Senin, 25 Maret 2019 | 19:21 WIB

Kasus Eddy Sindoro, KPK Harap, Tuntutan Maksimal Terhadap Lucas Jadi Pelajaran Semua Pihak

foto

 

Kasus Eddy Sindoro, KPK Harap, Tuntutan Maksimal Terhadap Lucas Jadi Pelajaran Semua Pihak.

www.transaktual.com

Terdakwa advokat Lucas dituntut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) 12 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan ini merupakan tuntutan maksimal. Juru Bicara KPK Febri Diansyah berharap proses hukum terhadap Lucas bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak.

"KPK berharap proses hukum ini menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak yang lain untuk bisa menghormati proses hukum yang ada, bersikap kooperatif. Dan tidak berupaya menghalang-halangi penanganan kasus yang dilakukan tidak hanya oleh KPK tapi juga oleh polisi dan kejaksaan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Febri mengingatkan, Pasal 21 UU Tipikor bisa digunakan oleh KPK, kepolisian dan kejaksaan kepada pihak-pihak yang mencoba menghalangi penanganan kasus korupsi. Baca juga: KPK Bantah Pernyataan Advokat Lucas soal Jaksa Menyimpan Dendam Dalam pertimbangan, jaksa KPK menilai perbuatan Lucas tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Selain itu, perbuatan Lucas sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum. Hal lainnya yang memberatkan, jaksa mempertimbangkan profesi Lucas sebagai penegak hukum yakni, seorang advokat. Lucas dinilai terbukti menghalangi proses penyidikan KPK terhadap tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. Lucas dinilai membantu pelarian Eddy ke luar negeri. Menurut jaksa, Lucas menyarankan Eddy Sindoro yang telah berstatus tersangka agar tidak kembali ke Indonesia.

Lucas juga mengupayakan supaya Eddy masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi. Hal itu dilakukan supaya Eddy tidak diproses secara hukum oleh KPK.

Eddy Sindoro Hadapi Vonis Hakim.

Terdakwa kasus pemberian suap kepada panitera PN Jakarta Pusat Eddy Sindoro bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (1/3/2019). Mantan Presiden Komisaris Lippo Group itu dituntut Jaksa Penuntut Umum hukuman lima tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan karena melakukan suap terhadap panitera terkait perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mantan petinggi Lippo Group tersebut, Eddy Sindoro akan menjalani sidang putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (6/3/2019). Eddy sebelumnya dituntut lima tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eddy juga dituntut membayar denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan Eddy tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Perbuatannya juga telah merusak citra pengadilan. Baca juga: Dua Tahun di Luar Negeri, Eddy Sindoro Bantah Berupaya Melarikan Diri Selain itu, Eddy bertindak tidak kooperatif dengan melarikan diri saat ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, Eddy bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum. Eddy Sindoro dinilai terbukti memberikan uang sebesar Rp 150 juta dan 50.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada panitera pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edy Nasution. Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Edy Nasution menunda proses pelaksanaan aanmaning atau penundaan eksekusi terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP).

Suap juga sebagai pelicin agar Edy Nasution menerima pendaftaran peninjauan kembali (PK) PT Across Asia Limited (PT AAL) meskipun sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Meski demikian, dalam nota pembelaan, Eddy membantah semua tuduhan yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaan. Menurut Eddy, dia sama sekali tidak terlibat dalam kasus suap terhadap panitera PN Jakarta Pusat, Eddy Nasution

Hakim Vonis 4 Tahun Penjara, Subsider 200 Juta atau tambahan 6 Bulan Kurungan.

Hakim pengadilan memvonis Eddy Sindoro empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Atas vonis itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak mengajukan banding.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menilai, putusan tersebut sudah sesuai harapan, meskipun sebelumnya tuntutan jaksa KPK terhadap Eddy adalah 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

"KPK telah memutuskan untuk menerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap Eddy Sindoro," ucap Febri, Rabu (13/3).

Febri mengatakan fakta-fakta di persidangan dan analisis JPU KPK sudah diterima majelis hakim. Berdasarkan hal itu, putusan yang menyatakan Eddy Sindoro bersalah dianggap sudah sesuai dengan yang didakwakan KPK.

"Fakta-fakta di persidangan dan analisis JPU juga sudah diterima majelis hakim hingga diputuskan bahwa Eddy Sindoro bersalah melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan," jelas Febri.

Eddy Sindoro, yang merupakan mantan Presiden Komisaris Lippo Group sebelumnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Eddy Sindoro dinyatakan terbukti bersalah menyuap Edy Nasution selaku panitera pada PN Jakarta Pusat sebesar Rp 150 juta dan USD 50 ribu.

Suap itu diberikan agar Edy Nasution menunda proses pelaksanaan aanmaning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana atau PT MTP dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited atau PT AAL meskipun telah lewat batas waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Aanmaning merupakan peringatan berupa pemanggilan pada pihak tereksekusi untuk melaksanakan perkara persidangan serta hasil keputusannya secara sukarela. Sementara untuk pengurusan pengajuan peninjauan kembali yang sudah kedaluwarsa itu, Edy Nasution meminta Rp 500 juta. Permintaan Edy Nasution disetujui Eddy Sindoro.

(transakt)