Sabtu, 15 Desember 2018 | 06:25 WIB

Bancakan Dana Hibah Tasikmalaya, Berlanjut di Polda Jabar

foto

 

Dana hibah tersebut berasal dari APBD Tasikmalaya yang diteken oleh Uu Ruzhanul Ulum yang saat itu menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya.

www.transaktual.com

NURSAMIN (bukan nama sebenarnya) kaget bukan kepalang saat menerima pencairan uang sebesar Rp 150 juta di Bank BJB Kota Tasikmalaya, sekitar pekan ketiga Januari 2017. Pemuda berusia 27 tahun ­tersebut tak menyangka dana bantuan dari ­Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diterimanya begitu besar. Sebelumnya, dia memperkirakan jumlah bantuan itu paling banter Rp 2 juta.

Uang sejumlah itu diterimanya dalam dua tahap. Pencairan pertama Rp 100 juta di Bank BJB kawasan Cihideungbalong. Tiga hari kemudian pencairan kedua Rp 50 juta berlangsung di Bank BJB dekat Rumah Sakit Jasa Kartini, Jalan Oto Iskandar di Nata. Kedua kantor bank itu ber­ada tidak jauh dari pusat Kota Tasikmalaya. 

Dengan uang Rp 150 juta, Nursamin membayangkan bisa membangun dua lantai Madrasah Al-Munawaroh yang dikelolanya di Desa Warga­kerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Namun, seketika lamunan buyar. Baru saja dua langkah meninggalkan bank, seseorang telah menunggu dan memintanya masuk ke dalam mobil Kijang lawas.

Di dalam mobil sudah menunggu tiga orang lainnya. Setelah basa-basi, seorang di antaranya mengatakan bahwa bantuan itu harus diambil sebesar Rp 135 juta. Maka, dalam sekejap uang itu berpindah tangan dan Nursamin hanya memegang Rp 15 juta. Belum reda rasa herannya, sejumlah orang juga mendatanginya. 

”Mereka meminta uang Rp 4 juta untuk biaya pengurusan pendirian Yayasan ke Kemenkum HAM serta Rp 2,6 juta sebagai biaya administrasi. Jadi, dari total pencairan sebesar Rp 150 juta, yang saya terima mah hanya tinggal Rp 5 juta. Ya mau bagaimana lagi,” kata Nursamin dalam bahasa Sunda ketika ditemui di rumahnya, Senin 5 November 2018.

Nursamin ternyata tidak sendirian. Banyak pengelola yayasan atau lembaga keagamaan yang bernasib sama. Ade Riyatna (58), pengelola Yayasan Al-Ikhlas di Kampung Selaawipanjang, Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, juga menerima dana hibah Rp 150 juta. Kemudian, dipotong Rp 135 juta sehingga tinggal Rp 15 juta. ”Uang sisa tersebut ternyata masih kena sunat lagi Rp 3 juta, akhirnya tersisa Rp 12 juta,” kata Ade di rumahnya, Minggu 4 November 2018.

Memanfaatkan sisa uang Rp 12 juta, renovasi madrasah terus dilakukan. Ade sempat membawa wartawan melihat langsung kondisi madrasah berukuran 8 x 5 meter di belakang rumahnya itu. Lokasi madrasah berdekatan langsung dengan Masjid Al-Ikhlas. Akibat pemotongan itu, ke­inginan Ade menambah bangun­an madrasah di lantai dua pun pupus.

Pemotongan dengan nilai lebih besar dialami Daman Huri (61), pengasuh Madrasah Diniyah Awaliyah Asy-syifa, Kampung Padanaan, Desa Cilolohan, Kecamatan Tanjungjaya. Daman mencairkan dana hibah sebesar Rp 250 juta guna pembangunan ruangan majelis taklim. Akan tetapi, kenyataannya, dana yang sudah dicairkannya dipotong sebesar Rp 225 juta sehingga yang diterima Daman hanya Rp 25 juta. 

”Terus terang saya ini dua kali kaget. Pertama, ketika mengetahui besarnya dana yang di luar perkiraan. Saat pencairan pun saya terbelalak, seperti mimpi. Tetapi, tidak lama kemudian disambung dengan kekagetan yang lain, yakni besarnya potongan terhadap dana bantuan itu. Jadi, dana nyang semula besar malah jadi minim,” ucapnya di Pondok Pesantren As-Syifa, Senin 5 Oktober 2018. Menurut Daman, uang sisa pemotongan dipakai membangun sarana mandi cuci kakus (MCK) di area pesantren. 

Laporan warga. 

Tiga lembaga keagamaan tersebut, hanya sebagian kecil dari 1.020 penerima kucuran dana hibah dari APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 yang dianggarkan Rp 143 mi­liar. Bupati saat itu, Uu Ruzhanul Ulum, memang se­ring menyalurkan dana hibah dengan jumlah cukup fantastis untuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Kabupaten Tasikmalaya menempati posisi teratas dalam penyalur­an dana hibah di wilayah Priangan Timur. 

Bahkan, menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), angka realisasinya membeng­kak dari yang dianggarkan sebelumnya. Laporan itu menyebutkan, realisasi dana hibah tahun 2015 sebesar Rp 158,2 miliar, tahun 2016 sebesar Rp 192,9 miliar, tahun 2017 berjumlah Rp 194,9 mi­liar, dan tahun 2018 Rp 141,9 miliar.

Sejumlah pihak yang berpandangan kritis di Kabupaten Tasikmalaya mencium ada yang tidak beres dalam penyaluran dana hibah tersebut. Terlebih lagi ditemukan fakta terjadinya pemotongan terhadap dana hibah hingga mencapai 90 persen dari bantuan yang diterima. Laporan masyarakat tertanggal 24 Janu­ari 2018 itu kemudian ditindaklanjuti Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Apa yang dilaporkan masyarakat memang bukan isap­an jempol. Berdasarkan informasi yang dihimpun, setelah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar melakukan pendalaman, ditemukan fakta ada 21 yayasan yang menerima dana Rp 50 juta hingga Rp 250 juta (lihat tabel pemotongan dana hibah). Dana yang mereka terima dipotong sebesar 90 persen oleh oknum-oknum  koordinator yang terdiri dari PNS dan warga sipil biasa.

Terungkap pula modus operandi yang dilakukan sejumlah oknum untuk melancarkan tindakannya. Misalnya, pengajuan proposal dana hibah tidak melalui mekanisme yang berlaku. Seluruh dokumen proposal dan laporan pertanggungjawaban dibuat oleh oknum koordinator sehingga yayasan hanya digunakan untuk mencairkan dana hibah.

Penyelidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang seperti Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Tasikmalaya Maman Jamaludin, Kepala Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nana Rukmana, Setiawan alias Utis, Mulyana, Lia Sri Mulyani, Alam Rahadian Muharam, dan Eka Ariansyah. 

Turut diperiksa pula para ketua dari 21 yayasan penerima dana hibah. Polisi juga menyasar pejabat yang lebih tinggi di Pemkab Tasikmalaya. Sekretaris Daerah Pemkab Tasikmalaya Abdul Kodir terlihat mendatangi Mapolda Jabar di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, 1 Oktober 2018 lalu. Dia diperiksa dalam ka­pasitasnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Kepada awak media, Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar Kombes Samudi mengakui telah memanggil Abdul Kodir. Pihaknya melakukan serangkaian penyelidikan dan menemukan dua alat bukti, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) cukup untuk menetapkan tersangka. Namun, penetapan itu akan dilakukan setelah gelar perkara. Saat ini baru dari tahap penyelidikan naik ke penyidikan.

Dari penelusuran yang dila­kukan, penyidik menemukan data pemotongan dana hibah dari para penerima mencapai angka Rp 3,4 miliar. Akibat perbuatan itu, diduga kuat terdapat kerugian keuangan negara. Untuk lebih pasti, saat ini tengah dilakukan audit dan Polda Jabar masih menunggu hasilnya.

Sekda membantah. ­

Meskipun sudah ada fakta yang menyebutkan terjadinya pemotongan dana hibah, Sek­retaris Daerah Kabupaten Ta­sik­malaya Abdul Kodir membantah adanya pemo­tong­an dana hibah tahun 2017. ”Tidak mungkin ada pemotongan karena itu (penyalurannya) lewat reke­ning,” ucap Kodir ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa 6 November 2018.

Dia menegaskan, penyalur­an hibah 2017 tidak ada penyim­pangan. Semuanya sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Aliran dana hibah yang dikeluarkan pemerintah langsung ditransfer ke rekening bank yayasan. Dengan mekanisme pencairan semacam itu, Abdul Kodir menyebut dana hibah tak mungkin disunat.

”Seluruh yayasan itu sudah melaporkan, laporan pertanggungjawaban, (yayasan) sudah melaporkan, tidak ada persoalan, termasuk dengan kemarin kan BPK juga memeriksa, enggak ada persoalan,” ujarnya menegaskan.

Mengenai adanya praktik pemotongan setelah dana dicairkan, Abdul Kodir mengaku tak mengetahuinya. Bila pelaporan fiktif, pihak yayasanlah yang bertanggung jawab.Tanggung jawab pemerintah hanya terbatas pada proses penerimaan pengajuan dan pencairan dana hibah. Jika terjadi pemotongam dana hibah oleh pihak tertentu, hal itu urusan penerima hibah. 

Abdul Kodir tidak me­nam­pik jika dirinya telah dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat. Selama proses pemeriksaan yang berlangsung kurang lebih satu setengah jam tersebut, penyidik kepolisian mempertanyakan berbagai hal terkait mekanisme pengajuan hingga pencairan dana hibah. 

Sementara itu, Kabag Kesra Maman Jamaludin yang juga ikut diperiksa polisi merasa telah menjadi korban dalam kasus ini. ”Saya katempuhan buntut maung (terkena getahnya). Tupoksi saya ini kan evaluasi proposal saja. NPHD itu mestinya Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae­rah (BPKAD). Kenapa diberikan ke saya untuk ditandatangani?” kata Maman ketika ditemui di kantornya, Kamis 8 November 2018.

Maman mengaku tidak tahu-menahu tentang praktik pemotongan dana hibah di lapangan. Dia juga tidak mengenal identitas orang-orang yang disebut-sebut sebagai gerombolan makelar dana hibah. ”Tidak ada nama-nama itu di Kesra. Kami tidak kenal,” ucapnya.

Tidak puas.

Rupanya tetap saja ada pihak yang tidak puas dengan kinerja Polda Jabar dalam menangani kasus dana hibah ini. Forum Santri mengirim surat kepada Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) yang tembusannya diterima pada awal bulan Oktober lalu. Forum Santri yang diketuai Ustaz Abdurahman itu me­minta KPK melakukan supervisi kasus korupsi di Pemkab Tasikmalaya. Lembaga ini pula yang melaporkan kasus dana hibah ke Polda Jabar pada Februari 2018.  

Forum Santri menilai Polda Jabar hanya menangani kasus ini di level staf pelaksana, tidak menyentuh elite politik di Kabupaten Tasikmalaya. Padahal, elite politik pemegang kekuasaan yang me­ngen­dali­kan semuanya. Karena itu KPK dimohon untuk melakukan supervisi pena­nganan dugaan korupsi tersebut. ”Kasus dana hibah tahun 2014, 2015, 2016 juga telah menjadi temuan BPK dan dilaporkan kepada polisi, tetapi tidak pernah tuntas sebab itu kasus yang tahun 2017 agar dipantau KPK,” ujar Abdurahman.

Hingga akhir pekan lalu, wartawan belum mendapatkan tanggapan dari pihak Polda Jabar tentang hal tersebut, termasuk mengenai rencana gelar perkara dan penetapan tersangka kasus dana hibah. Beberapa waktu lalu sempat pula beredar kabar akan diperiksanya Wagub Jabar Uu Ru­z­hanul Ulum. Namun, kemu­dian dibantah pihak Polda Jabar.

Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi atas kerja Polda Jabar dalam kasus ini. Tetapi, IPW berharap temuan Ditreskrimsus Polda Jabar tidak sebatas pemeriksaan terhadap sejumlah saksi hingga tersangka. Proses hukum harus diselesaikan secara tuntas. ”Dengan demikian, mereka yang terlibat dalam kejahatan dana hibah di Kabupaten Tasikmalaya bisa diseret ke pengadilan,” kata Presidium IPW Neta Saputra Pane dalam wawancara melalui sambungan telefon.

Kasus dana hibah dari APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 memang masih banyak menyisakan pertanyaan. Atas perintah siapa ”tim dana hibah” itu bergerak di lapangan untuk mencari calon penerima, mengurusi pembentukan yayasan, dan memotong dana yangg sudah cair, Lalu untuk keperluan apa dana itu dipotong hingga 90 persen.

”Sulit untuk tidak me­ngaitkan dana hibah dengan kepentingan politik. Data menunjukkan, jumlah dana hibah kerap membengkak pada tahun-tahun politik. Pada tahun 2015 Kabupaten Tasikmalaya menggelar pemilihan bupati. Setelah itu, kepenting­an politik berlanjut, pada 2017 ada pemilihan gubernur,” kata Nandang Suherman dari Perkumpulan Inisiatif.

Uu sendiri masih enggan berkomentar seputar kasus dana hibah yang mencuat semasa dia menjadi Bupati Tasikmalaya.

Bancakan Dana Hibah Tasikmalaya, Kabag Kesra Mengaku Kena getahnya.

”Saya mah katempuhan buntut maung sebab tupoksi saya ini kan evaluasi proposal saja. Sedangkan soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) itu mestinya Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kenapa diberi­kan kepada saya untuk ditandatangani?” kata Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Tasikmalaya Maman Jamaludin ketika ditemui di kantornya, Kamis 8 November 2018. 

Orang lain yang berbuat, tapi dia yang harus bertanggung jawab. Siang itu Maman memang setengah curhat berkaitan dengan kasus dana hibah 2017 yang tengah ditangani Polda Jabar. Maman menjadi salah seorang yang diperiksa Ditreskrimsus Polda Jabar be­berapa waktu lalu. 

Maman berdalih, seluruh proses evaluasi proposal telah dijalankan sesuai prosedur. Termasuk persyaratan survei lapangan de­ngan camat sebagai penanggung jawab langsungnya. Bagian Kesra tidak pernah meloloskan proposal yang belum memiliki kelengkapan persyaratan administratif. Petugas Bagian Kesra selalu meminta peng­usul untuk melengkapinya terlebih dahulu. 

Dia mengaku tidak tahu-menahu tentang praktik pemotongan dana hibah di lapang­an. Maman membantah mengetahui atau bahkan terlibat dalam dugaan korupsi tersebut. Dia sekadar menjalankan apa yang menjadi kewenangannya, yakni pemberian rekomendasi atas proposal hibah. 

”Saya juga tidak mengenal identitas orang-orang yang disebut-sebut sebagai gerombolan makelar dana hibah. Tidak ada nama-nama itu di Bagian Kesra. Kami tidak kenal,” ucapnya. 

Setiap tahun rata-rata ada sekitar 1.500-an proposal hibah yang masuk kantor Kesra. Untuk tahun anggaran 2017 lalu, Maman menyerahkan 900-an proposal ke meja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekda Abdul Kodir. Dalam salinan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Ke­uangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, diketahui terdapat 761 proposal ajuan Bagian Kesra yang disetujui TAPD sebagai penerima hibah 2017, ditandai dengan penerbitan Naskah Per­janjian Hibah Daerah (NPHD). 

Keluhan pemotongan.

Dijelaskan, tugas Bagian Kesra adalah menerima dan mengevaluasi setiap propo­sal hibah yang masuk. Semua proposal yang tersaring bakal direkomendasikan sebagai calon penerima hibah. Maman menyebut tupoksi Bagian Kesra ini sebagai pekerjaan administratif belaka, mulai dari pengecekan alamat lembaga pengusul hibah, kepengurusan, keterangan domisili, serta legalitas lembaga yang ditunjukkan dengan akta pendirian di hadapan notaris dan keterangan ter­daftar pada Kementerian Hukum dan HAM paling singkat tiga tahun. 

Patokan untuk proses pemberian rekomendasi adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 14 Tahun 2016. Untuk tingkat daerah, panduan termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber APBD Kabupaten Tasikmalaya. Perbup ini belakangan diberbarui menjadi Perbub Nomor 4 Tahun 2017. 

Tatang Somantri, anak buah Maman yang bertanggung jawab dalam proses verifikasi proposal, menyampaikan kesaksian serupa. Dia mengaku mendengar keluhan-keluhan tentang pemotongan dana hibah di lapangan, namun dia tidak tahu-menahu tentang detailnya. ”Kami kerja sesuai prosedur saja. Takutnya kalau ada apa-apa kan nanti balik ke kami juga. Kalau proposal belum lengkap, ya pengusul kami minta melengkapi dulu. Wayahna bolak-balik,” tuturnya. 

Di meja kerja Maman, menumpuk puluhan proposal hibah yang sudah lengkap persyaratan administratifnya. Harus ada tanda tangan Maman sebelum proposal-proposal itu dikirimkan ke TAPD untuk ditetapkan sebagai penerima hibah. Namun Kebag Kesra itu mengaku tidak buru-buru membubuhkan tanda tangan. ”Gara-gara kasus ini saya jadi malas tanda tangan (rekomendasi),”katanya. 

Berdasarkan penelusuran, dari delapan badan hukum berupa yayasan keagamaan di kabupaten Tasikmalaya yang menerima hibah mulai dari Rp 150 juta hingga Rp 250 juta, diduga dipotong dari Rp 97,5 juta hingga Rp 225 juta dengan total Rp 1,2 miliar.

Dana hibah tersebut berasal dari APBD Tasikmalaya yang diteken oleh Uu Ruzhanul Ulum yang saat itu menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya.

(Tri Joko Her Riadi/Transakt)