Minggu, 27 Mei 2018 | 17:03 WIB

Indonesia Gantikan Thailand Pimpin KTT Pertumbuhan

foto

 

Indonesia Gantikan Thailand Pimpin KTT Pertumbuhan.

SINGAPURA – transaktual.com

Indonesia akan menggantikan Thailand sebagai ketua Konferensi Tingkat Tinggi Pertumbuhan Tiga Negara Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) ke-12 yang akan dilaksanakan secara paralel dalam KTT ASEAN di Thailand pada 2019. Pergantian tersebut disampaikan secara resmi oleh Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha dalam KTT IMT-GT ke-11 yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Musa Hitam usai KTT Ke-32 ASEAN di Singapura, Sabtu (28/4).

Di Singapura, para pemimpin IMT-GT membahas pembangunan kota ramah lingkungan atau "green cities" dan pariwisata berkelanjutan, di samping prioritas utama tiga negara untuk meningkatkan konektivitas kawasan. Dalam pertemuan pemimpin tiga negara tersebut hadir pula Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Paduka Lim Jock Hoi dan Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB) Stephen P Groff.

Ditemui sebelum KTT, Groff mengemukakan ADB telah menjadi mitra program IMT-GT sejak 2007 dengan nilai proyek sekitar 47 miliar dolar AS untuk mencapai visi tiga negara untuk pembangunan kawasan yang terintegrasi, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan pada 2036. "ADB berkomitmen untuk mendukung pembangunan kota pintar dan pariwisata berkelanjutan di kawasan ketiga negara, termasuk di dalamnya pengelolaan sampah plastik di kawasan pariwisata," kata dia.

Groff juga menyampaikan harapan untuk pemerintah Indonesia yang akan menjadi koordinator IMT-GT ke-12 di Thailand pada 2019 agar melanjutkan program-program pembangunan berkelanjutan yang telah berjalan baik melalui mekanisme pertumbuhan tiga negara. IMT-GT merupakan kelompok subregional ASEAN yang bertujuan meningkatkan perkembangan ekonomi di 32 wilayah di tiga negara, yakni 10 provinsi di Indonesia, 8 negara bagian di wilayah utara Malaysia, dan 14 provinsi di wilayah selatan Thailand.

Dalam KTT tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

sumber: Antara/Rol/transaktual