Sabtu, 15 Desember 2018 | 06:52 WIB

Pembangunan SPBU di Lembang di Demo Warga dan Lembaga Swadaya Masyarakat

foto

 

Aktivis Lingkungan Kritisi Pembangunan SPBU di Kawasan Bandung Utara.

BANDUNG, transaktual.com  

Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat menuai protes karena dinilai menyalahi aturan. Selain dibangun di kawasan Bandung Utara (KBU) yang masuk ke dalam wilayah konservasi. Proyek itu pun disebut belum mengantongi izin.

Ratusan masyarakat dan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Forum Bandung Utara menggelar aksi unjuk rasa 'Save KBU (Kawasan Bandung Utara)' di depan kantor Pertamina Marketing Operation Region III Jawa Barat, Bandung dan DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, Senin (30/4). Mereka, menggelar aksi damai ini untuk mengkritisi pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang masuk ke dalam KBU.

Menurut Ketua Forbat Suherman, aksinya ini dilakukan untuk menyadarkan semua pihak akan pentingnya menjaga lahan hijau di KBU. Karena, berbagai bencana terutama banjir yang terjadi di Bandung saat ini akibat semakin rusaknya KBU karena alih fungsi yang tidak terkendali.

"Banyak bangunan ilegal, salah satunya proyek pembangunan SPBU di Jalan Raya Lembang ini melanggar karena tak berizin dan tidak ada rekomendasi gubernur,"  ujar Suherman kepada wartawan di sela-sela aksi.

Menurut Suherman, pembangunan ini tidak mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pernyataannya itu mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016, pembangunan di KBU harus memiliki rekomendasi gubernur. Kehadiran SPBU di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang itu dinilai menyalahi aturan. Pembangunan SPBU seluas 1.822 meter persegi itu tidak menyertakan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam izin pembangunan SPBU yang telah diterbitkan. "Ini tidak ada, izinnya tidak lengkap," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pada hari yang sama, pihaknya pun menyampaikan aspirasi ini ke DPRD Provinsi Jawa Barat dengan mendatangi kantor legislator tersebut. Mereka meminta dewan bersikap tegas agar rekomendasi gubernur untuk pembangunan itu tidak dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Forbat pun meminta dewan lebih serius dalam menegakkan hukum di KBU sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang KBU.

"Bahkan kami minta dewan meng-status quo-kan KBU. Hentikan dulu semua pembangunan di KBU. KBU sudah semakin rusak," katanya.

Hal ini, kata dia, sudah dilakukan DPRD Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hasil rapat gabungan komisi yang meminta pembangunan SPBU itu dihentikan dulu. "Makanya kami juga meminta Pertamina menghargai dulu aturan ini. Berhenti membangun sebelum ada aturan yang jelas," katanya.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Jabar Yod Mintaraga menyatakan, pembangunan SPBU di kawasan Lembang tersebut menyalahi aturan. Yod mendesak Pemkab Bandung Barat dan Pemprov Jabar tak ragu menghentikan pembangunan SPBU tersebut. Bahkan, Yod menyebut, bila perlu, dibongkar saja.

"Perda KBU sudah ada, RDTR (rencana detail tata ruang) juga. Kalau menyalahi, bongkar saja, kenapa enggak," tegas Yod. 

Sebelumnya, sambung Yod, pengelola SPBU tersebut awalnya mengajukan izin pembangunan untuk merenovasi SPBU. Namun kenyataannya, pihak pengelola malah melakukan pembangunan baru. Hal itu membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan pengelola SPBU. "Renovasi dengan membangun kan beda, itu sudah menyalahi aturan," katanya.

Sedangkan menurut perwakilan dari Pertamina, Saat dikonfirmasi, pihak Pertamina tidak memberikan penjelasan detail. Namun pihak Pertamina siap menghentikan pembangunan SPBU tersebut.

"Memang betul, tapi saya tidak bisa memberikan pernyataan, saya hanya mendampingi pimpinan dalam pertemuan tadi," ujar salah seorang staf Pertamina Cabang Bandung yang dikonfirmasi.

 

(FI/transaktual)