Senin, 25 Maret 2019 | 19:32 WIB

Mengurai Benang Kusut, Silang Pendapat DPP Lsm Penjara

foto

 

Mengurai Benang Kusut, Silang Pendapat DPP Lsm Penjara.

www.transaktual.com

Silang pendapat yang terjadi pada DPP LSM Penjara dan terjadi beberapa waktu belakangan ini, membuat Tim Investigasi Transaktual online berupaya mencari informasi yang lebih akurat dan berimbang.

Ditemui ketika libur kemarin (19 November 2018), Tb. Koko Asmara (Bang Koko...red), yang juga adalah Pemegang mandat dari Penasehat, Pembina dan Sekjen DPP Lsm Penjara untuk membahas Pelaksanaan Rapimnas dan Munaslub DPP Lsm Penjara dalam waktu dekat.

“Sebenarnya saya hanya coba menjembatani silang pendapat yang terjadi antara para Pengurus DPP Lsm Penjara, DPD dan DPC yang seharusnya tidak perlu terjadi” ujar Bang Koko (sebutan akrabnya), membuka pembicaraan pada wartawan.

Bila diperhatikan memang ada sesuatu yang belum bener, sesuai dengan Akta Notaris dari Nikke Kaniawadani SH,Mkn, nama Lembaga Perserikatan Perdata Lembaga Swadaya masyarakat Pemantau Kinerja Pejabat Aparatur Negara, dengan No. Akta : 17 tgl. 24 September 2008.

Pendiri adalah : Ahmad Fachri.- Ayi Indramawan.- Diana Damayanti, SE.

Setelah Pendiri Ahmad Fachri (Alm) meninggal, Selanjutnya pada 20 Februari 2013 diadakan Musyawarah Nasional (Munas) ke – 1 di Hotel Tyara Plaza Kab. Ciamis. Yang dimuat dalam Berita Acara Musyawarah Nasional ke – 1 Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara “Lsm Penjara”, dihadiri oleh Penasehat dan Pembina, dengan pengesahan Akta No. 36, tgl. 13 Januari 2014, Notaris Nikke Sri Kaniawardani,SH.Mkn.

Susunan Pengurus adalah : Penasehat : H.Maksi Mewengkang. Pembina : Ramses Ramona Siagian SH. Ketua : Agung Setiawan. Sekretaris : Hendra Budi Dermawan. Bendahara : Budi Harso.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah, bahwa Lembaga Kemasyarakatan harus didaftarkan pada Kemenkumham melalui Dirjen AHU, maka 23 Mei 2015 Notaris Ciamis, Nevie Alifah Assegaf SH, MH. Membuat Akta Pendirian Perkumpulan DPP Lsm Pemantau Kinerja Aparatur Negara, No. Akta : 26, di Kab. Ciamis.

Susunan Pengurus sesuai Dirjen AHU (thn 2015) adalah :

Ketua : Agung Setiawan. Sekretaris : Hendra Budi Dermawan. Bendahara : Budi Harso. Pengawas(Ketua) : Tutin Mulyatin.

Selanjutnya pada 01 November 2017, terjadi Perubahan Struktur Pengurus Pusat, yang di Akta kan oleh Nevie Alifah Assegaf SH, MH. Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan DPP Lsm Pemantau Kinerja Aparatur Negara, No. Akta : 1, di Kab. Ciamis.

Dengan Susunan Pengurus sesuai Dirjen AHU (thn 2017) adalah :

Ketua : Agung Setiawan. Sekretaris : Hendra Budi Dermawan. Bendahara :Tutin Mulyatin. Pengawas(Ketua) : Wahyudin Heriyanto.

Sementara ditempat terpisah, Sekjen DPP LSM Penjara mengatakan bahwa dirinya tidak pernah ada mengikuti Rapat Umum Luar Biasa Pengurus Perkumpulan DPP Lsm Pemantau Kinerja Aparatur Negara, bertempat di Perum Kertasari Blok. V No. 209 Kab. Ciamis.

“Pada waktu itu, saya masih di luar kota Ciamis, tepatnya di Medan mengunjungi keluarga, jadi Rapat umum luar biasa Pengurus Perkumpulan DPP Lsm Pemantau Kinerja Aparatur Negara, bertempat di Perum Kertasari Blok. V No. 209 Kab. Ciamis, benar benar saya tidak mengetahui, No. KTP saya yang tertera di Akta Notaris itu, juga tidak sesuai dengan nomor aslinya” sangkal Sekjen DPP Lsm Penjara, Hendra Budi Dermawan pada wartawan.

Selanjutnya sesuai dengan berita acara pelaksanaan pertemuan antara Penasehat, Pembina dan Sekjen DPP Lsm Penjara (H.Maksi Mewengkang, Ramses Ramona Siagian SH dan Hendra Budi Dermawan) pada tgl. 14 November 2018, di Bober Café Jalan Riau Bandung, mengenai Rapimnas yang dilanjutkan dengan Munaslub DPP Lsm Penjara, ada beberapa poin yang akan disampaikan dalam Pertemuan Rapimnas yang membahas, diantaranya adalah :

  1. Menunjuk Asmara mainur (Bang Koko…red) (ketua DPD –DPP Lsm Penjara Jabar) sebagai Ketua Pelaksana kegiatan yang dibantu pengurus DPD Jabar lainnya.
  2. Menentukan masa bhakti Ketua Umum DPP Lsm Penjara.
  3. Memperbaiki Akta untuk kepastian hukum.
  4. Memperbaiki AD dan ART DPP Lsm Penjara.
  5. Hal hal lain yang terungkap dalam Rapimnas, sebelum Munaslub.

“Kerja saya, hanya sebatas mengundang semua unsur Penasehat, Pembina, DPP – DPD dan DPC serta pihak lain yang dianggap bisa membantu terselenggaranya Rapimnas DPP Lsm Penjara, baik dari unsur Pemerintahan maupun rekanan Lembaga” sambung Bang Koko menjelaskan rencana kerjanya, didampingi Sekretaris DPD Jabar, Saipul.

“Mengapa diadakan Rapimnas” ujar Wartawan pada Ketua Pelaksana, yang dijawab oleh Bang Koko, bahwa sesuai dengan tanggal 20 Februari 2013 diadakan Musyawarah Nasional (Munas) ke – 1 di Hotel Tyara Plaza Kab. Ciamis. Yang dimuat dalam Berita Acara Musyawarah Nasional ke – 1, maka diharapkan pada 20 Februari 2018 akan diadakan Munas yang ke 2, sesuai AD dan ART Lembaga, lima tahun sekali.

“Jadi logika berpikirnya adalah, sebelum Munas, atau Munaslub, diadakan rapat pendahuluan para segenap pimpinan Lembaga” ujar Bang Koko.

“Harapan saya juga bahwa nantinya Ketum yang selesai masa bhaktinya, dapat memberi pandangan tentang hal ini, bila kita berpatok pada Munas ke 1 di Ciamis, dan ucapan HUT DPP Lsm Penjara ke 10, terkecuali Ketum berpijak pada pendirian DPP Lsm Penjara tahun 2015, naaah.. ini yang harus diluruskan di Lembaga yang sudah besar seperti ini, Akta Notaris mana yang diakui, agar Anggota tidak menduga duga” sambung Ketua DPD – DPP Lsm Penjara Jabar pada Wartawan.

“Saya beserta rekan rekan berharap, setelah undangan disampaikan kepada rekan rekan Pengurus, DPP, DPD, DPC, dan menerima tanggapannya, dua minggu setelah itu, kita tentukan, Lokasi atau tempat diadakannya Rapimnas” ujar Ketua DPD – DPP Lsm Penjara, Jabar tersebut pada wartawan.

“Bagaimana bila para pengurus DPD dan DPC tidak bersedia hadir dan tidak memberi tanggapannya” ujar Wartawan pada Ketua Pelaksana kegiatan.

“Bila yang diundang, para Pengurus Lembaga tidak hadir, dan tidak memberi tanggapan,maka arsip berkas yang telah disampaikan, berikut penunjukan saya sebagai Ketua Pelaksana kegiatan Rapimnas, akan diserahkan kembali kepada Penasehat, Pembina dan Sekjen, biarkan mereka yang melanjutkannya pada Kemenhumham melalui Dirjen AHU” ujar Bang Koko dan di amini oleh Sekretarisnya.

Disisi lain, menurut pandangan dari Penasehat, Pembina dan Sekjen, bila terjadi Deadlock atau gagal dan tidak menemukan solusinya, maka mereka akan mengantarkan berkas tersebut ke Dirjen AHU, berikut berkas berkas pendukung lainnya, untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya.

“Jadi untuk sementara waktu, masih tetap berjalan dan belum tau sampai kapan, maka Para Pengurus Lembaga di DPD maupun DPC, silahkan saja berjalan sesuai dengan Tupoksinya masing masing, apalagi Pengurus DPP mengalami kekosongan kegiatan selama ini” ujar Pembina DPP Lsm Penjara, Ramses Ramona Siagian SH.

Sementara itu Penasehat DPP Lsm Penjara, H. Maksi Mewengkang menambahkan bahwa bila waktunya tiba, maka lembaga harus mengadakan Munas, terkecuali bila Pengurus atau Ketua berhalangan tetap, segera adakan Munaslub, tapi harus diawali dengan Rapimnas, sesuai AD dan ART.

“Seluruh rencana kegiatan ini berpulang pada Pengurus Lembaga, tunggu saja nanti, apapun keputusannya, saya akan undang kembali kawan kawan pers, untuk pemberitaan/ekspose silang pendapat di DPP Lsm Penjara ini, mudah2an sebelum ada Rapimnas, sudah ada masukan yang berarti dari teman teman di Lembaga, dan lebih baik lagi bila Rapimnas nya membahas masa depan Lembaga, semoga....” sambung Bang Koko menutup pembicaraan.

(Farrel/transaktual)