Selasa, 18 Sepember 2018 | 22:13 WIB

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil : Jabar Selatan Perlu Dimekarkan

foto

 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melayani wawancara awak media di acara Kongres Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) XII di Bandung, Jumat (7/9/18). Humas Prov Jabar/DOK.

www.transaktual.com

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai perlu ada pemekaran daerah khususnya di wilayah Jabar bagian selatan. Menurutnya, jumlah penduduk di Jabar sebanyak 48 Juta jiwa atau terbesar se-Indonesia tidak sebanding dengan jumlah daerah saat ini yaitu 27 Kota/ Kabupaten.

"Jadi akan kita perjuangkan untuk pemekaran, prioritasnya di Jabar selatan," kata Emil, sapaan akrabnya, di Bandung, Jumat (7/9/18). Ia membandingkan, Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 39 Juta jiwa memiliki 38 Kota/ Kabupaten. Pun dengan Sumatera Utara memiliki 33 daerah dengan jumlah penduduk 14 Juta jiwa.

"Contoh Sumut jumlah penduduknya 14 Juta, daerahnya 33 maka jumlah uang yang munculnya kan jadi 33 kali, kita hanya 27 kali untuk jumlah penduduk yang sangat besar ini," paparnya.

Rencana pemekaran daerah tersebut juga akan diaspirasikannya pada momentum Pilpres mendatang. "Nanti ada momentum Pilpres kan, akan kita aspirasikan," ucapnya.

Gubernur mengatakan, pemekaran perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan dalam pelayanan publik. Contohnya masyarakat di pelosok yang mengurus administrasi kependudukan harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke ibu kota daerah. "Ada yang sampai menempuh waktu 8 jam, kasian kan," ujarnya.

Dipilihnya Jabar selatan untuk pemekaran karena menurutnya selain memiliki daerah luas, potensi kepariwisataan pun sangat besar untuk dikembangkan. Daerah selatan pun alamnya sangat subur. Hal tersebut bisa berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Apabila pemekaran tersebut terealisasi maka tidak akan ada ketimpangan antara wilayah utara, tengah dan selatan.

Mengenai berapa daerah yang akan dimekarkan, Emil belum menyebut jumlahnya. Ia akan membahasnya terlebih dulu dengan DPRD Jabar.

"Berapa jumlahnya harus dibahas dulu dengan dewan," ujarnya.

(Tarungnews/transact)