Selasa, 18 Sepember 2018 | 23:18 WIB

Pemerintah Melarang Angkat Tenaga Honorer, Pemkab TapTeng Malah Banyak Angkat Tenaga Honorer

foto

 

Pemerintah Melarang Pengangkatan Tenaga Honorer Pemkab TapTeng Malah Angkat Honorer.

Trans Aktual

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 8 No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa : Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Atas peraturan tersebut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengirim suratnya kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia pada tanggal 10 Januari 2013 dengan nomor suratnya : 814.1/169/SJ dengan perihal : Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer dengan isi suratnya pada poin 2 (dua) berbunyi : Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami tegaskan bahwa : a. Gubernur dan Bupati/Walikota dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya. b. Pemerintah tidak akan mengangkat lagi tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi calon Pegawai Negeri Sipil. c. Apabila Gubernur dan Bupati/Walikota masih melakukan pengangkatan tenaga honorer/sejenisnya,  maka segala konsekuensinya dan dampak pengangkatan tenaga honor atau yang sejenisnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Anehnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah malah mengangkat Tenaga Honorer sebanyak-banyaknya sejak TA 2013 sampai sekarang. TA 2014 Pemkab Tapanuli Tengah mengangkat tenaga honorer non PNS sebanyak 807 orang hanya di perkantoran, dengan menghabiskan anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp. 10.656.706.750,-

Dan TA 2014 sebanyak 798 orang dan menghabiskan anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp. 10.540.646.800,- dan tahun 2015, 2016 dan 2017 berkisar Rp. 10M lebih, pada tahun 2017 Trans Aktual mengkonfirmasi Kolose Harahap Kepala Badan Kepegawaian Pemkab. Tapanuli Tengah seputar adanya informasi benar tidaknya Pemkab Tapanuli Tengah kelebihan jumlah Pegawai Negeri Sipil, Kolose Harahap mengakui sesuai informasi BAKN Pusat ada sekitar 86 orang PNS Pemkab yang berlebih.

Selanjutnya saat diminta tanggapan Zabril Nasution Kadis PPKAD Pemkab. Tapanuli Tengah selaku pengelola keuangan daerah seputar banyaknya tenaga honorarium yang semakin bertambah-tambah setiap tahun sementara Pemkab. Tapanuli Tengah kelebihan PNS jawab Zabril saya tidak tahu hal itu.

Kembali lagi kepada Kolose Harahap saat ditanya Trans Aktual berapa jumlah tenaga non PNS di Pemkab. Tapanuli Tengah, Kolose Harahap saat itu menyatakan tidak ada data tenaga honorarium Pemkab. Tapanuli Tengah dikantornya, jadi saya tidak tahu tentang itu jelasnya.

Saat DPD LSM PI Kab. Tapanuli Tengah menyoroti Bupati Tapanuli Tengah saat itu tentang jumlah tenaga honor atau sejenisnya pertahun di Pemkab. Tapanuli Tengah, Surat tersebut kandas di asisten 3 (tiga) saat dihubungi asisten 3 jawabnya ia tidak tahu kemana Surat LSM PI tersebut akan didisposisikan. Padahal UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 3 ayat 1 mengatakan :

Keuangan Negara di kelola secara tertib, taat kepada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Dalam penjelasan UU No. 17 tahun 2003 pada ayat 1 pasal 3 tersebut dijelaskan pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.

Namun anehnya Kadis yang bertugas sejak tahun 2013 di Dinas PPKAD Pemkab. Tapanuli Tengah tersebut tidak tahu katanya tentang banyaknya jumlah tenaga honor atau sejenisnya di Pemkab Tapanuli Tengah, tetapi dia penyusun laporan keuangan Pemkab. Tapanuli Tengah dan melaporkannya ke BPK-RI Perw. Provinsi Sumut untuk diperiksa BPK-RI dengan jumlah Dana sebesar Rp. 10.656.707.750 pada tahun 2013 dan Rp. 10.540.646.800,- pada TA 2014 dst.

Apakah hal ini dapat di kategorikan efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab? Namun oleh sumber Trans Aktual (mengatakan sebesar  anggaran pelanggaran pejabat-pejabat Pemkab Tapanuli Tengah sulit dijamah Penegak Hukum, karena jurus aji mumpung yang dimiliki para pejabat-pejabat yang ada di Pemkab Tapanuli Tengah sangat ampuh melumpuhkan oknum-oknum kejaksaan dan kepolisian. (dp)

Pandan, 18 Agustus 2018

Pengirim DAFTAR PASARIBU