Sabtu, 15 Desember 2018 | 08:09 WIB

Kronologi Dugaan Pemalsuan Akta dan Asset di Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum (YPMDU) Asahan

foto

 

Kronologi Dugaan Pemalsuan Akta dan Asset di Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum (YPMDU) Asahan.

www.transaktual.com

Bahwa Yayasan Pesantren Modern Daar al Uluum (YPMDU) Asahan adalah yayasan publik yang didirikan pada tahun 1977 secara bersama-sama oleh 30 orang pendiri yang  menyisihkan harta yang dimiliki, untuk mendirikan yayasan yang bergerak di bidang sosial pendidikan dengan tujuan untuk mengembangkan pendidikan agama Islam, sebagaimana tercantum dalam akta Pendirian YPMDU No. 10 tahun 1977.

H. Ishak M Gurning adalah salah satu pendiri dan juga pengurus YPMDU dan menjabat sebagai wakil sekretaris. Sampai pada tahun 1995 sebelum H. A. Manan Simatupang wafat, H. Ishak M. Gurning aktif dalam Yayasan dan masih ikut dalam rapat-rapat Yayasan.

Kurun waktu 1995 s/d 2014 H. Ishak M Gurning melihat aktifitas di perguruan YPMDU berjalan dengan normal sehingga tidak mempermasalahkan siapa pun yang menjalankan aktifitas di perguruan, sepanjang tidak merubah akta YPMDU. Kemudian H. Ishak M Gurning baru mencari tahu persoalan di YPMDU ketika awal tahun 2014 melihat langsung rumah guru-guru YPMDU yang terletak di lahan asset YPMDU, yang  berada di Jalan Mahoni No. 17 A dihancurkan dan diatasnya dibangun rumah pribadi mewah, yang belakangan diketahui ternyata sudah menjadi hak milik Taufan Gama Simatupang.

Kemudian diketahui sudah terbit SHM tanah seluas 1.345m2 atas nama Taufan Gama Simatupang dan didaftarkan di LHKPN Taufan Gama Simatupang, dimana lahan tersebut merupakan bagian dari 6.62 Ha lahan YMPDU, yang dulunya berasal dari lahan asset Pemkab Asahan yang diberikan hak pakai kepada YPMDU.

Kasus penggelapan aset dan pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan oleh Taufan Gama Simatupang ini sudah dilaporkan oleh H. Ishak M Gurning di Bareskrim Polri dan setelah dilimpahkan ke Polda Sumut, dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti.

H. Ishak M Gurning baru mengetahui pada sekitar bulan Februari 2014 bahwa  telah diterbitkan akta perubahan YPMDU No. 12 Tahun 1995 ketika fotocopy akta tersebut diberikan oleh Sdr. Syahdan (staf YPMDU).

Di dalam akta perubahan (pertama) No. 12 tahun 1995 itu dinyatakan telah menghadap Notaris, Drs. Taufan Gama Simatupang, (Alm.) Drs. H. A. Wahab Harahap, (Alm.) H. Zainul Arifin Siregar, yang ketiganya bukan merupakan pengurus YPMDU, melakukan perubahan anggaran dasar dan kepengurusan YPMDU berdasarkan kuasa lisan dari 11 orang dan berdasarkan berita acara rapat pengurus yang diduga fiktif.

Dalam berita acara rapat yang dijadikan dasar untuk menerbitkan akta perubahan, jelas dan nyata ada dugaan memuat keadaan palsu, saksi palsu dan keterangan palsu.

Pada akta perubahan YPMDU No. 12 tahun 1995 satu-satunya pengurus yang dihilangkan namanya adalah H. Ishak M Gurning, dan H. Ishak M Gurning tidak pernah mengundurkan diri dan tidak pernah dipanggil atau ada pemberitahuan dipecat dari kepengurusan YPMDU.

Beberapa pengurus YPMDU dalam akta perubahan No. 12 tahun 1995 diantaranya Ir. Amir Syarifuddin AF, Hj. Sudjono Giatmo, Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid ketika dikonfirmasi, mengatakan tidak tahu namanya ada dalam kepengurusan alias dicatut dan tidak tahu menahu dengan kegiatan YPMDU, Dalam minuta akta perubahan YPMDU nomor 12 tahun 1995 yang disimpan oleh Notaris pemegang Protokol (Siswaty Tarigan, SH), tidak ada daftar hadir rapat, tidak ada notulen rapat, tidak ada undangan rapat, tidak ada surat kuasa dari pengurus lama kepada Taufan Gama dkk, dan tidak ditemukan satu pun tanda tangan dari pengurus lama.

Dalam surat Ketua PN Kisaran No. W2.UII/475/AT dijelaskan oleh Ketua PN Kisaran bahwa akta perubahan YPMDU No. 12 Tahun 1995 tidak ada teregister dan tidak ada arsipnya di PN Kisaran.

Notaris Isly B Siregar yang menerbitkan akta perubahan, tidak pernah diperiksa sebagai saksi sewaktu kasus pemalsuan dilaporkan ke Kepolisian sehingga memunculkan dugaan bahwa akta YPMDU No. 12 tahun 1995 dibuat tanpa sepengetahuan Notaris tersebut.

Kasus pemalsuan akta YPMDU No. 12 tahun 1995 (LP. 541) sudah dilaporkan oleh H. Ishak M Gurning ke Polda Sumut, namun dihentikan penyidikannya oleh Penyidik Polda Sumut dengan alasan bukan merupakan tindak pidana.

Kemudian diketahui dari penyidik ternyata sudah ada akta yang terbaru lagi, yaitu akta pendirian YPMDU Nomor. 07 Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Notaris David Yamin Dharma Putera, SH.

Pada tahun 2016 diperoleh fotocopy akta pendirian YPMDU Nomor. 07 Tahun 2015, yang didalamnya memuat keterangan palsu, yaitu 5 orang yang datang menghadap Notaris (Drs. H. Taufan Gama Simatupang MAP, Mayjen. Purn. Rudi Supriatna, Drs. H. Muin Isma Nasution, H. Armen Simatupang dan Dr. Sulaiman Lubis) menyatakan bahwa akta YPMDU belum terdaftar di Pengadilan Negeri dan belum memiliki izin operasional.

Diduga modus memasukkan keterangan palsu di dalam akta No. 07 tahun 2015 itu, bertujuan agar YPMDU “dianggap” belum berbadan hukum tetapi hanya perkumpulan biasa sehingga kemudian para penghadap mendirikan YPMDU dengan akta Pendirian YPMDU No. 07 Tahun 2015 tersebut. Faktanya akta pendirian YPMDU sudah terdaftar di Kepaniteraan PN Medan dan sudah memiliki izin operasional (bahkan terakreditasi) untuk seluruh institusi pendidikan di YPMDU.

Karena Akta YPMDU No. 07 tahun 2015 tersebut adalah akta pendirian dan di dalam akta dinyatakan belum ada memiliki izin operasional maka mereka terpaksa membuat izin operasional pendirian madrasah Aliyah diatas sekolah yang sama, padahal sejak tahun 1978 madrasah Aliyah itu sudah ada izin operasionalnya.

Dugaan menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik yaitu akta pendirian YPMDU No. 07 Tahun 2015 sudah dilaporkan oleh H. Ishak M Gurning ke Polda Sumut dengan nomor LP. 1640 dan akhirnya dihentikan penyidikannya (SP-3) dengan alasan bukan merupakan tindak pidana.

Saat ini ada 5 orang pendiri YPMDU yang masih hidup, yaitu Dr. Sulaiman Lubis (Sekretaris), H. Ishak M Gurning (Wakil Sekretaris/Pelapor), Dr. Bahmid Muhammad (sudah uzur), Dr. Fathi Dahlan (tidak diketahui alamatnya di Jakarta) dan Drs. H. Muin Isma Nasution (anggota pembantu).

Saat ini pengurus YPMDU berdasarkan akta pendirian YPMDU No, 12 Tahun 2015 mengambil alih/mencaplok dan menguasai seluruh asset YPMDU yang lama, serta menjalankan aktifitas diatasnya, tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme pembubaran Yayasan yang lama dan tanpa proses likuidasi asset Yayasan.

(AG/transaktual)