Selasa, 13 November 2018 | 14:28 WIB

Kejari Kota Cimahi Sita Lahan Cibeureum

foto

 

Kejari Kota Cimahi Sita Lahan Cibeureum.

BANDUNG – www.transaktual.com

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi menyita tanah Cibeureum terkait penyelewengan APBD Kota Cimahi tahun 2006-2007, Senin (22/10/2018).

Kasus penyelewangan anggaran APBD tersebut dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM) dan PT Lingga Buana Wisesa untuk pembangunan Pasar Raya Cibeureum dan pembangunan sub terminal.

Meski hasil perhitungan kerugian negara belum dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Kota Cimahi telah melakukan penyitaan terhadap lahan seluas  24.790 m2 meter yang berlokasi di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. 

Hal tersebut diakui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Harjo, SH, "Secepatnya. Perhitungan kan belum keluar dari bpkp,” katanya. (24/10/2018). 

Sebelumnya, kabar yang diperoleh menyebutkan bahwa penyegelan dilakukan karena lahan tersebut merupakan salah satu bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan terkait kasus korupsi dugaan penyalahgunaan penyertaan modal daerah di PDJM (Perusahaan Daerah Jati Mandiri) dengan PT. LBW (Lingga Buana Wisesa).

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Cimahi Romadu Novelino mengatakan, penyitaan lahan Cibeureum ini berdasarkan penetapan pengadilan untuk dijadikan barang bukti saat persidangan nanti. 

Kasus korupsi ini terjadi dalam rencana pembangunan Pasar Raya Cibeureum dan pembangunan sub terminal oleh dua institusi tersebut.

"Meskipun belum disidangkan di pengadilan, penyitaan barang bukti ini diperlukan untuk mencegah supaya tidak dialihfungsikan," kata Romadu kepada wartawan di sela penyitaan, Senin (22/10/2018) yang lalu.

Perihal persidangan, ujar Romadu, pihaknya belum bisa memastikan kapan akan dimulai karena saat ini masih dilakukan pengembangan. Begitupun termasuk kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini. 

Pihaknya juga meminta agar pasca penyitaan, lahan tersebut steril dari berbagai aktivitas perdagangan, seperti pedagang buah-buahan, baju bekas, dan lain-lain. "Kami mengimbau untuk lokasi tidak digunakan dulu untuk kegiatan apapun sebelum putusan pengadilan inkracht," kata Romadu Novelino, SH.

Kasus korupsi terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun 2006-2007. Saat itu, Pemkot Cimahi melakukan penyertaan modal kepada PDJM dan PT Lingga Buana Wisesa sebesar Rp87 miliar.

Namun pembangunan Pasar Raya Cibeureum berganti konsep menjadi Bandung-Cimahi Junction (BCJ) yang saat itu menjadi Pusat Niaga Cimahi (PNC). Tapi, rencana pembangunan juga tidak beres dikarenakan ada masalah hukum. 

Dalam kasus ini, Kejari Cimahi telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Wali Kota Cimahi Itoc Tochija, Idris Ismail, dan mantan Ketua DPRD Kota Cimahi Rd. Sutarja. Status tersangka Rd Sutarja lalu gugur meninggal dunia. 

Seperti pemberitaan sebelumnya bahwa pihak BPKP sudah 2 tahun lamanya diminta pihak Kejari Kota Cimahi untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Namun hingga saat ini belum mengeluarkan hasil perhitungannya.

(Y CHS/transakt).