Rabu, 24 Oktober 2018 | 05:06 WIB

Kadis Sosial Kota Bandung Bantah Dokumen Lelang Mebeler Bocor

foto

 

Kadis Sosial Kota Bandung Bantah Dokumen Lelang Mebeler Bocor.

transaktual.com

Dituding dokumen lelang mebeler 2018 yang belum dilelangkan bocor ke publik, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung langsung membantahnya. "Mudah mudahan Tidak benar ini Pak Fitnah besar buat saya, semuanya lelang, semua pembangunan fisik dan  puskesos perintah pimpinan pak, Insya Alloh Tidak Bennar," ujar Tono Rusdiantono.

Tudingan bocornya dokumen yang belum dilelangkan datangnya dari Lsm Jarak. Menurut Sekretaris Jendral Lsm tersebut, "Kepala Dinasnya hanya berpikir untuk membangun fisik saja karena barangkali aspek itu yang dapat mendatangkan uang sampingan. Salah satu contohnya terjadi kebocoran dokumen lelang dan e-Catalog Pengadaan Mebeler tahun 2018, ujar Asep Irwan. 

Ditambahkan olehnya, "Ini menunjukan tidak profesionalnya seorang Kepala Dinas, yang tidak dapat menjaga dokumen Negara. Indikasinya adalah penawaran dan penjualan proyek terhadap para pengusaha," kata Asep irwan melalui telpon selulernya.

Terhadap tudingan itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Tono Rusdiantono langsung membantahnya. Melalui Whatsapp, Tono mengatakan, "proses nya kan kita menyampaikan ke LPSE,  kalau dari dinsos aman Pak, saya nggak tahu kalau dari LPSE, saya pun tidak ada jaminan bahwa dokumen tdk beredar, karna yang terlibat penyusunan dok lelang kan banyak pak, pihak ke 3 dlm reviu perencanaan. Saat ditanya, Apakah Bapak mengetahui dokumen lelang tsb sdh beredar sejak 2 bulan an lalu ? Tono menjelaskan, "ga mungkin kalau 2 bulan sebelumnya beredar, karna 1 minggu sebelum tayang banyak revisi dari TP4D dan POKJA pak."

Diakui olehnya bahwa "lelang mebeleur belum dilaksanakan pak nilainya cukup besar, jadi kalau ada yang beredar bisa disampaikan ke saya pak, maaf ya, " harapnya.

Dalam statemennya, Lsm Jarak menyatakan bahwa, Persoalan kemiskinan memang menjadi problem bagi kota besar seperti Bandung. Dinas Sosial Kota Bandung  mencatat bahwa pada tahun 2018 jumlah warga miskin di Kota Bandung mencapai 421 ribu jiwa dari empat desa. Sebanyak 6 ribu diantaranya merupakan PMKS.

Namun sayangnya tidak dapat dibarengi dengan prestasi dan penanggulangannya. Kepala Dinasnya hanya berpikir untuk membangun fisik saja karena barangkali aspek itu yang dapat mendatangkan uang sampingan. Salah satu contohnya terjadi kebocoran dokumen lelang dan e-Catalog Pengadaan Mebeler tahun 2018.

Ini menunjukan tidak profesionalnya seorang Kepala Dinas, yang tidak dapat menjaga dokumen Negara. Indikasinya adalah penawaran dan penjualan proyek terhadap para pengusaha. 

Ada beragam program lintas sektor di Kota Bandung untuk mengentaskan kemiskinan. Mulai dari bantuan dana, sekolah gratis, kesehatan gratis, hingga pelatihan wirausaha untuk terlepas dari jerat kemiskinan.

”Program banyak karena berbagai sektor mendukung, ada kredit melati, kesehatan gratis, pendidikan gratis. Itu yang digratiskan gak kecil 421.000 kalau diuangkan ratusan miliar,” Itu semua bohong dan hanya isapan jempol saja, buktinya mana ? Hanya bicara program saja buktinya tidak ada yang jelas proyeknya saja diperjual belikan, pungkas Asep yang dikenal sebagai salah satu pegiat anti korupsi di Bandung itu. (y chs/transaktual).