Sabtu, 23 Februari 2019 | 13:21 WIB

Mengingat Kembali Lippo Karawaci Tbk Mendanai Megaproyek Meikarta, Hingga Tersandung KPK

foto

 

Mengingat Kembali Cara Lippo Karawaci Tbk Mendanai Megaproyek Meikarta, Hingga Tersandung KPK dan Pengadilan.

www.transaktual.com

Group Lippo pantas diacungi jempol sebagai kelompok usaha properti paling terintegrasi. Selain karena besaran proyek dan baurannya yang luar biasa luas, induk usaha propertinya yaitu PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) sudah mampu memonetisasi aset propertinya yang tidak likuid menjadi likuid melalui sekuritisasi aset.

Langkah tersebut menunjukkan posisi terdepan Grup Lippo yang sanggup merekayasa keuangan terdepan di antara emiten sektor properti. Lalu, Grup Lippo memulai proyek ambisiusnya yaitu kota mandiri Meikarta.

Januari 2016.
Pada awal 2016, Grup Lippo memulai proyek Meikarta. Promosi dan iklan mulai ramai berseliweran di halaman depan media cetak utama nasional, dengan taksiran total nilai iklan menakjubkan, mencapai Rp 1,5 triliun untuk 2017 saja. PT Mahkota Sentosa Utama, sebagai pengembang Meikarta, adalah anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK). Kota itu akan dikembangkan di atas lahan 500 hektare dengan 100 bangunan gedung dengan ketinggian 35-45 lantai dengan harga jual per apartemen mulai dari Rp 127 juta.

Gedung itu akan dijadikan hunian, strate title, 10 hotel berbintang, pusat belanja, dan area komersial dengan dukungan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan tempat ibadah yang nilai pengembangan kotornya (gross development value/GDV) diestimasi mencapai Rp 287 triliun.
Laporan keuangan LPCK per 31 Maret 2018 menunjukkan emiten saham tersebut menggenggam 100% saham Mahkota Sentosa Utama yang memiliki aset Rp 7,68 triliun per kuartal I-2018 dan Rp 6,63 triliun per akhir 2017.

Februari 2017.
PT Bowsprit Asset Management, cucu usaha LPKR melalui PT Primakreasi Propertindo, mulai menawarkan DIRE Bowsprit Commercial and Infrastructure dengan target Rp 2,45 triliun.

Dana dari DIRE akan digunakan mengakuisisi lima properti grup tersebut yaitu Berita Satu Plaza, Manara Matahari, Distribution Center Balaraja, Menara Asia, dan Life Tower.

Bowsprit Asset Management adalah perusahaan baru yang didirikan menggunakan nama PT Graha Dana Dinamika pada 2014 silam dengan fokus pada investasi properti dan infrastruktur.

REITS/DIRE adalah produk yang menghimpun dana dari investor untuk dibelikan aset properti dan kemudian keuntungan dari investasi properti itu akan dibagikan kepada pemilik unit Reits/DIRE tadi.

Dana yang didapat pengembang dari penjualan aset propertinya kepada Reits/DIRE dapat dimanfaatkan untuk pengembangan properti yang lain, sehingga asetnya yang semula tidak likuid menjadi likuid.
Keuntungan yang didapatkan investor berasal dari pembayaran uang kontrak penyewa toko/lahan di properti tersebut. Grup Lippo sudah mulai menjual mensekuritisasi aset layanan kesehatannya dengan produk First Reits sejak 2006 dan properti mal-nya dengan produk Lippo Mall Indonesia Retail (LMIR) Trust.

Pencatatan kedua reits di Bursa Singapura itu bahkan lebih dulu daripada payung hukum produk serupa di Indonesia yaitu dana investasi real estat (DIRE) pada Desember 2007. Dari manajemen aset propertinya tersebut, LPKR dalam laporan keuangannya per Maret 2018 memiliki aset keuangan yang tersedia untuk dijual senilai Rp 5,24 triliun, terdiri dari LMIR Trust Rp 3,4 triliun dan First Reits Rp 1,83 triliun.

Dari sisi pemasukan, LPKR juga mampu mencatatkan omzet Rp 113,67 miliar dari pengelolaan properti dan portofolio, terutama yang disumbang dari sekuritisasi LMIR Trust dan First Reits.

Agustus 2017.
Promosi penjualan apartemen Meikarta yang diwarnai hiruk pikuk iklan di media cetak maupun televisi mulai menemui ganjalan. Izin pembangunan untuk proyek seluas 500 hektare tersebut disebut baru memiliki izin bangun untuk areal seluas 84,6 hektare, sisanya adalah izin penggunaan lahan saja.Karena itu, Pemprov Jawa Barat pernah mengirimkan surat kepada pengembang Meikarta untuk menghentikan sementara pembangunan.

Oktober 2017.
Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, memastikan semua perizinan dan kepemilikan tanah atas Meikarta tidak ada masalah. Pernyataan itu disampaikan Luhut dalam acara tutup atap (topping-off) dua menara apartemen Meikarta yang sudah jadi.
Luhut juga menekankan agar masyarakat tidak cepat berburuk sangka terhadap proyek Meikarta. 

Lembaga Pemeringkat Mulai Tak Percaya.

Maret 2018.
Pada Maret tahun ini, peringkat REITs kedua Grup Lippo tersebut diturunkan lembaga pemeringkat internasional yaitu Moody's Investors Service ke peringkat tak layak investasi (non-investment grade) Ba1, atau biasa dikenal sebagai junk (sampah).

Sebelumnya, surat berharga tersebut mendapat peringkat layak investasi (investment-grade) pada Baa3. Peringkat itu diturunkan setelah Moody's melakukan pengkajian sejak 21 Desember 2017, didorong oleh menurunnya kualitas kredit pada beberapa entitas bisnis kunci di grup Lippo yang menyumbang sepertiga pemasukan LMIRT.

Prospek peringkat (outlook) kredit produk sekuritisasi tersebut juga diturunkan menjadi negatif, yang berarti peringkat produk tersebut dapat turun lagi dalam waktu dekat jika tidak ada perbaikan signifikan. Outlook negatif itu juga dikaitkan dengan eksposur keuangan Grup Lippo karena kualitas kredit perusahaan kunci di grup tersebut memburuk, yaitu PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR, B1, outlook negatif) dan PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA, B1, outlook stabil).
April 2018.
Sayangnya, Meikarta sempat diterpa isu negatif lain yaitu berhentinya pekerjaan konstruksi di lapangan pada akhir April.
Manajemen Grup Lippo langsung membantah isu tersebut dan menyatakan proyek raksasanya berjalan sesuai rencana, dan target 32 menara dapat rampung pada Desember 2018 serta serah terima pada Maret 2019 akan tercapai.
Hampir bersamaan, Bowsprit Asset Management kembali menawarkan produk DIRE Bowsprit Commercial and Infrastructure setelah gagal diterbitkan tahun lalu dengan target dana yang lebih kecil yaitu Rp 1,19 triliun.
September 2018
Bowsprit Asset Managament berpotensi menjadi penerbit dana investasi infrastruktur (Dinfra) pertama di Indonesia dengan penerbitan produk yang bernama Dinfra Bowsprit Township Development.
Produk tersebut rencananya akan dipasarkan kepada investor dan dapat meraup dana hingga Rp 750 miliar.
Penerbitan Dinfra tematik tersebut dapat menjadi alternatif pendanaan bagi proyek Meikarta yang memiliki tema serupa.
Meskipun demikian, hingga saat ini belum tampak kegiatan pemasaran Dinfra perdana Indonesia tersebut di pasar modal.
Oktober 2018.
Pengembang Meikarta yaitu Mahkota Sentosa Utama menerbitkan surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) perdananya pada awal Oktober. Namun, nilai penerbitan MTN pertamanya itu sangat kecil yaitu Rp 4,8 miliar. Bertindak sebagai kustodian MTN Mahkota Sentosa Utama adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dan Bowsprit Asset Management sebagai manajer investasi penerbitan efek itu.

Kemungkinan besar, Bowsprit Asset Management akan menggunakan MTN itu untuk menjadi dasar produk DIRE atau reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) yang akan mendanai proyek Meikarta.

Semalam, terjadi penangkapan melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap manajemen Grup Lippo dan pejabat Pemkab Bekas serta beberapa pihak lain terkait dengan proyek Meikarta.

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Grup Lippo Billy Sindoro jadi tersangka, dengan dana Rp 13 miliar sebagai barang bukti suap perizinan pembangunan lahan seluas 84,6 hektare di Meikarta.

Ridwan Kamil Mulai Irit Bicara Soal Suap Meikarta.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kali ini irit bicara di depan publik mengenai kasus suap megaproyek Meikarta yang secara tidak langsung menyeret nama pemerintah daerah Jawa Barat.

Berbicara usai menghadiri sebuah seminar milenial di Djakarta Theater, Ridwan mengaku dilarang untuk berkomentar terkait dengan kasus Meikarta. Meski demikian, dia tak menjelaskan secara spesifik terkait hal itu.

"Saya tidak akan berkomentar lebih jauh. Kemarin dilarang komentar," cetus Ridwan, Jakarta, Minggu (28/10/2018).

Ridwan memilih untuk tidak memberikan spekulasi yang lebih luas kepada awak media, terkait bagaimana penanganan pemerintah daerah Jawa Barat merespons kasus Meikarta, lantaran banyak aspek yang harus dipertimbangkan.

"Saya sudah bilang saya tidak bisa berkomentar urusan Meikarta. Saya dilarang. Nanti saya salah lagi. Jadi mohon maaf," kata Ridwan.
Sebagai informasi, kasus suap Meikarta memang secara tak langsung menyeret nama pemerintah daerah Jawa Barat terkait dengan perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan dari Pemprov untuk proyek tersebut.

Ridwan dalam cuitannya di Twitter pribadinya beberapa waktu lalu pun membanding-bandingkan proyek tersebut dengan proyek reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta yang juga menjadi kontroversi belakangan.

"Urusan menyetop atau membatasi sebuah proyek bermasalah harus melalui proses yang adil dan proporsional. Seperti yang terjadi di kasus Reklamasi Jakarta, ternyata tidak semua dihentikan. Pastilah karena Pemprov DKI sudah dengan pertimbangan aspek hukum yang memadai dan adil," kata Ridwan.

Meikarta merupakan properti yang dikerjakan oleh PT Mahkota Sentosa Utama yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dengan kepemilikan 100%. Sementara LPCK merupakan anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta. Ada 10 orang yang diamankan dalam OTT KPK.

Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Para pejabat pemerintah kabupaten Bekasi yang ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima total duit Rp 7 miliar dari pihak pemberi. Uang itu merupakan bagian dari commitment fee fase pertama Rp 13 miliar.

KPK juga menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Billy ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta.

Kasus ini terus dikembangkan oleh KPK hingga melakukan penggeledahan ke kantor pusat Lippo Grup. Bahkan rumah kediaman CEO Lippo Grup James Riady ikut digeledah KPK.

Lippo dan Proyek Meikarta, Target Untung Berakhir Buntung (?).

Grup Lippo akhir-akhir ini menjadi buah bibir bagi kalangan investor hingga masyarakat. Hal ini disebabkan paska Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan OTT di Kabupaten Bekasi terkait mega proyek Meikarta.

Para pejabat pemkab Bekasi yang ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima total uang Rp 7 miliar dari pihak pemberi. Duit itu merupakan bagian dari commitment fee fase pertama Rp 13 miliar.
Selain itu, KPK juga menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Billy ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta.

Meikarta merupakan megaproyek properti yang dikerjakan oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dengan kepemilikan 100%. Sementara LPCK sebanyak 54% sahamnya dimiliki oleh PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR).
Dengan sentimen negatif tersebut, saham-saham milik grup Lippo terus berguguran selama beberapa hari terakhir ini.

Tanggapan dan reaksi mulai dari otoritas pasar modal hingga pemerintah memberikan penjelasan terkait kasus yang menimpa grup yang dimiliki keluarga Riady ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ikut berkomentar terkait masalah yang sedang menimpa mega proyek ini. Luhut menegaskan proses hukum tetap harus dilaksanakan jika memang ada tindak pidana korupsi dalam proses perizinan.

"Kalau memang ada masalah ya hukum berlaku. Tapi ini memang ya, kita sayangkan kok sampai jadi begitu," kata Luhut.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan akan meminta klarifikasi kepada manajemen perusahaan lantaran sahamnya tercatat di bursa. Klarifikasi ini akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia.

"Meikarta kita akan lihat dan mungkin akan minta klarifikasi sih. Nanti koordinasi dengan bursa. Pada dasarnya kita kan kerja sama pengawasan dengan bursa. Ya mudah-mudahan," kata Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Kamis (18/10).

Sejalan dengan OJK, BEI telah dua kali melakukan pemanggilan kepada perusahaan yang dimiliki oleh klan Riyadi ini. Sayangnya, dua kali dipanggil maka dua kali juga pihak perusahaan mangkir dari pemanggilan ini.

Selain itu, Maybank Kim Eng Sekuritas Indonesia menilai dengan adanya kasus penyuapan yang saat ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini dinilai akan berdampak negatif pada presales properti perusahaan karena adanya ketidakpastian pada izin pengembangan.

Terseok-seok di Meikarta.
Megaproyek Meikarta mulai diluncurkan pada Januari 2016 di lahan seluas 22 juta meter persegi di Cikarang. PT Mahkota Sentosa Utama yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang dimiliki 100%. Sementara LPCK sebanyak 54% sahamnya dimiliki oleh PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR).

Awal ramainya berita Meikarta bermula dari belanja iklan yang sangat besar. Lembaga riset Nielsen sempat mengungkapkan bahwa belanja iklan untuk pemasaran Meikarta sepanjang tahun lalu mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun. Nielsen lantas mengakui bahwa belanja iklan sektor properti seperti yang dilakukan Meikarta belum pernah mereka lihat sebelumnya.

Kemudian proyek ini juga sempat diterpa isu proyek ini berhenti. Lalu, manajemen LPKR buru-buru membantah dan menegaskan bahwa perseoran terus melanjutkan pembangunan proyek tersebut.

Proyek ini juga mendapat gugatan dari sejumlah vendor yang terlibat dalam peluncuran proyek ini. Sampai Mahkota Sentosa Utama digugat pailit oleh dua vendornya yakni PT Relys Trans Logistic, PT Kertas Putih Indonesia dan PT Imperia Cipta Kreasi.
Lagi-lagi Lippo bisa menang melawan para penggugat. Pengadilan menolak gugatan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perusahaan yang menjadi vendor mega proyek Meikarta.

Tersandung Kasus Meikarta, KPK akan Panggil James Riady.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil CEO Grup Lippo, James Riady, sebagai saksi. Pemeriksaan ditujukan untuk mengetahui soal dugaan pertemuan antara pihak Lippo dan Pemerintahan Kabupaten Bekasi membahas suap proyek Meikarta.
"Waktu pemanggilan nanti akan disampaikan lebih lanjut...tadi saya cek ke penyidik, memang ada rencana dan kebutuhan pemeriksaan saksi James Riady. Dan saksi lain dari Pemkab dan Lippo," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah melalui pesan instan kepada CNBC Indonesia Jumat (19/10/2018).

Namun Febri tak menyebut tanggal jadwal pemeriksaan James Riady. KPK sebelumnya menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan suap Meikarta ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Salah satu lokasi yang digeledah adalah rumah James Riady.
Seperti dikutip dari detikcom, dalam perkara ini, KPK menetapkan sembilan tersangka:

Diduga sebagai penerima:

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin,

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin,

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor,

Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Diduga sebagai pemberi:

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro,

Konsultan Lippo Group Taryadi,

Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, dan

Pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi itu diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar. Duit itu diduga terkait perizinan proyek Meikarta. 

Para Saksi sudah mulai dipanggil satu persatu, termasuk Mantan Gubernur Jawa Barat, Aher, juga Sekda Jabar Iwa Karniwa, juga Mantan Wakil Gubernur Jabar, Demiz, dan masih banyak lagi menunggu giliran untuk bersaksi.

Sampai sekarang kasus Meikarta Lippo Cikarang masih terus bergulis di Pengadilan Negeri klas. 1 A Khusus Bandung, dan selalu ramai untuk dijadikan bahan liputan bagi para Wartawan.

Dari berbagai sumber : (hps/wed/prm/gus/chandra Gian Asmara/CNBC IndonesiaTIM RISET CNBC INDONESIA (irv/hps/transakt)