Selasa, 13 November 2018 | 14:16 WIB

Ketum DPP Lsm Penjara Sudah Tidak Aktif, dan Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas Harian

foto

 

DPP Lsm Penjara itu milik kita bersama, bukan milik pribadi, nanti arwah pendiri tidak tenang di alamnya.

www.transaktual.com

Heboh mengenai  surat keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat LSM Penjara Nomor 026.05/DPP/LSM/ PENJARA/SPB/X/2018 pertanggal 22 Oktober 2018.

Untuk memperoleh berita yang seimbang, Transaktual online menemui Ketua DPP Lsm Penjara Wilayah Jawa Barat di Kantornya di GBA Barat Bandung.

“Aah itu Hoax, apalagi Agung setiawan Stroke dan sudah menyerahkan Ketua Pelaksana Harian DPP Lsm Penjara pada sdr Toni. Sh, MH, saya kurang tau, apakah pake Surat Keputusan atau cuma lisan, hehehe” ujar Tubagus Koko Asmara menjawab pertanyaan Wartawan.

“Harusnya sebagai Wartawan, Media yang memuat berita itu semestinya berimbang, Tanya pada yang berkepentingan, agar tidak terjadi kesalah fahaman informasi  dan memperoleh infoemasi sesuai dengan apa yang terjadi” ujar Ketua DPD tersebut.

Apakah pihak Bapak menerima surat pemberitahuan tersebut ?, sambung Wartawan.

Alhamdulillah, sepotong suratpun tidak saya terima, ini berita bohong yang kedua kali saya terima, lagian coba anda perhatikan, surat tersebut, seharusnya Ketua Umumnya dan Sekjennya, yang menandatanganinya, ini kok sendirian, apa mereka tidak baca AD dan ART Organisasii sepertinya emosiional bisa berakibat fatal “ sambung Bang Koko senyum.

“Ini lho.. sebenarnya, saya nggak mau terlalu jauh menanggapinya, pertama karena Agung itu sedang menderita Stroke berat dan merasa Lembaga iadalah miliknya pribadi, saya menduga tidak ada Kepengurusan di DPP itu, disamping itu cara berpikirnya bahwa lembaga itu milik dia, jadi untuk kebaikan bersama, saya sampaikan berita bahwa sejak beberapa bulan yang lalu Agung Setiawan terkena Stroke hingga kondisinya sangat sulit untuk berkomunikasi, berjalan maupun jabat tangan” ujar Bang Koko.

Saya nggak mau bicara tentang apa dan bagaimana agung mengelola Penjara, tapi denger kabar akan diadakan Munas pada Desember 2018, yang sekaligus melaksanakan pemilihan Ketua Umum kembali, diduga timbul ketakutan yang amat sangat, sebab selama ini, Agung merasa Lembaga itu miliknya, sambung Ketua DPD tersebut.

Bila tidak ada Munas, maka sesuai AD dan ART, pantas diduga bahwa Kepengurusan DPP Lsm Penjara akan Stagnasi, sampai Munas atau Munaslub diselenggarakan.  

“Terus apa hubungannya dengan DPD, kok katanya ada ucapan diberhentikan” kata Wartawan menyelidik.

“Ceritanya begini nih, Pendiri Lembagai itu, Fahri (Alm) Dkk, sepeninggal Fahri (alm), ada nama Andi Halim yang dulunya turut gabung, lalu meneruskan dan mendirikan Lembaga Penjara ini dengan mendaftarkan dan membuat akta  di depan Notaris (sebab selama kepemimpinan Fahri (Alm), lembaga itu tidak pernah didaftarkan ke Menkum ham melalui Dirjen Hum Ham, maka berdirilah LSM Penjara (Pemantau Kinerja Aparatur Negara) terdaftar resmi di Kemenhum ham, yang Ketua Umumnya adalah Andi Halim, dan bermarkas di Baros Cimahi” ujar Bang Koko. " Agung itu tau siapa saya, harusnya dia tau diri, takut terbuka belangnya, apalagi Sekjennya sudah buka bukaan pada ketua DPD, yaa tinggal tunggu waktu" sambung Ketua DPD tersebut.

Selanjutnya Lembaga yang di Ketuai Agung Setiawan, tidak memperoleh legalitas dari  Kemenhum ham, maka saya membantu mendaftarkan Lembaga itu dengan menambah kata DPP, dan diterima sekaligus didaftarkan ke Kemenkum Ham jadi seharusnya namanya adalah DPP Lsm Pemantau Kinerja Aparatur Negara atau disingkat DPP LSM Penjara, jadi Agung nggak ngerti apa apa, kasihan kan, selama itu Lembaganya nggak ada legalitasnya” sambung Bang Koko memberi penjelasan.

“Sebagai Sekjen, aku lebih hapal  siapa itu Agung, ada dugaan dimanipulasi AD dan ARTnya, kalo mau Mas Wartawan nanti saya kasihkan satu bundel Data LSM Penjara yang sudah diacak acak, sama si Agung, ini Lembaga yang terdaftar jangan ada tipu tipu” ujar Budi Baren yang selama wawancara mendampingi Ketua DPDnya.

“Agung itu kayaknya nggak ngerti Administrasi, Kop surat salah, Cap Lembaga Salah, dan yang paling parah dia nggak pernah memahami AD dan ART, jadi seluruh DPC DPC dia tanda tangani semua dan seolah olah Lembaga ini milik si Agung sendiri” sambung Sekjen DPP Lsm Penjara.

“Jadi saya ingatkan kembali untuk Kawan Kawan DPC yang Surat penunjukannya di tanda tangani hanya Ketua Umum saja, untuk diperbaiki sesuai AD dan ART Lembaga, segera hubungi saya sebagai Sekjen yang terdaftar di Kemenkum Ham, untuk di tambahkan Tanda tangan SEKJEN, ini Lembaga kita Bersama, dari kita untuk kita, bukan dimonopoli si Agung” ujar Sekjen DPP Lsm Penjara dengan wajah berang.

“Sebagai Ketua Umum, kelakuannya diduga sangat memalukan, kalo saya mau buka bukaan, bakal kelam hidupnya, tapi ya sudahlah, tapi Lembaga jangan dijadikan seperti itu, sangat memalukan dan memuakkan, kalo saya mau, saya bisa saja hubungi Dirjen Hum Ham untuk mengeluarkan surat pembekuan Lembaga, nama saya tercatat sebagai Sekjen ” sambung Budi Sekjen DPP Lsm Penjara, dengan dialek anak Medannya.

“oke, oke, jangan sampai jauh, jauh, saya menunggu kabar baik dari Agung untuk menyampaikan surat itu langsung, alamat Kantor DPD lengkap berikut NPWPnya ada, jangan melalui media, seharusnya Agung itu mawas diri, dan sesegera mungkin berobat rutin agar Stroke yang dideritanya, insya allah cepat sembuh, toh pekerjaannya sebagai Ketum sudah selesai, dan dilaksanakan sdr Toni, dia bisa mencalonkan diri kembali, kalo cinta Lembaga” ujar Bang Koko memotong pembicaraan Sekjen DPP yang sudah menjurus emosional.

Pemantauan Tim Jurnalis Transaktual dilapangan, bahwa sudah ada beberapa DPD yang dibekukan atau dihentikan kegiatannya, seperti Kota Medan, Depok, Riau, dan anehnya Suratnya, tanggal, bulan dan tahunnya pada salah semua, juga Cap yang digunakan berbeda, dan kenyataannya mereka semua masih berjalan seperti Lembaga lain pada umumnya. "Jalankan saja sesuai kerja Lembaga, Ketumnya "Stroke", ujar Mereka.

“Anda sebagai Wartawan, coba datang ke kantor DPPnya di Kab. Ciamis, biar jelas duduk persoalannya, kantor DPP itu kayaknya tidak punya pengurus, sebab istrinya dijadikan Pengawas, masih bagus seluruh DPD dan DPC dari Lembaga ini, punya Pusat Informasi dan Sekretariat Ujar Bang Koko menutup pembicaraan dengan para rekan Wartawan.

DPP Lsm Penjara itu milik kita bersama, bukan milik pribadi, nanti arwah pendiri tidak tenang di alamnya.

(Saipul/transaktual)