Selasa, 29 Sepember 2020 | 12:05 WIB

Sidang Kasus Tipikor, Mantan Kadis PUPR Kabupaten Tasikmalaya Dihukum Pidana Penjara Duabelas Bulan

foto

 

Sidang Kasus Tipikor, Mantan Kadis PUPR Kabupaten Tasikmalaya Dihukum Pidana Penjara Duabelas Bulan.

Bandung – www.transaktual.com

Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri  Bandung Kelas IA Khusus menghukum Bambang Alamsyah pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau duabelas bulan, pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 subsider kurungan selama 1 bulan.

Pengadilan Tipikor Bandung melalui Majelis Hakim yang diketuai M. Razzard dalam pertimbangan hukumnya antara lain mengatakan, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa  mengetahui adanya praktek peminjaman bendera, dimana pelaksananya tidak mempunya sertifikasi untuk pekerjaan jembatan. Hal ini adalah tindakan ilegal. Pekerjaan tersebut tidak dilakukan oleh pemilik perusahaan tapi oleh orang lain sehingga tidak sesuai ketentuan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar  Rp4.002.270.000,-

Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaan nya yang memohon agar terdakwa  dilepaskan dari tuntutan hukum harus dikesampingkan karena perbuatan terdakwa secara bersama-sama sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Kejaksaan melalui JPU (Jaksa Penuntut Umum), Erwin Iskandar, SH, Dkk menuntut agar Drs. Bambang Alamsyah, Rita Rosfiany, STH ; Mamik Moch Fuadi, ST.,MT dan PPHP ; Dede Suryaman alias Dede Dedeul (DS) dan H. Iik Purkon alias H. Islam masing-masing selama 1 tahun 6 bulan, denda Rp.50.000.000,- subsider selama 4 bulan serta membayar Uang Pengganti dengan jumlah yang bervariasi.

Bambang bersama para terdakwa lainnya telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Surat Dakwaan Subsider yaitu Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang  RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang  RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan  atas Undang-undang  RI Nomor : 31 Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan perbuatannya telah merugikan keuangan negara.

Negara telah dirugikan sebesar Rp4.002.270.000, (empat miliar dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) paket pekerjaan Pembangunan pada ruas jalan Ciawi – Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya TA. 2017. Ini  akibat perbuatan mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya, Drs. Bambang Alamsyah. Dirinya selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Rita Rosfiany, STH. selaku PPK; Mamik Moch Fuadi, ST.,MT selaku Tim Teknis dan PPHP ; Dede Suryaman alias Dede Dedeul (DS) selaku Swasta dan H. Iik Purkon alias H. Islam selaku Swasta.

Para terdakwa yang penahanannya sudah ditangguhkan oleh Pengadilan Tipikor Bandung itu didakwa dalam 3 (tiga) berkas perkara yaitu : 1 (satu) bekas atas nama Drs. Bambang Alamsyah, 1 (satu) berkas atas nama Rita Rosfiany, STH d Rita dan Mamik Moch Fuadi sebagai tim teknis dan PPHP serta 1 (satu) berkas lagi atas nama terdakwa Dede Suryaman dan Iik Purkon alias H. Islam.

Menurut JPU, bahwa tahun 2017 Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan Kontrak Gabungan Lumpsum Dan Harga Satuan No: 602/5762/DPUPR/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan nilai HPS Rp25.500.000,000,- dan nilai kontrak sebesar Rp25.265.964.000 yang kemudian jumlah nya berubah menjadi Rp25.491.917.000,- Namun faktanya yang melaksanakan adalah H. Dede Suryaman (Dede Deudeul) dan H. Iik Purkon (H. Islam) dengan meminjam perusahaan PT. Purna Graha Abadi milik H. Endang Rukanda, dan dalam pelaksanaannya sengaja dibuat 3 kali addendum dengan tujuan untuk mengubah spesifikasi teknis yang sengaja tidak dibuat dengan benar oleh Rita Rosfiani (PPK), Mamik F. Fuadi (Ketua Tim Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak/Tim Mutual Check MCO%-100% & Addendum), Cecep Rahmat & Agus Bramantyo (Pelaksana dari pihak Konsultan Pengawas PT. Kriyasa Abdi Nusantara) atas persetujuan dari Bambang Alamsyah selaku PA (Penanggung Jawab Anggaran).

Berdasarkan Laporan Hasil Observasi dan Analisa/Uji Forensik dari Ahli Ir. Edi Santoso, M.T., IPM., selaku Ketua Tim Quantity Surveyor Fakultas Teknik Sipil-Universitas Negeri Malang, diperoleh selisih harga volume riil dengan MC100% sebesar Rp4.002.270.000,- (empat miliar dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Kasus yang diterima penyidik dari informasi masyarakat tanggal 31 Mei 2018 tentang Dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 dan hasil ekspose/ pemaparan kasus tanggal 13 September 2018. Atas Laporan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat lalu menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-576/Fd.1/09/2018 tanggal 17 September 2018 dilanjutkan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nomor : 724/O.2/Fd.1/11/2018 tanggal 05 November 2018.

Terhadap para terdakwa JPU menerapkan Pasal 3 dan Pasal 18 Undang –Undang  RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang  RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan  atas Undang-undang  RI Nomor : 31 Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bambang Alamsyah bersama Rita Rosfiany, Mamik Moch Fuadi, Dede Suryaman dan Iik Purkon pada Februari-Desember 2017, didakwa melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporat, baik yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Perbuatan para ASN tersebut telah memperkaya orang lain dari pihak swasta yaitu H. Dede Suryaman alias Dede Deudeul sebesar Rp8 juta lebih, H Iik Purkon alias HbIslam sebesar Rp2,8 miliar lebih, dan H Endang Rukanda alias Endang Kodok sebesar Rp287. 734.220,-.

 

 

(Y CHS/transaktual).