Rabu, 23 Januari 2019 | 04:27 WIB

Tidak Ada Yang Tersisa, Semua Terdakwa Kasus Kredit Palsu Bank Mandiri Bandung Divonis Bebas

foto

 

Tidak Ada Yang Tersisa, Semua Terdakwa Kasus Kredit Palsu Bank Mandiri Bandung Divonis Bebas.

www.transaktual.com

Setelah memvonis bebas lima terdakwa pegawai Bank Mandiri cabang Bandung, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pun membebaskan Direktur Utama PT Tirta Amarta Bottling (TAB) Roni Tedi dan pegawainya Juventius dari tuntutan jaksa penuntut umum. Lima pegawai Bank Mandiri cabang Bandung dan Dirut PT TAB ini sebelumnya didakwa dalam kasus kredit bodong sebesar Rp 1,8 triliun.

Majelis Hakim yang diketuai Martahan Pasaribu menilai para terdakwa dalam kasus tersebut tidak terbukti melakukan tindakan melawan hukum. Hakim menilai proses pengajuan kredit Bank Mandiri cabang Bandung dengan Dirut PT TAB berjalan sesuai prosedur.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Juventius dan Rony Tedi tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair, subsidair maupun lebih subsidair. Membebaskan terdakwa dari tuntutan penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari tahanan sejak putusan ini dibacakan,” ujar Martahan saat membacakan uraian putusan untuk terdakwa Roni dan Juventius, PN Bandung, Senin, 7 Januari 2018.

Pada pembacaan putusan untuk terdakwa Roni Tedi dan Juventius, majelis hakim pun menyebutkan, dakwaan yang menyebutkan kedua terdakwa memalsukan laporan keuangan untuk mendapat kredit investasi dan modal kerja tidak terbukti.

Vonis majelis hakim ini sangat jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya‎, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menuntut kedua terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan meminta hakim menjatuhkan pidana penjara 20 tahun untuk Rony Tedy dan Juventius 10 tahun penjara.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung pun menuntut lima terdakwa dari pihak Bank Mandiri Cabang Bandung. Mereka adalah Commercial Banking Manager Bank Mandiri Bandung Surya Beruna, Senior Credit Risk Manager Bank Mandiri Bandung Teguh Kartika Wibowo,Senior Relation Manager Bank Mandiri Bandung Frans Eduard Zandstra, Komite Tingkat I Poerwito Pudji dan PJ Commercial Head Banking Bank Mandiri Bandung 1 Toto Suharto.

Kelima terdakwa ini dinilai lalai dalam memberikan kredit kepada Roni. Sehingga, jaksa menilai dari pemberian kredit tersebut negara merugi hingga Rp 1,8 triliun.

Namun, dalam putusan, kelima terdakwa dinyatakan bebas. Kelimanya dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwa oleh jaksa penuntut umum.

Menanggapi putusan majelis hakim, jaksa penuntut umum akan berpikir untuk melakukan kasasi atau tidak. Namun, saat ditanya lebih lanjut setelah sidang, jaksa enggan banyak berkomentar.

“Nanti saja. Kita akan pikir-pikir dan membuat laporan berjenjang ke pimpinan,” unar jaksa Fatoni.

Kasus ini berawal dari dugaan manipulasi data yang diajukan PT Tirta Amarta. Direktur Tirta Amarta Rony Tedi mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bandung sebesar Rp880,6 miliar, perpanjangan, dan tambahan plafon letter of credit Rp40 miliar, serta fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp 250 miliar selama 72 bulan.

Namun, hasil audit menunjukkan PT Tirta Amarta Bottling telah mengajukan kredit ke Bank Mandiri Cabang Bandung senilai Rp 1,47 triliun, dengan jaminan aset hanya Rp 73 miliar.

Dana yang seharusnya untuk kepentingan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja itu kemudian dipergunakan untuk keperluan lain.

Ketujuh terdakwa tersebut antara lain, dari Bank Mandiri Cabang Bandung antara lain, Surya Baruna Semenguk yang saat kredit dicairkan menjabat sebagai Commercial Banking Manager Bank Mandiri Cabang Bandung, Teguh Kartika Wibowo (Senior Credit Risk Manager Bank Mandiri Cabang Bandung), Frans Eduard Zandra (Relationship Manager Bank Mandiri Cabang Bandung), Totok Suharto, dan Poerwitono Poedji Wahjono (pegawai Bank Mandiri) Sedangkan terdakwa dari PT Tirta Amarta Bottling (TAB) Rony Tedy dan Juventius.

Mereka dinyatakan oleh majelis hakim yang terdiri atas Tety Siti Rohmat Setiawati, Martahan Pasaribu, Tardi, Judijanto, dan Basari Budhi Pardiyanto, tidak bersalah. 

Dakwaan primer maupun sekunder yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti bahwa para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pengucuran kredit senilai Rp1,1 triliun. 

Karena itu, majelis hakim memutuskan membebaskan seluruh terdakwa dari tuntutan, membebaskan para terdakwa dari tahanan, dan mengembalikan harkat dan martabat para terdakwa.

Putusan bebas itu disambut gembira oleh Supriyadi, kuasa hukum Rony Tedy dan Juventius, dua pimpinan PT TAB. "Kami bersyukur atas putusan ini. Hakim bertindak progresif, tidak hanya jadi corong undang-undang tapi juga meletakkan telinganya di hati nurani rakyat," kata Supriyadi seusai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung.

Menurut Supriyadi, perkara ini merupakan peristiwa kredit perbankan, tidak bisa jadi peristiwa pidana korupsi. Dia mencontohkan, kalau orang bank beri fasilitas kredit, lalu kreditnya gagal bayar, lantas orang bank-nya mau dipenjara semua? 

"Sedari awal kasus ini terlalu dipaksakan jadi peristiwa pidana Ini pelajaran buat kita semua termasuk jaksa, bahwa dalam menegakkan hukum, jangan serampangan," ujar dia.

Supriyadi menilai, keserampangan jaksa terlihat dalam pembuktian kerugian keuangan negara. Menurut jaksa, berdasarkan audit BPK, kerugian negara mencapai Rp 1,8 triliun. Padahal audit itu tidak mengakomodir aset yang diagunkan terdakwa ke Bank Mandiri.

"Yang dihitung BPK bukan kerugian negara, melainkan jumlah pinjaman terdakwa Rony Tedy yang terdiri dari nilai tunggakan pokok kredit Rp1.460.669.007.390 dan tunggakan bunga kredit Rp372.824.095.425.57 per tanggal 17 Mei 2018. Aset yang dijaminkan tidak dihitung," tutur Supriyadi.

Disinggung tuduhan bahwa Rony Tedy memalsukan laporan keuangan untuk mencairkan kredit, itupun tidak terbukti. "Ya karena tidak ada pembanding, mana laporan yang benar, mana yang tidak," tandas dia. 

Dodi S Abdul Kadir, pengacara lima terdakwa dari Bank Mandiri, mengungkapkan, kliennya selama persidangan, berdasarkan bukti dan saksi, sudah terbukti melakukan tugas dengan baik.

"Klien kami sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur di Undang-undang Perbankan. Tidak hanya itu, klien kami juga sudah melaksanakan tugas dengan benar sehingga tidak ada kelalaian dan perbuatan melawan hukum," ungkap Dodi.

Jonas M Sihaloho, anggota tim pengacara lima terdakwa dari Bank Mandiri menambahkan, keputusan majelis hakim membebaskan kliennya dirasa adil. "Keputusan majelis sesuai ketentuan dan fakta hukum. Selama persidangan kami berjuang untuk membuktikan klien kami tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan putusannya memang demikian," ujar Jonas. 

MENURUT MAJELIS HAKIM.

“Penggelembungan data keuangan PT TAB untuk melancarkan kredit sebagaimana dalam dakwaan jaksa, berdasarkan barang bukti yang diajukan majelis hakim tidak menemukan bukti sebagai dasar untuk dakwaan. Sehingga, unsur perbuatan melawan hukum terdakwa tidak terpenuhi," ujar anggota majelis hakim Basari Budi Pardiyanto

KRONOLOGI TUNTUTAN JPU.

Beberapa waktu lalu, Dua orang karyawan Bank Mandiri dituntut 20 tahun penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembobolan Bank Mandiri senilai Rp1,8 triliun.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Khusus Bandung, Rabu (5/9/2018), menghadirkan dua orang terdakwa yakni Totok Suharto selaku commerscial banking head bank mandiri cabang bandung 1 dan Poerwitono Pudji Wahjono selaku whole sale risk kredit.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, kedua terdakwa dinilai telah meloloskan kredit kepada PT TAB (Tirta Amarta Bottling) yang merugikan negara sebesar Rp1,8 triliun.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa pasal 1,3 dan 15 Undang-undang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.

Kedua terdakwa telah meloloskan kredit yang diajukan oleh PT TAB dalam kredit komesial sebesar Rp1,1 triliun. Padahal, perusahaan tersebut hanya memiliki agunan sebesar Rp79 miliar. Perusahaan tersebut diketahui tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian uang negara sebesar Rp1,8 triliun.

Direktur Utama PT Tirta Amarta Bottling (TAB) Roni Tedy, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit investasi dan kredit modal kerja dari Bank Mandiri, dituntut bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Menuntut agar terdakwa Roni Tedy dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp 1 miliar‎ subsidair kurungan satu tahun dan mengganti kerugian negara senilai Rp 1, 8 triliun atau diganti hukuman enam tahun," ujar penuntut umum Fathoni, di ruang sidang 2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (19/12).

Dalam tuntutanya, jaksa menilai ‎terdakwa Roni Tedy terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana dakwaan subsidair pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junc‎to Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana.

Selain Roni Tedy, stafnya, Juventius juga menjalani sidang ‎tuntutan.

Ia dituntut bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana dakwaan subsidair pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junc‎to Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana.

"Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsider kurungan enam bulan," ujar jaksa.

Sementara itu, ‎terdakwa lainnya dalam kasus ini dari Bank Mandiri yakni Surya Beruna Semenguk, Teguh Kartika Wibowo, Totok Suharto dan Ir Poerwintono juta dituntut bersalah dengan pidana penjara 8 tahun, Satu terdakwa lagi, Frans Eduard Zandstra dituntut enam tahun.

(Berbagai sumber/ www.transaktual.com )