/2017 tanggal 27 Januari 2017 karena Abdul Kodir membutuhkan sejumlah uang untuk membayar MQK  (Musabaqoh Qiroatil Khutub) karena kegiatan tersebut tanpa didukung dengan anggaran. Apabila anggaran turun maka untuk Abdul Kodir 50 %, Alam Rahadian dan Eka Ariansyah 50 %.

Selanjutnya Alam Rahadian dan Eka Ariansyah menghubungi Lia Sri Mulyani yang memiliki jaringan luas untuk mencarikan proposal dan menjanjikan jatah 3,5 % dari total pencairan. Lia lalu menghubungi Mulyana untuk mencarikan proposal dengan janji mendapatkan 17,5 % dari total pencairan. Seterusnya Mulyana menghubungi Setiawan untuk mencarikan proposal dengan janji mendapat 10 % dari total pencairan. Secara bertahap antara Juni - Oktober 2016 terkumpul 16 Proposal Yayasan/Lembaga dimasukkan ke dalam KEPUTUSAN BUPATI sebagai penerima hibah.

Pada 24 Februari 2017 Eka Ariansyah memperoleh informasi bahwa Dana Hibah telah dicairkan ke rekening milik 10 Yayasan dengan total Rp1.550.000.000,-. Informasi disampaikan Eka Ariansyah ke Lia Sri Mulyani, Lia ke Mulyana dan seterusnya ke Setiawan.

Sesuai kesepakatan dengan para pengurus Yayasan hanya mendapat 10 % dari jumlah Dana Hibah yang dicairkan. Adapun rinciannya :

1. Yayasan Miftahulsalaam Suniabana, Kecamatan Salopa disetujui Rp150.000.000,- menerima Rp15.000.000,-

2. Yayasan Munaroh, Kecamatan Pancatengah, disetujui Rp150.000.000,- menerima Rp15.000.000,-

3. Yayasan Thoriqol Falah Cigalih Kecamatan Culamega, disetujui Rp150.000.000,- menerima Rp15.000.000,-

4. Yayasan Asy-Syfa Padanaan disetujui Rp150.000.000,- menerima Rp15.000.000,-

5. Yayasan Al-Ikhwan Salaawipanjang disetujui Rp150.000.000,- menerima Rp15.000.000,-

6. Yayasan Nurul Falah Pasir Pari disetujui Rp150.000.000,- menerima Rp15.000.000,-

7. Yayasan Al-Falah Ampel Kecamatan Pancatengah disetujui Rp150.000.000,- menerima Rp15.000.000,-

8. Yayasan Assahidiyah Abu Rif"at disetujui Rp150.000.000,- menerima Rp15.000.000,-

9. Yayasan Insani Abqari Cikawungluwuk disetujui Rp200.000.000,- menerima Rp20.000.000,- dan

10. Yayasan Al-Munawaroh Cibogo, disetujui Rp150.000.000,- menerima Rp15.000.000,-

Selanjutnya Abdul Kodir kepada Drs. Maman Jamaludin, Alam Rahadian dan Eka Ariansyah mencarikan proposal lagi dimana yayasan tersebut sudah termasuk dalam daftar penerima Dana Hibah sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN BUPATI Tasikmalaya No. 900/Kep.41-BPKAD/2017. Untuk memenuhi syarat pencairan tersebut, sekira bulan Agustus 2017 melalui Setiawan dan Mulyana meminta 6 lembaga. Pada 31 Agustus 2017 Dana Hibah dicairkan kepada 5 lembaga dan 1 lagi cair pada 6 September 2017. Adapun ke 6 lembaga penerima :

1. MDT Nurul Huda, disetujui Rp250.000.000,- menerima Rp25.000.000,-

2. MDT Hidayatul  Mubtadin disetujui Rp250.000.000,- menerima Rp25.000.000,-

3. MDT As-Syfa disetujui  Rp250.000.000,- menerima Rp25.000.000,-

4. PP Al-Munawaroh disetujui Rp250.000.000,- menerima Rp25.000.000,-

5. MDT Nurul Falah disetujui Rp250.000.000,- menerima Rp25.000.000,- dan

6. MDT Al-Ikhlas disetujui Rp250.000.000, dan menerima Rp25.000.000,-.

Dari sembilan terdakwa,  enam di antaranya adalah ASN (Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Tasikmalaya yaitu, Sekda Abdul Kodir, Kabag Kesra Maman Jamaludin, Sekretaris DPKAD Ade Ruswandi, Endin selaku Irban Inspektorat Daerah, Alam Rahadian Muharam dan Eka Ariansyah selaku staf ASN di Bagian Kesra.

Kesembilan terdakwa didakwa Primair dan juga Subsidair dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 3 UU No. 31/UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sidang diketuai oleh M Razad SH untuk 3 berkas perkara dan 2 berkas lainnya diketuai Dahmiwirda, SH.,MH  SH. Para terdakwa didampingi enam pengacara. Sidang akan dilanjutkan minggu depan.

(Y CHS/transakt).