Senin, 16 Juli 2018 | 03:58 WIB

Wawancara Transaktual dengan Dr. Yopi Gunawan, S.H., M.H., M.M.

foto

 

Dr. Yopi Gunawan, S.H., M.H., M.M.

transaktual.com

Terungkapnya berbagai kasus dan dipidananya para pegawai bank mencerminkan maraknya tindak pidana perbankan di Indonesia. Itulah alasan pertama mengapa buku ini ditulis, papar Dr. Yopi Gunawan, S.H., M.H., M.M. dan Dr. Kristian, S.H., M.Hum., di Kantor Hukumnya yang beralamat di Kompleks International Trade Center (ITC)  Kosambi Blok D No. 22-23, Jl Baranangsiang Bandung.

Masyarakat harus sadar dan waspada dengan adanya “oknum-oknum” tertentu dari lembaga perbankan yang melakukan tindak pidana demi mencari keuntungan pribadi dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab.

Selain merugikan masyarakat, tindak pidana perbankan ini juga dapat merugikan lembaga perbankan, kareakan merusak citra bank yang bersangkutan dan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan.

Mengingat lembaga perbankan mengandalkan prinsip kepercayaan (fiduciary principle atau trust institution), dengan demikian maka bank juga perlu melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menanggulangi tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab ini. jelas Dr. Yopi Gunawan, S.H., M.H., M.M. selaku praktisi hukum yang telah lama menggulati dunia perbankan ini.

Dr. Kristian, S.H., M.Hum. selaku praktisi hukum pada Kantor Hukum Yopi Gunawan & Associates sekaligus dosen tetap Program Pasca Sarjana Universitas Suryakencana Cian

“Doktor Yopi”, begitu sapaan sehari-hari advokat, Kurator, dan Mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kls IA Bandung ini mengungkTindak pidana itu mencakup: tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan; tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank; tindak pidana yang berkaitan dengan sifat atau tindakan pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank; tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank; dan tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.apkan bahwa Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagai hukum positif yang berlaku saat ini, telah mengatur perbuatan-perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan.jur menambahkan, tindak pidana perbankan atau dalam literature asing dikenal dengan “banking crimes” merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki karakteristik tersendiri (karakteristik khusus) yang berbeda dengan kejahatan konvensional seperti tindak pidana pencurian atau penipuan. Tindak pidana perbankan dapat dikategorikan sebagai salah satu bagian/bentuk dari kejahatan kerah putih (white collar crimes) dan tindak pidana dengan dimensi kejahatan baru (new dimenstion of crimes).

Oleh karena itu, setiap pegawai bank, pengurus bank, pemegang saham bank, pihak-pihak yang terafiliasi dengan bank dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan lembaga perbankan di seluruh Indonesia perlu memahami jenis-jenis tindak pidana perbankan tersebut sehingga mereka tidak terjerat dengan masalah pidana.Buku yang akan terbit di tahun 2018 ini juga membahas mengenai mungkinkah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan terhadap lembaga perbankan? Hal ini tentunya perlu menjadi kajian kita selaku praktisi dan akademisi hukum karena lembaga perbankan pada hakikatnya adalah korporasi yang dapat melakukan tindak pidana, jelas Dr.Krsitian, advokat muda sekaligus tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Maranatha Bandung.

"Buku ini wajib dibaca oleh para akademisi dan praktisi hukum” tegas Dr. Yopi Gunawan, S.H., M.H., M.M. dengan suara dan gayanya yang khas. Buku ini juga membahas mengenai Surat Edaran BI No. 13/28/DPNP tertanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum dan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: 13/104/Kep. GBI/2011; Nomor: B/31/XII/2011 dan Nomor: Kep-261/A/JA/12/2011 Tentang Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan disertai dengan Petunjuk Pelaksanaannya Nomor: 13/10/KEP.DpG/2011;Nomor: B/4768/XII/2011/Bareskrim; Nomor: Kep-04/E/EJP/12/2011; Nomor: Juk 12/F/Fsp/12/2011 Tentang Tatacara Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan.

Tidak lupa, buku ini juga menguraikan mengenai studi kasus tindak pidana perbankan dalam kasus-kasus konkret dalam praktik berhukum di Indonesia. Oleh karena itu, kami berdua selaku praktisi dan akademisi hukum berupaya menghadirkan buku yang komprehensif membahas mengenai tindak pidana perbankan, tambah Dr. Yopi Gunawan, S.H., M.H., M.M. yang saat ini menjadi dosen tetap Program Pasca Sarjana Universitas Singaperbangsa Karawang sekaligus tenaga pengajar di Universitas Lang-Lang Buana Bandung.

Pada buku yang diterbitkan oleh PT. Prenada Media Group ini juga akan diuraikan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh bank dalam meminimalisir dilakukannya tindak pidana perbankan oleh oknum-oknum tertentu misalnya dengan menerapkan Prinsip Kehati-Hatian & Good Corporate Governance, jelas kedua penulis menutup perbincangan mengenai tindak pidana perbankan ini.

Best Regards,
Yopi Gunawan Law Office & Associates
Kompleks International Trade Center (ITC) Kosambi Blok D No. 23 Bandung 40112

Phone :  022- 4222076 
Fax      :  022- 4222267
Email   : Yopi_gunawan_lawfirm@yahoo.com 
               Yopilawfirm@gmail.com

 

(transaktual)