Sabtu, 15 Desember 2018 | 07:30 WIB

Banyak Korban Pinjam Online, Bos OJK: Laporkan, Kita yang Beresin

foto

 

Banyak Korban Pinjam Online, Bos OJK: Laporkan, Kita yang Beresin.

Jakarta – www.transaktual.com

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kebanjiran pengaduan korban dari pinjaman online. Total pengaduan mencapai ratusan dengan berbagai alasan, mulai dari bunga mencekik hingga ancaman.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengimbau kepada masyarakat agar juga mengadu ke OJK. Dia menegaskan bahwa OJK siap memberantas fintech-fintech yang melanggar aturan ataupun ilegal.

"Itu size-size kecil penipuan kita berantas, laporkan,.. Kalau ada yang dirugikan karena transaksi-transaksi keuangan laporkan ke OJK, nanti itu kita akan beresin. Sekarang kita tekel aja, laporin ke kami," ujarnya di Senayan, Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Wimboh juga berharap agar masyarakat tidak mudah percaya dengan tawaran pinjaman online. Masyarakat diharapkan untuk memahami terlebih dahulu pola transaksi keuangan fintech dan aturan yang dibuat OJK.

"Masyarakat harus bisa melindungi, harus paham transaksi-transaksinya dan perusahaan fintech kita sarankan untuk melindungi kepentingan masyarakat, transparan. Sudah ada ketentuannya sehingga kalau masyarakat merasa tidak terlindungi merasa ditipu bisa lapor ke OJK," tegasnya.

OJK sendiri telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri financial technology (fintech).

Dalam aturan itu berisi tentang tata cara perizinan fintech, hingga perlindungan konsumen, transparansi serta anti pencucian uang. Berikut rinciannya:

Perlindungan Konsumen.

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu (a) transparansi, (b) perlakuan yang adil, (c) keandalan, (d) kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan (e) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Transparansi.
Penyelenggara IKD (Industri Keuangan Digital) wajib menerapkan prinsip pengawasan berbasis disiplin pasar, risiko dan teknologi terhadap inovasinya antara lain harus memperhatikan transparansi produk dan layanan, pasar yang kompetitif dan inklusif, kesesuaian dengan kebutuhan konsumen, penanganan mekanisme keluhan yang segera, dan aspek keamanan dan kerahasiaan data konsumen dan transaksi.

Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Penyelenggara IKD juga wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap konsumen sesuai ketentuan Peraturan OJK di bidang AML-CFT (Anti Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism).

(das/dna/transakt)