Kamis, 16 Agustus 2018 | 22:26 WIB

RAIH WTP, KEJAKSAAN BERKOMITMEN TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

foto

 

RAIH WTP, KEJAKSAAN BERKOMITMEN TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK.

Jakarta – transaktual.com

Kejaksaan RI kembali meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya. Berbekal penilaian WTP tersebut, Korps Adhyaksa berharap dapat memberi contoh pengelolaan uang rakyat yang baik.

“Tak sekedar mengejar serapan anggaran, bagi Kejaksaan setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggung jawabkan dan bermanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat,” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, di Senayan-Jakarta, Selasa (5/6/18)

Memperoleh predikat WTP, berarti pertanggung jawaban anggaran yang dilaporkan Kejaksaan memenuhi standar sistem akuntansi pemerintahan, kewajaran dalam penyajian, kepatuhan hukum dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2017. Tahun ini terdapat 80 kementerian dan lembaga (KL) yang memperoleh predikat WTP atau mencapai 91 persen. Jumlah KL yang memperoleh WTP meningkat dari tahun sebelumnya. 

DPR Dukung Kenaikan Anggaran Kejaksaan.

Komisi III DPR RI mendukung agar jumlah anggaran Kejaksaan RI tahun 2019 ditingkatkan. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Kejaksaan paling kecil bila dibandingkan dengan mitra Komisi Hukum yang lain. Sementara tugas dan tanggung jawab yang diemban Korps Adhyaksa sebagai penegak hukum tidak kalah berat. “Seorang jaksa tidak hanya berhadapan dengan terdakwa dan pengacara, tetapi juga harus bisa meyakinkan hakim terkait tuntutannya,” kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Jamil.   

Komisi Hukum juga mendukung peningkatan sarana dan prasarana  bagi para jaksa yang bertugas di daerah terpencil. Contohnya di Sulawesi Tenggara yang terdiri dari beberapa pulau terpisah, sementara pengadilan negeri hanya berada di Kendari. “Mungkin dibutuhkan fasilitas helikopter untuk membawa tahanan ke pengadilan,” kata Politisi Partai Gerindra Desmon Mahesa.

Untuk tahun 2019 mendatang, Kejaksaan mengajukan rancangan anggaran senilai Rp.9,7 triliun. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan biaya belanja pegawai, peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kejaksaan RI, biaya program tujuh satuan kerja di Kejaksaan serta untuk mendanai tiga atase Kejaksaan di luar negeri.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas 16 April 2018 lalu, Kejaksaan memperoleh pagu indikatif sebesar  Rp.6,14 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan anggaran Rp.240,33 miliar dibanding tahun 2018. “Pagu indikatif tersebut dinilai jauh dari mencukupi kebutuhan riil Kejaksaan,” kata Jaksa Agung.   

Anggaran yang tersedia terasa semakin minim karena saat ini Korps Adhyaksa tengah membutuhkan gedung untuk sembilan kejaksaan negeri (kejari) yang baru terbentuk. Tujuh gedung belum bisa terlaksana karena masih menunggu izin dari Presiden. Sementara dua lainnya yakin, Kejari Badung dan Kejari Tangerang Selatan dibangun dari bantuan hibah pemerintah daerah. “Meski bantuan hibah, saya meminta agar pembangunan gedung dua kejari tersebut diawasi dengan benar,” kata Jaksa Agung

 

JM/Zer/transakt)