Sabtu, 15 Desember 2018 | 06:51 WIB

Sembilan Jaksa Kawal Kasus Dugaan Korupsi Sekda Tasikmalaya

foto

 

Sembilan Jaksa Kawal Kasus Dugaan Korupsi Sekda Tasikmalaya.

www.transaktual.com

"Totalnya ada sembilan jaksa. Masing-masing tersangka ada satu jaksa," ucap Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jabar Andi Adika di kantor Kejati Jabar, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (26/11/2018).

Kesembilan tersangka yaitu Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir, Kabag Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya Maman Jamaludin, Sekretaris DPKAD Ade Ruswandi, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Endin, PNS di bagian Kesra Kabupaten Tasikmalaya Alam Rahadian Muharam, PNS di Kesra Kabupaten Tasikmalaya Eka Ariansyah, dua warga sipil Lia Sri Mulyani dan Mulyana, serta seorang petani Setiawan.

Mereka juga telah dilimpahkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar ke Kejati. Usai dilimpahkan, kesembilan tersangka akan ditahan selama 20 hari dititipkan di Rutan Klas 1 Kebonwaru Bandung.

"Setelah menerima (pelimpahan) kemudian kita segera membuat dakwaan. Dalam waktu dekat setelah selesai kita kirim ke pengadilan," katanya.

Andi mengatakan dalam persidangan nanti pihaknya menyiapkan sebanyak 15 orang saksi untuk dimintai keterangan di pengadilan. Menurut Andi, dari 15 orang itu, tak ada nama eks Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum.

"(Uu) tidak dijadikan saksi. Karena belum ada indikasi dan alat bukti mengarah kepada beliau," ucap Andi. Kasus tersebut berawal dari penyelidikan yang dilakukan polisi. Ada dugaan 'pemotongan' dana hibah untuk 21 yayasan di Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017.

Dana yang seharusnya diberikan utuh itu 'disunat' oleh Sekda Tasik dan stafnya. Yayasan tersebut hanya mendapatkan 10 persen dari total keseluruhan yang harus diberikan.

Dari kasus tersebut, masing-masing tersangka menerima keuntungan beragam dari mulai Rp 70 juta hingga paling besar Rp 1,4 M. Sekda Tasikmalaya mendapat keuntungan paling besar.

Berdasarkan hasil penghitungan dari Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya nomor : 700/1129/ Inspektorat tanggal 28 September 2018 dengan hasil negara mengalami kerugian mencapai Rp 3,9 miliar.

Kasus Dugaan Korupsi Sekda Tasikmalaya Dilimpahkan ke Jaksa.

Polisi telah melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir. Tersangka dan barang bukti dilimpahkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar.

Polisi menetapkan sembilan yaitu Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir, Kabag Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya Maman Jamaludin, Sekretaris DPKAD Ade Ruswandi, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Endin, PNS di bagian Kesra Kabupaten Tasikmalaya Alam Rahadian Muharam, PNS di Kesra Kabupaten Tasikmalaya Eka Ariansyah, dua warga sipil Lia Sri Mulyani dan Mulyana, serta seorang petani Setiawan.

Senin (26/11/2018), kesembilan orang tersangka digiring masuk ke dalam kantor Kejati Jabar, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung. Mereka yang menggunakan pakaian bebas didampingi penyidik dari Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar.

Selain 9 orang tersangka, penyidik turut melimpahkan barang bukti yang disita. Barang bukti berupa tumpukan dokumen, duit, dua unit sepeda motor dan satu unit mobil kijang.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Samudi membenarkan adanya pelimpahan tahap dua ini. Usai dilimpahkan, kasus itu akan ditangani kejaksaan untuk masuk ke persidangan. "Iya betul, barang bukti dan tersangka diserahkan ke Kejati," kata Samudi via pesan singkat.

Kasus tersebut berawal dari penyelidikan yang dilakukan polisi. Ada dugaan 'penyunatan' dana hibah untuk 21 yayasan di Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017.

Dari kasus tersebut, masing-masing tersangka menerima keuntungan beragam dari mulai Rp 70 juta hingga paling besar Rp 1,4 M. Sekda Tasikmalaya mendapat keuntungan paling besar.

Berdasarkan hasil penghitungan dari Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya nomor : 700/1129/Inspektorat tanggal 28 September 2018 dengan hasil negara mengalami kerugian mencapai Rp 3,9 miliar.

Dugaan Korupsi Rp 3,9 M, Modus Dilakoni Sekda Tasikmalaya.

Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir bersama tersangka lainnya yang terlibat kasus dugaan korupsi dana hibah. Polisi mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Sekda dan sejumlah PNS Pemkab Tasikmalaya. Para tersangka melakukan pemotongan terhadap dana hibah untuk memperkaya diri sendiri.

Kasus tersebut bermula pada tahun 2017 saat Pemkab Tasikmalaya menganggarkan dana hibah dengan nama kegiatan belanja dana hibah organisasi kemasyarakatan. Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017. 

"Dalam kegiatan belanja itu, ada hibah untuk 21 yayasan atau lembaga keagamaan yang diduga diselewengkan atau disalahgunakan oleh beberapa oknum aparatur sipil negara dan warga sipil," ujar Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (16/11/2018).

Polisi sudah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus tersebut. Kesembilan orang tersebut yaitu Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir, pejabat Pemkab Tasikmalaya terdiri Kabag Kesra Setda Maman Jamaludin, Sekretaris DPKAD Ade Ruswandi, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Endin, lalu dua PNS bagian Kesra Pemkab bernama Alam Rahadian Muharam dan Eka Ariansyah, dua warga sipil Lia Sri Mulyani dan Mulyana, serta seorang petani Setiawan.

Dalam kasus ini, Abdul Kodir memegang peranan penting. Dia menyuruh kepada PNS Kabupaten Tasikmalaya mencari dana dan sejumlah yayasan penerima hibah. Setelah ditemukan, tersangka Mulyana memerintahkan Setiawan membuat proposal pengajuan serta memotong dana hibah yang cair. 

Hasil pemotongan dana dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 3,9 miliar itu dibagi-bagi kepada para tersangka. Mereka mendapat pembagian uang yang beragam.

Masing-masing mendapatkan duit 'bancakan' dana hibah itu mulai Rp 70 juta hingga Rp 1,4 miliar. Sekda Tasikmalaya Abdul Kodir mendapat duit paling besar senilai Rp 1,4 miliar atau 50 persen dari dana hibah yang dianggarkan untuk lembaga. 

"Jadi AK mendapat 50 persen dari yang dibagi-bagi itu nilainya 1,4 miliar (rupiah). Kemudian dari uang itu diberikan aset kendaraan dan tanah," katanya.


(dir/bbn/transakt)