Rabu, 24 Oktober 2018 | 05:06 WIB

Mahathir : Malaysia mungkin rundingkan kembali kesepakatan dengan China

foto

 

Mahathir Mohamad memperlihatkan sebuah dokumen dengan tanda tangan pemimpin aliansi partai yang mengakui dia sebagai perdana menteri dalam sebuah konferensi pers menyusul pemilihan umum di Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (10/5/2018). (ANTARA FOTO/REUTERS/LAI SENG SIN).

Kuala Lumpur transaktual.com

Malaysia kemungkinan akan merundingkan kembali beberapa kesepakatan dengan China, kata mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada Kamis.

Mahathir mengungkapkan kemungkinan itu hanya beberapa jam setelah partai koalisinya merebut kemenangan menakjubkan atas pemerintahan Najib Razak.

Mahathir mengatakan pemerintahannya kemungkinan akan mengubah beberapa kebijakan yang diterapkan koalisi Barisan Nasional yang berkuasa lama, termasuk menyangkut pajak barang dan jasa yang sangat tidak disukai.

Tokoh berusia 92 tahun itu mengatakan dalam acara jumpa pers bahwa ia mendukung prakarsa China, "Belt and Road" (BRI), namun mengatakan Malaysia punya hak untuk merundingkan kembali syarat-syarat dalam sejumlah perjanjian dengan Beijing, jika diperlukan.

"Kita tidak punya masalah dengan itu (BRI), kecuali tentunya bahwa kita tidak ingin melihat terlalu banyak kapal perang di wilayah ini karena (sebuah) kapal perang akan menarik perhatian kapal-kapal perang lainnya," ujar Mahathir.

Menurut laporan Nomura bulan lalu, Malaysia merupakan salah satu pihak yang paling diuntungkan dari komitmen penanaman modal China di Asia, mendapat proyek-proyek infrastruktur senilai 34,2 miliar dolar AS (sekitar Rp481,3 triliun) terkait BRI, yang membuat para pengkritik menuduh Najab "menjual" Malaysia ke negara kuat di Asia itu.

Ketika ditanya soal perundingan kembali, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang tidak membahas masalah itu secara langsung tapi ia mengatakan hubungan kedua negara sedang berkembang dengan baik.

"(Hubungan baik) ini perlu disyukuri dan dijaga kedua pihak," kata Geng dalam acara jumpa pers rutin di Beijing seperti dilansir Reuters.

(ant/reuters/transaktual)